AJI: Menlu, Kepala BIN, dan Panglima TNI Melawan Kebijakan Presiden Jokowi

share on:
Logo AJI. Jubi/IST
Logo AJI. Jubi/IST

Yogyakarta, Jubi – Aliansi Jurnalis Independen menyatakan Menteri Luar Negeri, Kepala BIN, dan Panglima TNI, jelas-jelas melawan kebijakan Presiden Joko Widodo yang sudah menyatakan akan membuka akses pers asing seluas-luasnya di Papua.

“Ketiga bawahan Presiden ini tidak memahami bahwa kebebasan memperoleh informasi dan kebebasan berekspresi adalah hak setiap warga negara termasuk yang di Papua. Syarat mendasar bagi pemenuhan kedua hak asasi ini adalah kebebasan pers,” tulis AJI, di website resminya, yang dikutip Jubi, Selasa (23/6/2015).

Dijelaskan, pembatasan peliputan terutama oleh jurnalis asing di wilayah paling timur Indonesia ini sudah berlangsung sejak Papua menjadi bagian dari Indonesia. Jurnalis-jurnalis asing yang akan meliput Papua harus melalui lembaga clearing house yang melibatkan 12 kementerian atau lembaga negara, mulai dari Kementerian Luar Negeri, Kepolisian, Badan Intelijen Negara, sampai Kementerian Kooordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.

Mekanisme ini menjadi alat pemerintah membatasi jurnalis-jurnalis yang ingin melaporkan soal Papua secara bebas. Mekanisme clearing house ini tidak transparan karena memang tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

“Alasan keberimbangan yang diutarakan Kepala BIN jelas adalah upaya menutup-nutupi praktik buruk selama puluhan tahun, sesuatu yang sebenarnya sudah menjadi rahasia umum. Penutupan akses pers telah membuat informasi beredar tanpa terverifikasi karena terdapat media sosial dan Internet yang bisa membuat diseminasi informasi (yang tak terverifikasi) terjadi dalam sekian menit ke seluruh penjuru dunia,” tulis AJI.

Dikatakan, pembatasan pers termasuk pers asing hanya akan membuat informasi yang beredar dari Papua adalah informasi yang tak bisa diverifikasi, tak terkonfirmasi, namun karena ada pembatasan pers, informasi yang tak terverifikasi yang beredar melalui Internet tersebut justru menjadi konsumsi dunia internasional.

“Alih-alih, kebijakan tiga pejabat negara ini justru semakin menyudutkan Indonesia di dunia internasional. Pembatasan kebebasan pers di Papua jelas akan membuat jalan perdamaian di Papua semakin terjal,” katanya.

Sementara itu, seperti dilansir beberapa media nasional, Panglima TNI Jenderal Moeldoko menegaskan bahwa pihaknya akan mendampingi para jurnalis asing tersebut dalam setiap peliputan di bumi Cenderawasih.

“Saya akan mempertimbangkan teman-teman pers asing perlu didampingi. Jadi, kalau terjadi sesuatu kita bisa memberikan saran, dan pendampingan,” kata Moeldoko, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (22/6).

Moeldoko menginginkan tanah Papua tetap terjaga dari setiap pergerakan mata-mata asing atau spionase. Karenanya, mendampingi pers asing adalah suatu keharusan yang dilakukan oleh TNI.

“Dari kami seperti itu (dampingi pers asing) dan kita tidak ada kepentingan apa-apa, kepentingannya agar Indonesia terjaga,” katanya.

Sementaara itu, Kepala BIN, Letjen TNI (Purn) Marciano Norman, mengatakan kebijakan tersebut bukan berarti diberikan secara cuma-cuma. Sebab, dia berharap jurnalis asing memiliki tanggung jawab dengan diberikan kebebasan itu.

“Kebijakan jurnalis masuk ke Papua, kami ingin mereka menggunakan penuh rasa tanggung-jawab. Visa itu tidak digunakan untuk kepentingan sepihak yang justru merugikan Indonesia,” kata Marciano di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. (Arnold Belau)

 

Editor : Dewi Wulandari
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  AJI: Menlu, Kepala BIN, dan Panglima TNI Melawan Kebijakan Presiden Jokowi