Connect with us

Lapago & Meepago

Pemkab Jayawijaya Lakukan Fit and Propretest bagi Calon Kepsek

Published

on

Suasana sosialisasi uji kepatutan dan kelayakan calon kepala sekolah se Jayawijaya. Jubi/Islami

Wamena, Jubi – Pemerintah Kabupaten Jayawijaya melalui Dinas Pendidikan dan Pengajaran Jayawijaya mengadakan uji kepatutan dan kelayakan (Fit and Propertest) bagi setiap calon kepala sekolah di setiap jenjang pendidikan se Kabupaten Jayawijaya.

Ada sekitar 235 orang dari seluruh tingkat pendidikan baik SD, SMP hingga SMA negeri maupun swasta mengikuti ujian kompetensi yang akan dilaksanakan pada Selasa (28/7/2015) hingga Rabu (29/7/2015).

Sebelum pelaksanaan ujian, Senin (27/7/) Dinas Pendidikan dan Pengajaran Jayawijaya melakukan sosialisasi dengan mengumpulkan seluruh guru dan kepala sekolah yang menjadi peserta ujian kelayakan calon kepala sekolah di Gedung pertemuan Ukumiarek Asso Wamena.

Sekretaris Daerah Jayawijaya, Yohanes Walilo usai membuka sosialisasi mengatakan, kegiatan uji kepatutan dan kelayakan bagi calon kepala sekolah ini baru dilakukan Kabupaten Jayawijaya, di mana sesuai peraturan menteri pendidikan nasional nomor 13 tahun 2007.

Tujuanya agar dapat memiliki pemimpin atau tenaga pengajar di sekolah-sekolah yang berkualitas, supaya kulitas pendidikan di Jayawijaya menjadi lebih baik,” katanya kepada wartawan.

Dijelaskan, di Jayawijaya sendiri ada kepala sekolah yang sudah lama menjabat hingga puluhan tahun, dan itu tidak efektif. Maka dari itu, perlu ada pergantian pengurus dan punya kapasitas dan kemampuan
pendidikan yang mendukung sehingga sekolah bisa berjalan lebih baik.

Untuk itu setelah kebijakan Bupati segera lakukan fit and propertes sebelum kita mengeluarkan SK kepala sekolah yang baru nantinya,” jelas Walilo.

Dikatakan, hasil tes ujian bagi calon kepala sekolah ini akan dilaporkan ke Bupati dan tim penguji akan tentukan nilai tertinggi dan itu yang diambil jadi kepala sekolah.

Diakui pula, peserta tes sendiri dilihat dari pangkat atau golongan, Dimana staf sekolah dari golongan II tidak mungkin bisa menjadi kepala sekolah, karena kepala sekolah harus setingkat dengan eselon IV di SKPD, maka dari itu pangkat paling kurang III C atau III D kemudian IV A ke atas.

Ke depan akan ada masalah pasti, namun ini kan sudah kebijakan dan tidak ada kepala sekolah yang selalu di suatu distrik tertentu, akan diadakan rolling, kalau pun ada masalah di lapangan akan diselesaikan jadi tidak ada kepala sekolah abadi, karena kita ingin mendapatkan kualitas pendidikan yang lebih baik di Jayawijaya ini, karena sebagai kabupaten induk tidak boleh kalah dengan kabupaten lain,” ungkapnya.

Sementara Sekretaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Jayawijaya, Bambang Budiandoyo menjelaskan, jumlah peserta yang sudah terdaftar hingga Senin (27/7) ada 231 peserta dari 113 sekolah dasar, 27 sekolah menegah pertama, 12 SMA dan 6 SMK se Jayawijaya.

Namun dari animo para kepala sekolah dan guru sangat tinggi, sehingga peserta ada sekitar 235 dan masih ada yang mendaftar. Di mana, setiap sekolah yang ada diberikan dua orang agar ada persaingan yang sehat supaya tidak ada monopoli di dalamnya.

Dari jumlah sekolah yang ada, untuk SD ada 165 peserta, SMA 25 peserta dan SMP 41 peserta,” jelas Bambang. Diakui, dalam penilaian ujian nanti dibentuk tim penguji dari Jayawijaya dan perguruan tinggi di Wamena. Selain itu, uji kompetensi ini juga materi-materinya disesuaikan berdasarkan peraturan menteri pendidikan nasional nomor 13 tahun 2007.

