Bank Papua, Lampu Kuning

share on:
Ilustrasi perkreditan di Bank Papua - Jubi
Ilustrasi perkreditan di Bank Papua – Jubi

Jayapura, Jubi – Jangan bangga dengan Bank Papua. Itu kata Gubernur Papua, Lukas Enembe satu tahun lalu dihadapan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) dalam rapat khusus bidang ekonomi, di Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Papua, Selasa (24/6/2014).

Alasan Gubernur Enembe sederhana saja, Bank Papua akan kolaps kalau Pemerintah Provinsi Papua maupun Kabupaten/Kota di Papua tidak menyimpan dana mereka di bank tersebut. Enembe menilai, Bank Papua sejauh ini tidak memiliki kemampuan untuk menghimpun dana dan mencari uang. Bank ini hanya hidup dari menunggu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bank ini pun, kreditnya tidak seimbang dengan pihak ketiga.
“Jika dua, tiga bulan kita hentikan saja, sudah kolaps dan bank di tutup,” ujar Enembe.

Satu tahun kemudian, ramai-ramai Eksekutif dan Legislatif Provinsi Papua “menghajar” lagi bank tempat dimana hampir seluruh Pegawai Negeri Sipil Provinsi Papua menyimpan uang mereka. Hutang Pajak dan Kredit Macet jadi isu utama.

“Kami mencurigai adanya permainan orang dalam, karena menurut laporan kredit macet banyak terjadi justru di luar Papua yakni di Jakarta sebanyak Rp2 triliun,” kata Enembe, di Jayapura, Rabu (1/7/2015).

Rapat pandangan akhir fraksi pada sidang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Papua dan Raperdasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2014 yang berakhir, Selasa (6/7/2015) juga mencatat tunggakan pajak Bank Papua sebesar 200 Miliar yang belum disetor ke kas daerah.

Tak sampai 24 jam, Bank Papua menggelar konferensi pers menanggapi pernyataan Gubernur dan DPRP.
“Perhitungan pajak itu ada istilah disetahunkan. Kita pakai estimasi Rencana Bisnis Bank (RBB). Misalnya kita punya kewajiban pajak Rp. 500 Miliar, kita sudah bayar pajak tersebut tiap bulannya. Berdasarkan catatan kami dan juga sebagai yang diduga memiliki tunggakan pajak sebesar Rp 200 miliar, kami katakan tidak,” kata Sharly A. Parrangan, Direktur Umum dan Operasional Bank Papua di Jayapura, Rabu (8/7/2015).

Tapi soal kredit macet, Parrangan mengakuinya. Ia menyebutkan tahun 2013 dividen Bank Papua mencapai Rp300 miliar namun pada 2014 turun menjadi Rp150 miliar. Dividen ini yang berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Papua tiap tahunnya. Sehingga kalau berkurang, otomatis PAD pun berkurang. Penurunan pendapatan dari dividen itu antara lain disebabkan oleh penurunan kualitas kredit atau peningkatan kredit bermasalah (NPL).
“Kami juga telah membentuk tim penyelamatan kredit bermasalah untuk mengatasi kredit bermasalah terutama yang dalam tingkat macet,” ujar menjelaskan solusi yang diambil Bank Papua atas masalah ini.

Salah satu komisioner Bank Papua, George M. Satya, tentang kredit macet di Bank Papua yang mengakibatkan bank ini kehilangan 50 persen dividennya meminta semua pihak untuk melihat persoalan yang sedang dihadapi oleh Bank Papua ini secara jernih. Termasuk pemberitaan mengenai hutang pajak yang dimiliki oleh Bank Papua.
“Benar bahwa ada kredit macet. Diantaranya dua kreditur besar dari Merauke yang tidak menjalankan kewajibannya. Tapi bank Papua tak punya hutang seperti pemberitaan media baru-baru ini. Kita juga harus lihat prestasi bank Papua. Hanya bank Papua yang bisa dan mau ekspansi sampai ke pelosok Tanah Papua. Tidak ada bank lain yang seperti bank Papua ini. Kita harus melihat bank Papua secara objektif,” kata George M. Satya saat menghadiri pelantikan Kepala Bank Indonesia Perwakilan Papua, Jumat (10/7/2015).

