Presiden GIDI Bantah Surat Edaran Berlogo BPP GIDI

share on:
Presiden Sinode GIDI, Pdt. Dorman Wandikbo bersalaman dengan Gubernur Papua, Lukas Enembe saat pembukaan KKR dan Seminar Pemuda GIDI di Karubaga, Tolikara - Jubi/Yuliana Lantipo
Presiden Sinode GIDI, Pdt. Dorman Wandikbo bersalaman dengan Gubernur Papua, Lukas Enembe saat pembukaan KKR dan Seminar Pemuda GIDI di Karubaga, Tolikara – Jubi/Yuliana Lantipo
Presiden Sinode GIDI, Pdt. Dorman Wandikbo bersalaman dengan Gubernur Papua, Lukas Enembe saat pembukaan KKR dan Seminar Pemuda GIDI di Karubaga, Tolikara - Jubi/Yuliana Lantipo
Presiden Sinode GIDI, Pdt. Dorman Wandikbo bersalaman dengan Gubernur Papua, Lukas Enembe saat pembukaan KKR dan Seminar Pemuda GIDI di Karubaga, Tolikara – Jubi/Yuliana Lantipo

Jayapura, Jubi – Presiden Sinode Gereja Injili Di Indonesia (GIDI), Pendeta. Dorman Wandikbo menegaskan bahwa badan pengurus pusat tidak pernah mengeluarkan surat edaran yang mengandung unsur larangan ibadah bagi umat muslim maupun penggunaan jilbab di Tolikara.

Pdt. Wandikbo, Minggu (19/7/2015) kepada Jubi mengatakan, pihaknya tidak pernah melarang umat muslim beribadah maupun menggunakan jilbab di wilayah Tolikara, seperti termuat dalam surat edaran nomor 90/SP/GIDI-WT/VII/2015, yang dikeluarkan di Karubaga tertanggal 11 Juli 2015. Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Wilayah Toli, Pdt. Nayus Wenda dan Sekretaris, Pdt. Marthen Jingga, dengan logo GIDI, serta ditembuskan kepada Bupati Tolikara, Ketua DPRD Tolikara, Polres Tolikara, Dandramil Tolikara dan file.

“(Surat) itu betul sekali, tapi tanpa konfirmasi dengan saya selaku Presiden GIDI, tanpa konfirmasi ke Bupati Tolikara sebagai ketua panitia juga sebagai penanggunjawab. Setelah kasih keluar surat itu tanggal 11 Juli, lalu tanggal 12 atau 13 Kapolres telpon Pak bupati dan saya. Lewat telepon seluler, saya sampaikan kepada Kapolres : ‘Saya minta maaf atas surat itu. Itu tidak boleh keluar, itu hari besar orang muslim jadi harus lakukan ibdah. Dan kemudian kalau bisa lakukan seperti biasa dan lakukan di dalam mushola. Dan tidak pakai toa karena sudah ada perda di Tolikara. Baru Pak Bupati juga sampaikan minta maaf kepada masyarakat di wilayah itu dan sebagai tanda solidaritas, bupati beli satu ekor sapi dan kami bersama-sama serahkan kepada mereka untuk dipotong, jelang hari raya idul Fitri,” terang Pendeta Wanimbo.

Pak Bupati, lanjut Pendeta Wanimbo, sampaikan juga kepada Kapolres, kalau bisa ibadah dilakukan dalam mushola Sebabjika dilakukan di luar ad banyak mahasiswa, hampir 3000 orang. Mereka sedang berkegiatan seminar dan KKR.
“Sehingga kalau diluar suasananya bisa panas,” ujarnya.

Pendeta Wanimbo melanjutkan, kemudian, tanggal 17 pagi itu, kaum muslim ibadah dengan pasang toa dan lakukan ibadah di luar. Karena ibadah diluar dan pasang toa, mahasiswa sekitar 15 orang mendatangi mushola. mereka pergi dengan sangat sopan, mengatakan untuk ibadah di dalam ruangan, karena jarak dari tempat ibadah itu ke tempat kegiatan hanya 300 meter. Akan ada kesan kurang bagus.

“Tapi, saudara muslim marah-marah dan ada yang bawa senjata dan keluarkan tembakan. Akhirnya semua lari. Beberapa, saat itu kena tembak. Akhirnya banyak orang mulai datang, termasuk saya dan beberapa tamu undangan. Tapi kami mundur karena takut kena peluru nyasar,” ungkapnya.

