Pemprov Papua Diingatkan Pemerataan Pembangunan

share on:
Bendahara Fraksi Golkar DPR Papua, Tan Wie Long - Jubi/Arjuna
Bendahara Fraksi Golkar DPR Papua, Tan Wie Long – Jubi/Arjuna

Jayapura, Jubi – Fraksi Golongan Karya (Golkar) DPR Papua mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) setempat dalam pemerataan pembangunan di semua wilayah di Papua.

Bendahara Fraksi Golkar DPR Papua, Tan Wie Long mengatakan, pihaknya berharap Pemprov Papua jeli dalam distribusi anggaran infrastruktur ke kabupaten/kota secara adil.

“Kami sudah menyampaikan hal itu lewat pendapat akhir fraksi pada sidang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Raperdasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2014 lalu,” kata Tan Wie Long, Senin (13/7/2015).

Menurutnya, kondisi wilayah kabupaten di Papua berbeda – beda. Gubernur Papua dan jajarannya perlu melihat hal urgen yang diusulkan pemerintah kabupaten/kota sesuai kebutuhan masyarakatnya.

“Misalnya saja di Kabupaten Mamberamo Raya. Masyarakat di sana butuh perumahan rakyat, air bersih, dan akses jalan dari Borneso ke Sikari. Mamberamo Raya ini harus menjadi skala prioritas dengan kekurangan dan keterbatasan yang ada,” ucapnya.

Katanya, kini Mamberamo Raya hanya bisa ditempuh lewat jalur udara dan laut. Pemerintah kabupaten setempat sudah merintis jalan Borneso ke Sikari. Namun karena butuh anggaran cukup besar, pembangunan jalan itu pun terhambat.

“Ketika saya menjadi Ketua DPRD di Mamberamo Raya, kami sudah pernah meminta kepada Pemprov Papua. Namun hingga kini belum ada realisasi. Tak hanya Mamberamo Raya, wilayah pedalam Papua lainnya juga butuh pemerataan distribusi anggaran infrastruktur,” katanya.

Ketika sidang LKPJ Gubernur lalu, beberapa fraksi menyarakan sejumlah hak kepada Pemprov Papua. Salah satunya, Fraksi Hanura. Fraksi pimpinan Yan Mandenas itu menyoroti berbagai hal diantaranya masalah pelanggaran HAM di Papua dan tunggakan pajak Bank Papua.

“Kami menilai, hingga kini berbagai masalah pelanggaran HAM di Papua, masih menjadi masalah utama yang harus terus mendapat perhatian dari Pemprov Papua. Kami juga mengingatkan Pemprov Papua, terkait penunggakan pajak Bank Papua senilai kurang lebih Rp 200 miliar,” kata Yan Mandenas kala itu. (Arjuna Pademme)

Editor : -
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Pemprov Papua Diingatkan Pemerataan Pembangunan