PM Tonga: Masalah CEDAW Akan Ditentukan Suara Masyarakat

share on:
Perempuan Tonga memprotes Komite PBB tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, dengan alasan itu termasuk klausul kontra-budaya seperti pernikahan sesama jenis dan aborsi. Foto: Broadcomfm Broadcasting / Facebook
Perempuan Tonga memprotes Komite PBB tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, dengan alasan itu termasuk klausul kontra-budaya seperti pernikahan sesama jenis dan aborsi. Foto: Broadcomfm Broadcasting / Facebook

Jayapura, Jubi – Perdana Menteri Tonga, Akilisi Pohiva, mengatakan isu menandatangani Konvensi PBB yang baru-baru ini menyebabkan protes di negara itu, akan bawa ke publik untuk memilih, setelah perayaan penobatan Raja Tupou VI berakhir. Secara resmi, perayaan itu akan berakhir dengan pertunjukkan tato militer pada digelar Selasa (7/7/2015) malam di ibukota Tonga, Nuku’alofa.

Kabinet pemerintah Tonga, pada awal tahun ini telah mengumumkan tentang sebuah rencana bahwa negara tersebut akan menerima dan menandatangani Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, atau CEDAW.

Namun, rencana pemerintah tersebut mendapat penolakan dari kelompok masyarakat Tonga. Laporan Radio New Zealand, Sealsa, mengatakan, beberapa petisi dan pawai diikuti pengumuman termasuk resolusi parlemen meminta pemerintah untuk tidak meratifikasi CEDAW tersebut.

Kelompok yang menolak CEDAW itu menyatakan keprihatinan bahwa apabila konvensi tersebut dirativikasi, maka hal itu akan mengijinkan pernikahan sesama jenis dan aborsi di negara tersebut.

Penolakan yang berkelanjutan, dari para perempuan hingga dewan gereja di Tonga memberi dampak dengan adanya usulan dari dewan rahasia yang baru-baru ini meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali keputusannya.

Akilisi Pohiva, yang mendukung CEDAW, mengatakan keputusan tentang menerima atau menolak konvensi tersebut diserahkan kepada masyarakat.

“Ini adalah masalah bagi orang-orang untuk memutuskan dan karena masyarakat terbagi, ada perpecahan di antara orang-orang dari negara, saya pikir hal terbaik untuk dilakukan adalah memberikan kepada masyarakat untuk membuat keputusan,” kata Akilisi Pohiva, mengutip Radio New Zealand, Selasa.

Tonga adalah salah satu dari tujuh negara, termasuk Amerika Serikat, yang tidak menandatangani konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau CEDAW. (Yuliana Lantipo)

Editor : Yuliana Lantipo
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  PM Tonga: Masalah CEDAW Akan Ditentukan Suara Masyarakat