OJK : Masalah Bank Papua, Akumulasi Persoalan 5-7 Tahun Belakangan

share on:
Direksi BPD Papua ketika memberikan keterangan pers kepada wartawan di Ruang Rapat Bank Papua, Rabu (8/7/2015) – Jubi/Munir
Direksi BPD Papua ketika memeberikan keterangan pers kepada wartawan di Ruang Rapat Bank Papua, Rabu (8/7/2015) – Jubi/Munir

Jayapura, Jubi – Kepala Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Papua, Prio Anggoro menilai permasalahan yang membelit Bank Papua ini tidak akan terjadi jika pengawasan ditingkat four eyes principle berjalan sebagaimana mestinya.

Menurutnya, pengawasan ini yakni layer pertama yaitu audit internal dan layer kedua yaitu Komisaris Bank Papua bekerja.
“Jika mulus di layer pertama dan kedua ya mungkin ini tidak akan terjadilah,” ujar Prio sat dikonfirmasi mengenai masalah yang sedang dihadapi Bank Papua, Jumat (11/7/2015) siang di Jayapura.

Anggoro mengakui masalahan Bank Papua ini adalah akumulasi berbagai macam persoalan selama kurang lebih 5-7 tahun belakangan. Sehingga sat ini, Bank Papua menjadi perhatian khusus OJK.
“Secara khusus kita perhatikanlah, karena masuk NPL diatas 5 persen,” ujarnya.

Mengenai amankah Bank Papua untuk dana masyarakat, secara analogis Anggoro menjawab jika diumpamakan lampu lalu lintas, bank Papua berwarna kuning. Karena itu, pihaknya mengakui sekarang  melihat Bank Papua dalam keadaan kurang sehat.

Solusi dari permasalahan tersebut, kata Anggoro, layaknya dokter, OJK melihat dan mengawasi Bank Papua dalam ranah Standar Operasional Prosedure OJK.
“Kita berikan dosis yang tepat, jangan terlalu berlebih jika melebihi terpotong keluarganya akan menuntut,” paparnya

Ditanya mengenai dengan prosedur pemberian kredit, Anggoro mengemukakan sistem perkreditan bank mempunyai aturan sendiri sebab hal tersebut masuk dalam ranah Bank.
“OJK pun tidak bisa memberikan aturan yang ekslusif tiap agunan. Tiap bank beda-beda. Itu tergantung kebijakan dan kehati-hatian bank itu sendiri,” lanjutnya.

Masalah Kredit Macet ini membuat Gubernur Papua, Lukas Enembe berencana melakukan investigasi terhadap Bank Papua.
“Itu wewenang gubernur. Bank Papua itu kan modalnya dari Provinsi dan Kabupaten di Papua, bukan milik pribadi. Jadi tidak tertutup kemungkinan untuk itu (dilakukan investigasi). Tapi kita tunggu keputusan Gubernur,” kata Klemen Tinal usai menghadiri pelantikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Papua di Jayapura, Jumat (10/7/2015).

Tinal kembali menegaskan jika terjadi kredit macet atau tunggakan di bank tersebut, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota sangat dirugikan. (Sindung Sukoco)

Editor : Victor Mambor
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  OJK : Masalah Bank Papua, Akumulasi Persoalan 5-7 Tahun Belakangan