Tingkat Kehadiran PNS NTT 99 Persen

share on:

Kupang, Jubi/Antara – Tingkat kehadiran pegawai negeri sipil di lingkungan Sekretariat Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai 99 persen pada hari pertama masuk kerja pascacuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriah.

“Tercatat 99 persen dari total sekitar 6.000 PNS yang terebar di sekirat 52 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Sekretariat Provinsi (Setrov) yang masuk kerja hari pertama usai libur Idul Fitri,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Setprov NTT Eman Kara di Kupang, Kamis (23/7/2015).

Prosentase tingkat kehadiran itu diperoleh berdasarkan pengecekan absen terhadap peserta apel yang hadir pada hari pertama masuk kembali libur Lebaran.

“Ini berarti ada satu persen PNS di lingkup Setprov NTT yang tidak hadir pada hari pertama pascalibur Lebaran 1436 Hijriah,” katanya.

Satu persen yang tidak hadir, kata Mantan, Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Asset Setdaprov NTT itu yang tidak itu dikarenakan sakit, ada juga yang izin, ada yang maih cuti panjangdan ada juga yang mangkir.

“Mereka yang tidak hadir dalam apel perdana ini tanpa alasan itu nantinya, akan dipanggil untuk dimintai keterangan atas ketidakhadirannya,” katanya.

Menurut dia, jika nanti terbukti membolos maka PNS yang bersangkutan akan dikenai sanksi sesuai aturan yang berlaku.

“Kalau PNS membolos tanpa keterangan, akan ada sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,” katanya.

Menurut aturan itu, katanya, PNS setempat yang libur nasional dan cuti bersama diluar atau melebihi tanggal yang telah ditetapkan yaitu 16-21 Juli dianggap lalai dengan tahu dan mau sehingga akan dikenakan sanksi disiplin.

Sanksi, katanya, harus diberikan kepada para PNS yang tak masuk kerja pada 22 Juli, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53/2010 itu.

Ia sudah minta pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menugaskan staf di kantornya agar dilakukan pendataan yang menyeluruh pada saat usai libur Lebaran.

Karena pengalaman selama ini nambah libur usai hari raya keagamaan sudah menjadi kebiasaan bahwa banyak PNS bolos kerja dengan menambah libur lagi.

“Pimpinan satuan kerja perangkat daerah agar menggelar apel kerja pada hari pertama aktivitas pascaLebaran 1436 Hijriah untuk memberi absen guna mengetahui apakah ada PNS yang melaksanakan peringatan tersebut atau tidak.

“Apel itu penting dilakukan untuk mengecek adakah PNS dilingkup SKPD menambah hari libur Lebaran atau tidak,” katanya.

Jika dalam absen ada pegawai yang belum masuk kantor tanpa alasan yang masuk akal, nama PNS tersebut dikirim ke sekretariat untuk didata guna ditindaklanjuti sesuai ketentuan disiplin yang berlaku.

“Tentunya terlebih dahulu dicari tahu alasan mengapa pada hari pertama setelah libur hari raya besar keagamaan sering ada pilihan menambah libur. Apabila alasannya disengaja dan tak masuk akal, maka bisa dikenai sanksi,” ujarnya. (*)

Tags:
Editor : Victor Mambor
Sumber : Antara
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Tingkat Kehadiran PNS NTT 99 Persen