PPP di Daerah Tak Boleh Sampai Dualisme Kepengurusan

share on:

Sampit, Jubi/Antara – Konflik internal Partai Persatuan Pembangunan di tingkat pusat, diharapkan tidak sampai berimbas pada konflik serupa di tingkat daerah karena akan sangat merugikan dan menambah rumit masalah yang dihadapi partai ini.

“Jangan ada dualisme kepengurusan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Kita kembali pada hasil muktamar di Surabaya karena nanti hasilnya tetap satu juga,” kata Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, HM Romahurmuziy, usai menghadiri Musyawarah Wilayah VII PPP Kalimantan Tengah di Sampit, Senin (15/6/2015) malam.

Konflik yang sedang dialami PPP dinilai sebagai hal lumrah dalam sebuah organisasi partai politik. Semua pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik sehingga tidak sampai merugikan partai secara keseluruhan.

Terlebih saat ini ratusan daerah akan melaksanakan pemilu kepala daerah. PPP bertekad untuk ambil bagian dalam agenda politik di daerah ini dan berusaha mengusung kader sendiri menjadi calon kepala daerah.

“Apa yang terjadi di PPP adalah sungguhan, bukan buatan. Ini kenyataan sejarah yang harus dilalui. Perbedaan itu sedang terjadi di PPP. Ini tentu tidak kita nikmati. Kita sedang menegakkan moralitas partai yang ujungnya insya Allah akan bersatu kembali,” ucap Romahurmuziy.

PPP menegaskan akan ikut pemilu kepala daerah, seperti halnya keikutsertaan kader-kader partai ini pada pemilu legislatif lalu. Dia yakin bahwa keputusan banding dalam waktu dekat akan mengakui kepengurusan hasil muktamar di Surabaya.

Ketua DPW PPP Kalteng, Syamsul Hadi, menegaskan pihaknya menolak keinginan sejumlah kader PPP untuk mendirikan partai baru. Dia juga menolak jika keanggotaan dititipkan kepada partai politik lain.

“Kita berupaya mandiri dan kita harus ikut pilkada,” kata Syamsul Hadi.

Sementara itu, musyawarah wilayah PPP Kalteng yang biasanya dilaksanakan di Ibu Kota Provinsi yaitu di Palangka Raya, kali ini digelar di Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur. Daerah ini dinilai memiliki banyak kelebihan dalam hal geografis, budaya, dinamika politik, hingga keagamaan. (*)

Editor : Dewi Wulandari
Sumber : Antara
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  PPP di Daerah Tak Boleh Sampai Dualisme Kepengurusan