Dari peraturan itu, isinya mengenai standar kualifikasi dan kompetensi kepala sekolah dan madrasah. Di dalam peraturan menteri itu bahwa seorang kepala sekolah harus memiliki kemampuan kompetensi antara lain kompetensi kepribadian, kompetensi managerial, kompetensi sosial, kewirausahaan dan kompetensi supervisi.

Kompentensi-kompentensi itulah yang kita formulasikan dalam bentuk ujian, di mana ujian di bagi dalam empat bagian pertama uji tertulis sebagai bentuk implementasi koknitif atau intelektual guru-guru, lalu ada kompetensi wawancara untuk mengetahui sejauhmana komitmen guru atau calon kepala sekolah terhadap tugasnya. Kemudian uji fortopolio sebagai bentuk penghargaan terhadap mereka, piagam, sertivikat dan berkas lainya ketika dia menjadi guru pertama sampai terakhir akan kita kumpulkan dan akan diberi nilai dan yang terakhir adalah membuat karya ilmiah atau karya tulis,” jelasnya. (Islami)

Lapago & Meepago

Aktor Pendemo Bupati Yahukimo diminta Iklas dan Bersabar Lima Tahun lagi

Published

on

Bupati Yahukimo Abock Busup dan Wakil I DPRD Yahukimo Maus Asso (tengah) bersama pimpinan dan staf Bank Papua saat mendistribusikan Dana Kampung di Kurima. -Jubi/Yuliana Lantipo

Bupati Yahukimo Abock Busup dan Wakil I DPRD Yahukimo Maus Asso (tengah) bersama pimpinan dan staf Bank Papua saat mendistribusikan Dana Kampung di Kurima. -Jubi/Yuliana Lantipo

Jayapura, Jubi – Arkilaus Asso-Lapius Merel Soll, salah satu pasangan kandidat calon bupati Yahukimo yang kalah dalam pemilukada serentak pada 9 Desember 2016, dinilai belum iklas menerima kekalahannya dengan menjadi aktor dibalik demonstrasi dalam dua pekan terakhir oleh sejumlah orang di Jayapura.

Pekan lalu dan Selasa (20/9), sejumlah orang yang menamakan diri “masyarakat Yahukimo” mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Papua dan Polda Papua. Dalam aksi damai itu, mereka mendesak agar bupati terpilih, Abock Busup ditangkap dan diperiksa. Bupati yang menang satu putaran dengan mayoritas dukungan yakni 75 persen suara itu dituding masih menerima gaji dari jabatan sebelumnya yakni Wakil I DPRD Yahukimo. Selain itu, Abock yang baru lima bulan menjabat kepala daerah ini juga dituding korupsi anggaran daerah sebesar Rp4 miliar.

Atas tudingan tersebut, Bupati Abock Busup, dengan tenang mengatakan, “(Motifnya) ini sebenarnya kan (karena) sakit hati. (Motif) kedua, mereka tidak mau menerima kekalahan,” katanya kepada sejumlah awak media di Abepura, Selasa (20/9/2016). Ia menyebut Arkilaus Asso dan Lapius Merel Soll yang menjadi aktor dibalik demonstrasi yang menurutnya tidak berdasar dan salah alamat.

Abock menjelaskan, berdasarkan peraturan tentang pemilihan kepala daerah tahun 2010, setiap kandidat dari birokrasi pemerintahan dibolehkan mengajukan izin. Apabila kandidat itu terpilih, ia baru diminta untuk memberikan surat pengunduran diri dari jabatannya dibirokrasi maupun jabatan politik. Namun, apabila kalah, kandidat tersebut dibolehkan untuk kembali bekerja.

Peraturan tersebut kemudian berubah, dalam peraturan terkait pemilikada tahun 2015, setiap kandidat dari birokrasi maupun jabatan politik seperti dewan wakil rakyat diharuskan mengundurkan diri dari jabatannya dengan semua konsekuensi. Menang atau kalah, jabatannya menjadi taruhannya.

Berangkat dari peraturan tersebut, bupati Abock mengatakan bahwa semua tuduhan yang diberikan padanya tidak berdasar. Terkait tudingan penerimaan gaji “doble”, “saya sudah mengundurkan diri dari DPRD. KPU (telah) loloskan saya termasuk dengan surat pemberhentian saya sebagai anggota DPRD Yahukimo, itu berarti juga gaji saya dihentikan berdasarkan surat pemberhentian itu,” kata Bupati. “Saya punya SK penggantian, itu sudah ada. Dan, (sejak itu) gaji itu dialihkan ke kas daerah Yahukimo,” jelasnya.

“Undang-undang bagi calon cukup dengan izin, maka saya pun izin resmi. Tapi, untuk tahun 2015 saat saya maju, ini diwajibkan untuk anggota DPR(D) untuk mundur dan berhenti, begitu KPU Yahukimo tetapkan, jadi saya juga mundur dari keanggotaan DPR dan dengan begitu saya pun tidak lagi menerima gaji.”

Kendati demikian, Abock menyatakan siap menghadapi tuntutan yang dijalankan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. “Kalau memang ada kedapatan (bukti) sebaiknya diberikan kepada pihak-pihak yang berwenang dan nanti buktikan di pengadilan saja. Tidak dengan mengganggu di daerah orang Jayapura, yang juga sedang bersiap pemilukada.”

Proses Hukum

Bupati menegaskan akan menindaktegas dengan menggugat kembali aktor dibalik demonstrasi yang dinilai Abock telah “mencemarkan nama baik pemerintah daerah”.

“Ada teman pesaing (pemilukada) kemarin yaitu nomor urut 2, Pak Arkilaus Asso dan Lapius Merel Soll, yang demo minggu lalu ke Kajati (Kejaksaan Tinggi) Papua dan hari ini ke Polda Papua. Saya mau lapor AA dan SL, itu otaknya. Kalau yang datang demo itu kan cuma suruhan saja,” ujarnya.

Bupati mengimbau seluruh masyarakat Yahukimo dari semua unsur; pegawai pemerintah, kepala kampung, tokoh masyarakat, hingga mahasiswa/i untuk tidak mudah terprovokasi memecahbelah pemerintahan terpilih dan mengajak seluruh masyarakat ikut mengawal program pembangunan manusia dan daerah Yahukimo.

Terlepas dari proses hukum yang akan ditindaklanjuti, bupati Abock mengimbau agar pasangan Arkilaus-Lapius ikut membantu menyumbangkan energinya untuk membangun daerah. “Teman yang kalah, saya harap siap bersaing untuk lima tahun mendatang, jangan habiskan energi sekarang tapi pikir untuk bangun daerah,” ujarnya. (*)

 

Continue Reading

Lapago & Meepago

5 Anggota KNPB Yahukimo Ditangkap, Massa Lanjutkan Aksi

Published

on

Aksi Damai KNPB Yahukimo di Dekai, 19/9/2016 – JUBI/Piter Lokon

Aksi Damai KNPB Yahukimo di Dekai, 19/9/2016 – JUBI/Piter Lokon

Yahukimo, Jubi – Lima orang anggota KNPB Wilayah Yahukimo kembali ditangkap saat demo damai, Senin (19/9/2016), di pertigaan Ruko ke Pasar Baru, Dekai, Kabupaten Yahukimo, oleh satuan Brimob sekitar pukul 8 pagi.

Penangkapan tersebut terjadi saat orasi politik berlangsung di tengah-tengah ribuan massa KNPB dan rakyat Yahukimo.

“Kami ditangkap oleh anggota Brimob yang saat itu datang dengan mobil  Avanza hitam dengan senjata lengkap dan kepung kami. Mereka bilang jangan ada yang lari, kalau ada yang lari kami tembak,” kata Mito Bahabol anggota KNPB yang ditangkap, sambil menirukan perkataan seorang anggota Brimob.

Menghindari jatuhnya korban di pihak KNPB dan masyarakat, lanjut dia, pihaknya menuruti permintaan Brimob.

“Jangan sampai anggota KNPB dan masyarakat jadi korban, sehingga kami yang pimpin di titik ruko angkat tangan, dan kelima orang itu sempat ditendang dengan sepatu Lars. