Ingin Aman, Harus Baca, Pahami dan Ikuti Penerapan SIMDA

share on:
Bimtek dan Pelatihan Penatausahaan Keuangan Daerah oleh BPKAD Kota Jayapura bekerjasama dengan BPKP Papua-Jubi/Sindung
Bimtek dan Pelatihan Penatausahaan Keuangan Daerah oleh BPKAD Kota Jayapura bekerjasama dengan BPKP Papua-Jubi/Sindung

Jayapura, Jubi – Walikota Jayapura, Benhur Tommy Mano minta kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di jajaran Pemerintah Kota Jayapura, setelah mengikuti bimbingan teknis dan pelatihan penatausahaan keuangan daerah dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) harus dapat dipahami dan dilaksanakan dalam menerapkan sistim tersebut.

“Jika ingin aman, ya baca, pahami dan ikuti aturan. Dan ini membutuhkan kerja keras serta komitmen kita semua dalam upaya meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah agar dapat mencapai hasil berupa peningkatan opini BPK RI dari pemeriksaan sebelumnya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi WTP murni,” ujar Mano dalam sambutannya dalam acara bimtek pelatihan penatausahaan keuangan di Aula Sian Soor, Selasa (7/7/2015).

Mano mengungkapkan informasi bidang pengelola keuangan daerah bergerak begitu cepat sehingga menuntut para pimpinan SKPD dan perangkatnya harus cepat, efisien dan akuntabel menciptakan institusi SKPD sebagai organisasi pembelajaran untuk siap menerima perubahan. Untuk itu penerapan tata kelola keuangan daerah harus handal, akurat, transparan dan akuntabel.
“Ada yang belum punya laptop? Kini bukan jamannya hitung manual, saya minta para PPK dan Bendahara Pengeluaran difasilitasi agar mereka dapat menyesuaikan keuangam berbasis akrual,” tambah Mano.

Mano juga berharap para peserta lebih meningkatkan pemahamannya dalam mengimplementasikan aplikasi SIMDA.
“Karena tanpa aplikasi kita akan mengalami kesulitan menjurnal transaksi selama satu tahun dengan manual. Apalagi dengan sistem akrual ini yang tidak mencatat transaksi hanya berdasarkan ketika kas atau uang masuk dan keluar dari kas daerah,”lanjutnya.

Ketua Panitia Pelaksana, Alberthina Sampepayung mengungkapkan, para peserta Bimbingan teknis dan pelatihan diberikan materi diantaranya peran SIMDA dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah, langkah-langkah strategis penatausahaan keuangan daerah pada Pemkot Jayapura, operasional penggunaan SIMDA pada proses penatausahaan keuangan dan praktek penatausahaan keuangan.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah permasalahan yang patut mendapat perhatian saat memeriksa pemerintah daerah. Ketua BPK, Harry Azhar Azis, mengatakan, pihaknya juga menemukan ketidakpatuhan yang menimbulkan kerugian negara.

Menurut Harry, permasalahan tersebut di antaranya, sistem pengelolaan aset tetap dalam mendukung penyusunan laporan keuangan yang tidak memadai dan penggunaan sistem aplikasi komputer belum optimal dalam mendukung pengelolaan keuangan.
“Juga aplikasi sistem informasi manajemen daerah barang milik daerah belum sepenuhnya siap dalam menunjang pencatatan akuntasi berbasis akrual. Dan persiapan pemerintah daerah dalam menerapkan laporan keuangan berbasis akrual belum memadai,” ujar Harry, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa 7 April 2015 saat dikutip dari Viva.co.id

Dalam pemeriksaanya, kata Harry, pihaknya menemukan beberapa ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian daerah senilai Rp285,78 miliar yang terjadi di 68 pemerintah daerah.
“Kerugian tersebut karena belanja tidak sesuai ketentuan, kekurangan volume pekerjaan, dan kelebihan pembayaran dalam belanja modal, serta biaya perjalanan dinas dan pembayaran honorarium melebihi standar,” katanya.
Harry melanjutkan, dari situ BPK menemukan potensi kerugian daerah senilai Rp1,29 triliun yang terjadi di 43 pemerintah daerah. (Sindung Sukoco)

Editor : Victor Mambor
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Ingin Aman, Harus Baca, Pahami dan Ikuti Penerapan SIMDA