 

Direksi Perlu Dirombak
Tahun 2011, dokumen Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) mengkonfirmasi salah satu kelemahan Bank Papua dalam menyalurkan kredit adalah melebihi plafon kredit yang seharusnya diberikan. Dari data BPK ini diketahui jika jumlah kredit yang diberikan kepada sejumlah anggota dewan ini hampir dua kali lipat dari pinjaman kredit yang semestinya. Plafon kredit yang seharusnya berkisar dari Rp. 149 juta lebih sampai Rp. 180 juta lebih untuk gaji riil anggota dewan sebesar Rp. 9 juta lebih sampai 12 juta lebih atau gaji pada saat permohonan Rp. 18 juta lebih sampai Rp. 34 juta lebih. Namun Bank Papua memberikan pinjaman sebesar Rp. 270 juta – 420 juta. Dengan demikian, plafon kredit yang diberikan dibandingkan dengan perhitungan plafon kredit yang seharusnya, total jumlah selisih kredit ini sebesar Rp7.482.286.595 atau Rp15.278.000.000-Rp7.795.713.405.

Rustan Saru, Anggota Komisi III DPR Papua bidang Keuangan dan Aset Daerah, menanggapi masalah kredit macet di Bank Papua ini menegaskan perlu dilakukan perombakan direksi dalam tubuh Bank Papua untuk memperbaiki kinerja Bank Papua.
“Perlu ada perombakan direksi ke dalam dan evaluasi menyeluruh pada direksi Bank Papua. Agar mereka bentul-betul mengikuti standart prosedur perbankan, sehingga mereka tidak sembarangan memberikan kredit kepada pihak tertentu,” kata Rustan Saru di Acara Buka Bersama di Kediamannya, Kompleks BTN Puskopad Tanah Hitam, Distrik Abepura, Minggu (12/7/2015).

Masalah Kredit Macet Bank Papua ini berbanding terbalik dengan prestasi peningkatan nilai aset Bank Papua. Nilai aset PT. Bank Pembangunan Daerah Papua atau Bank Papua pada 2014 naik sebesar Rp 2,5 triliun dibanding tahun sebelumnya. Direktur Utama Bank Papua, Johan Kafiar awal April lalu mengungkapkan nilai aset Bank papua sudah mencapai Rp 20 triliun, naik 15 persen dari tahun 2013 yang senilai Rp17,5 miliar. Hal ini, kata Johan, tidak lepas dari upaya perluasan jaringan kerja dan layanan Bank Papua yang dilakukan secara berkelanjutan seiring dengan perubahan dan perkembangan dunia perbankan dari waktu ke waktu.
“Kini Bank Papua menjadi bank dengan jangkauan terluas, terutama di Papua dan Papua Barat. Ini merupakan perkembangan yang signifikan dari tahun ke tahun sejak 48 tahun lalu,” ucap Kafiar.

 

Ekspansi Bisnis Yang Keliru
Satu hal yang aneh dari Bank Papua adalah bank ini berusaha mendorong pengembangan provinsi lain yang menjadi lokasi cabang Bank Papua, sementara Provinsi Papua masih membutuhkan modal pembangunan infrastruktur. Contohnya di Sulawesi Utara. Sektor perikanan di Papua sepertinya sudah tidak menarik lagi untuk Bank Papua sehingga harus memodali nelayan di luar Papua dengan modal dana Pemerintah Provinsi Papua.
“Kami akan mendorong nelayan di pesisir pantai bisa mendapatkan pembiayaan dalam melakukan usahanya melaut,” kata Kepala Bank Papua Cabang Manado, Eko Budi Harianto, di Manado, awal tahun ini.

Bank ini juga menyediakan kredit perumahan dan Kredit Pegawai Negeri Sipil. Sepanjang tahun 2014, pemberian kredit oleh Bank Papua ke debitur di Sulut mencapai Rp54 miliar hingga akhir tahun 2014. Sebagian dana Bank Papua juga “lari” ke Surabaya. Bahkan dana di Surabaya ini yang diduga macet hingga Rp2 triliun, walaupun kemudian dibantah oleh Bank Papua. Dana ini lagi-lagi digunakan untuk membangun infrastruktur di luar Papua, yakni jalan tol di Surabaya.

