Connect with us

Jawa

Sejak 2005, Ekspor Grabah Klaten Berhenti

Published

on

Solo, Jubi/Antara – Grabah Bayat, yang merupakan hasil pengrajin dari Dukuh Pagerjurang, Kelurahan Meikan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, sudah beberapa tahun silam tak diekspor lagi.

“Karena krisis ekonomi global, sejak tahun 2005 sebanyak 200 perajin grabah di dukuh ini sudah tidak lagi melakukan ekspor ke manca negara,” kata Koordinator Kampung Grabah Pegerjurang di Klaten, Sumilih, Selasa (30/6/2015).

Grabah merupakan barang-barang peralatan rumah tangga yang dibuat dari tanah liat yang bahan bakunya berasal dari daerah itu. Beberapa tahun silam ekspor gerabah Brayat banyak diminati warga Jepang, Australia, dan Belanda. Namun ekspor yang pernah dicapai warga itu sekarang berhenti.

Ia mengatakan penghasilan perajin disini sewaktu masih bisa melakukan ekspor lumayan, untuk harga satu peti kemas kecil nilai bisa mencapai Rp 50 juta dan permintaan itu hampir setiap bulan ada.

Dikatakan setelah ekspor grabah itu berhenti perajin Wedi hanya mengandalkan pasar dalam negeri dan juga memasok di pusat perdagangan di Kasongan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. “Barang-barang yang di pasang di toko-toko Kasongan itu sebagian dari hasil perajin di Pagerjurang,” katanya.

Sumilih mengatakan untuk memajukan grabah di daerahnya perajin bekerja sama dengan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret (UNS), baik dalam pemasaran maupun produksi.

Ia mengatakan untuk pengembangan produk grabah dari LPPM UNS telah melatih para perajin dengan teknik gloosy. Selain itu juga mendapatkan pendidikan pemasaran dan diversifikasi produk.

Diversifikasi produk itu perajin grabah tidak hanya membuat grabah saja, tetapi juga dikembangkan menjadi kampung wisata. Wisatawan yang datang ke Pagerjurang bisa melihat cara membuat grabah dan langsung terjun membuat barang-barang tersebut. (*)

Jawa

Indeks Kerawanan Pemilu Brebes Paling Tinggi

Published

on

Semarang, Jubi – Indeks kerawanan pemilu di Kabupaten Brebes berada di urutan pertama dibandingkan dengan enam daerah di Jawa Tengah yang akan menggelar pilkada serentak pada 2017.

Ilustrasi Rapat Badan Pengawas Pemilu di Jakarta. – bawaslu.go.id

Ilustrasi Rapat Badan Pengawas Pemilu di Jakarta. – bawaslu.go.id

“Dari hasil pengumpulan data, Brebes menduduki tingkat kerawanan yang paling tinggi di Jateng dengan total indeks kerawanan pemilih sebesar 2,001,” kata Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga Badan Pengawas Pemilu Jawa Tengah Teguh Purnomo di Semarang, Selasa (20/9/2016).

Selanjutnya tingkat kerawanan tinggi yakni Jepara 1,735; Cilacap 1,635; Pati 1,535; Banjarnegara 1,457; Kota Salatiga 1,423; dan Batang 1,213.

Indeks kerawanan pemilu yang disusun Bawaslu itu sebagai suatu rangkaian riset yang menjadi dasar perumusan kebijakan, program, dan strategi dalam konteks pengawasan di bidang kepemiluan.

Menurut dia, melalui pendekatan dan pencegahan, indeks kerawanan pemilu dibutuhkan sebagai instrumen deteksi dini dari potensi kerawanan di setiap wilayah yang akan menggelar pilkada. Harapannya segala bentuk potensi kerawanan dapat diantisipasi, diminimalisasi dan dicegah.

Mantan Ketua KPU Kabupaten Kebumen itu menjelaskan bahwa kerawanan ini didasarkan atas tiga dimensi, yaitu dimensi penyelenggaraan, dimensi kontestasi, dan dimensi partisipasi.

“Harapannya segala bentuk potensi kerawanan dapat diantisipasi, diminimalisasi, dan dicegah,” ujarnya.

Kendati demikian, kata dia, meskipun secara nasional, kabupaten/kota di Jateng tidak masuk daerah yang mempunyai kerawanan tinggi seperti daerah di provinsi lain, setidaknya data tersebut dapat digunakan sebagai sarana peringatan dini terhadap potensi terjadinya permasalahan di daerah.

“Semua pemangku kepentingan seperti kepolisian, pemerintah daerah atau yang lain bisa menggunakan indeks kerawanan pemilu sebagai acuan,” katanya. (*)

Continue Reading

Jawa

80% Pekerja di Jateng dan DIY Belum Gabung BPJS

Published

on

Pekalongan, Jubi – Sekitar 80,63 persen dari 7,28 juta orang yang bekerja pada sektor formal di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta belum diikutkan sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Ilustasi. -- ibuhamil.info

Ilustasi. — ibuhamil.info

Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jateng & DIY Salkoni di Pekalongan, Senin (19/9/2016), mengungkapkan realisasi kepersertaan sektor formal (penerima upah) pada BPJS Ketenagakerjaan hingga akhir Agustus 2016 baru 1,41 juta orang.

Adapun kepesertaan sektor informal (bukan penerima upah), kata Salkoni, dari jumlah penduduk bekerja, sebanyak 11,92 juta atau baru 74.000 orang sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut dia, sebaiknya sebuah sektor formal maupun informal harus mengikutsertakan pekerjanya sebagai peserta BPJS sehingga mereka mendapatkan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua.

Menyinggung soal perusahaan nakal atau tidak mengikutkan karyawannya sebagai peserta BPJS, dia menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan pedekatan persuasif.

“Akan tetapi, jika perusahaan itu tetap membandel, kami akan melakukan tindakan secara tegas, apalagi kami sudah ada kerja sama dengan kejaksaan,” katanya.

Guna mengantisipasi kenakalan perusahaan, BPJS Ketenagakerjaan juga akan melakukan kontrol, seperti melalui BPJS “online”. (*)

Continue Reading

Jawa

Mantan Karyawan Alih Daya Perhutani Tuntut Pesangon

Published

on

Madiun, Jubi  – Sebanyak 41 mantan pegawai PT Cahaya Prasitindo yang merupakan tenaga alih daya Primkopkar Sylva Cendekia Pusdikbang SDM Perum Perhutani Kota Madiun, Jatim, menuntut pemberian pesangon yang belum diberikan sesuai peraturan ketenagakerjaan.

Ilustrasi buruh berdemonstrasi. Sebanyak 41 mantan pegawai alih daya Perhutani menuntut pemberian pesangon yang belum diberikan sesuai peraturan ketenagakerjaan. – infogsbi.org

Ilustrasi buruh berdemonstrasi. Sebanyak 41 mantan pegawai alih daya Perhutani menuntut pemberian pesangon yang belum diberikan sesuai peraturan ketenagakerjaan. – infogsbi.org

Koordinator mantan pegawai Aris Dyan Cahyono mengatakan, penuntutan pemberian pesangon tersebut dilakukan bermula saat PT Cahaya Prasitindo melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 41 dari 105 pegawainya pada akhir Juni 2016 dengan alasan pengguna jasa yakni Pusat Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Pusdikbang SDM) Perum Perhutani dalam kondisi krisis.

“Kami merasa dirugikan karena perusahaan hanya bersedia memberikan pesangon satu kali gaji. Padahal kami telah menandatangani kontrak kerja selama satu tahun terhitung Januari hingga Desember 2016,” ujar Aris.

Selain itu, puluhan mantan pegawai tersebut juga menuntut haknya karena kenyataannya mereka telah bekerja sebagai tenaga alih daya di Pusdikbang SDM Perum Perhutani selama bertahun-tahun. Masa baktinya bervariasi mulai dari tahun 1997 hingga 2016.

Malangnya, selama bekerja hampir 20 tahun tersebut, mereka sama sekali tidak pernah menandatangi kontrak kerja. Tanda tangan kontrak kerja baru dilakukan Januari 2016 setelah vendor penyedia jasa pemborongan tenaga kerja dipegang oleh PT Cahaya Prasitindo.

Sedangkan saat mereka bekerja sejak tahun 1997 hingga 2014 ketika vendor masih dilakukan sendiri oleh Primkopkar Sylva Cendekia Pusdikbang SDM Perum Perhutani, tidak menandatangi kontrak kerja. Demikian juga pada masa kerja Januari 2015 hingga Desember 2015 saat vendor dipegang oleh PT Silva Daya Insani. Para mantan pegawai yang di-PHK tersebut juga mengadukan nasibnya ke DPRD Kota Madiun, namun belum ada sikap karena saat mereka mendatangi lembaga tersebut pejabat berwenang tidak berada di kantor. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.