Saat itu, masih lanjut Pendeta Wanimbo, massa berhamburan dan menjadi marah, karena lihat ada yang tertembak. Emosi mereka terpancing dan mereka bakar kios, bukan mushola. Mushola itu ada di bagian dalam, tengah, tapi karena kios itu dari kayu, jadi merembet ke rumah-rumah penduduk dan ke musola yang ada dibagian belakang.

Ia mengatakan, terciptanya insiden yang menewaskan satu remaja, 11 luka tembak dan kerugian materi akibat pembakaran rumah dan kios, memberikan kesan buruk aparat keamanan yang kecolongan dan tidak mampu menjaga keamanan sebagaimana menjadi tugas utamanya dan telah menyanggupi hal tersebut.

“Kami sangat menyayangkan lambannya sosialisasi yang dilakukan aparat keamanan kepada warga muslim, sehingga terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Apalagi toleransi umat beragama sejak puluhan tahun lalu di Tolikara, dan secara umum di seluruh tanah Papua sangat baik, dan paling baik di Indonesia.” kata Wanimbo menyesali kelambanan polisi.

Tidak Benar Jika Musholla Sengaja Dibakar Massa

Sementara itu, Panglima Daerah Militer (Pangdam) XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Fransen G. Siahaan dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua, Irjen Pol Yotje Mende yang berkunjung ke Distrik Karubaga Kab. Tolikara untuk meninjau lokasi insiden Karubaga ini, melalui rilis pers Kodam XVII Cenderawasih menyebutkan bahwa kronologis pembakaran dimulai dengan masa membakar rumah Pak Sarno dan kios Silvi. Api kemudian menyala dengan hebat saat merambat ke kios BBM, sehingga seluruh kios dan rumah, termasuk Mushalla di dalamnya tidak luput dari keganasan si jago merah.

Peninjauan Pangdam dan Kapolda secara langsung di lapangan ini untuk meluruskan informasi yang saat ini simpang siur beredar di masyarakat luas, serta menegaskan bahwa tidak benar jika Musholla sengaja dibakar massa. Karena itu, Pangdam meminta agar jajaran intelijen lebih waspada terhadap pihak-pihak yang memanfaat situasi ini untuk memperkeruh suasana yang sudah semakin membaik pasca kejadian.

“Pangdam siap secara cepat dan terpadu membantu penegakkan hukum dengan terlebih dahulu mencari data dan fakta yang akurat bahwa pembakaran Mushalla adalah tidak benar,“ tegas Pangdam saat melihat di lapangan secara langsung.

Kondisi terkini yang dicatat berdasarkan pengamatan langsung di lapangan terdapat 38 KK yang menjadi korban dan tindak kekerasan. Tidak kurang 63 kios terbakar dan 153 jiwa mengungsi. Korban tidak hanya dari kaum muslim tetapi juga dari kaum Nasarani maupun dari masyarakat asli Papua.

Sedangkan tindakan represif yang dilakukan oleh aparat keamanan sehingga menimbulkan korban jiwa, Kapolda menandaskan akan menyelidiki secara detail dan diproses secara profesional. Jika ada anggotanya yang melanggar, Polri akan menindak tegas. Semua korban akibat tinadakan represif itu, telah ditangani tim medis dengan baik di Jayapura. 4 orang dirawat RSUD Wamena dan 7 orang di RS. Dok II Jayapura.

Kasuistik, Bukan Alasan untuk Jihad

Menanggapi insiden Karubaga ini, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Papua mengatakan tolerasi umat beragama masih sangat kuat di provinsi Papua. Orang luar jangan anggap Papua tidak toleran karena insiden Karubaga, kabupaten Tolikara, Jumat (17/7).

“Peristiwa Tolikara itu sangat kasuistik,” ungkap Ketua MUI Provinsi Papua, KH. Saiful Islam AL Payage, S.HI dalam keterangan persnya kepada awak media di Kota Raja, Kota Jayapura, Papua, Sabtu (18/7/2015).

Kata Payage, peristiwa kasuistik ini tidak dijadikan alasan umat muslim luar Papua terprovokasi dan melakukan mobilisasi untuk melakukan kekerasan atas nama “jihad” sebagaimana isu yang berkembang di media sosial. “Teman-teman tidak menghadirkan kasus lagi,” tegasnya.

Kata dia, semua proses penyelesaian diserahkan kepada pihak berwenang melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap pelanggar hukum. Pelanggar hukum harus bertanggung jawab atas tindakannya. (Yuliana Lantipo/Victor Mambor)

Editor : Victor Mambor
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Presiden GIDI Bantah Surat Edaran Berlogo BPP GIDI