Sharly A. Parrangan, mengemukakan pembukaan cabang dan ekspansi bisnis ke luar Papua adalah sesuatu yang normal bagi sebuah bank. Sebuah bank harus memiliki jaringan luas, tak bisa bisa berdiri sendiri. Menurutnya, Komisaris Bank Papua juga setuju mendirikan kantor Bank Papua di berbagai kota di luar Papua. Dan setelah di evaluasi, saat ini berjalan cukup bagus.
“Kita butuh (kantor di luar Papua) untuk permudah komunikasi. Kita buka banyak tempat seperti Surabaya, Makasar dan Manado (karena) di kota-kota ini orang papua banyak disana,” terang Parrangan.

Parrangan mengaku, beberapa kantor cabang di luar papua sudah mencapai BEP (Break Event Point (BEP) sebelum tiga tahun.
“Rata-rata sebelum tiga tahun kita sudah capai (BEP) di dua tahun mereka beroperasi dan untung setelah dibuka, jadi tidak menjadi beban lagi,” ujarnya.

Namun besar dana yang dihimpun Bank Papua cabang Manado, hanya mencapai 10 persen dari dana yang disalurkan untuk kredit perumahan yang mencapai Rp54 miliar. Simpanan giro hanya mencapai Rp1,1 miliar sementara Simpanan tabungan mencapai Rp2,7. Bank ini menargetkan 8,3 miliar simpanan deposito namun hanya mendapatkan Rp3,2 miliar.

Walaupun diakui aset Bank Papua cabang Manado ini melampaui target dari Rp49,8 miliar menjadi Rp54,5 miliar, pertumbuhan Bank Papua ini masih mengandalkan dana dari Papua.
“Secara pertumbuhan masih banyak menggunakan dana dari kantor pusat di Papua,” kata Eko Budi Harianto.

Ekspansi bisnis Bank Papua ini ditanggapi oleh Rustan Saru sebagai sebuah kekeliruan. Seharusnya Bank Papua melakukan investasi di Papua, setelah bisa memajukan kesejahteraan masyarakat Papua barulah berinvestasi di luar Papua.
“Kalau sudah matang di daerah sendiri barulah beranjak ke luar Papua. Ada satu kekeliruan yang dilakukan oleh Bank Papua sehingga ada kredit macet tersebut,” katanya.

 

Lampu Kuning
Kepala Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Papua, Prio Anggoro menilai permasalahan yang membelit Bank Papua ini tidak akan terjadi jika pengawasan berjalan seperti seharusnya. Ia menyebutkan pengawasan tersebut adalah layer pertama yaitu audit internal dan layer kedua yaitu Komisaris Bank Papua.
“Jika mulus di layer pertama dan kedua, ya mungkin ini (kredit macet) tidak akan terjadi,” ujar Prio dikonfirmasi Jumat (11/7/2015) siang.

Permasalahan Bank Papua ini menurut Anggoro akumulasi dari persoalan yang terjadi selama kurang lebih 5-7 tahun belakangan. Ia kemudian mengakui, sebagai lembaga pengawas di sektor perbankan, Bank Papua menjadi perhatian khusus pihaknya karena masuk NPL diatas 5 persen.

Mengenai aman atau tidaknya Bank Papua, Anggoro menyebut Bank Papua sebagai bank yang kurang sehat. Jika diumpamakan lampu lalu lintas, Bank Papua saat ini mendapatkan lampu kuning.

Solusi permasalahan Bank Papua ini, kata Anggoro, OJK tetap melihat dan mengawasi pelaksanaan Bank Papua dalam ranah Standar Operasional Prosedure (SOP) OJK. “Kita berikan dosis yang tepat, jangan terlalu berlebih jika melebihi terpotong keluarganya akan menuntut,” paparnya.

Sementara mengenai dengan prosedur pemberian kredit, Anggoro mengemukakan sistem perkreditan bank punya aturan sendiri. Sebab hal tersebut masuk dalam ranah Bank.
“OJKpun tidak bisa memberikan aturan yang ekslusif tiap agunan. Tiap bank beda-beda. Itu tergantung kebijakan dan kehati-hatian Bank itu sendiri,” lanjutnya. (Sindung Soekoco/Munir/Victor Mambor)

Editor : -
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Bank Papua, Lampu Kuning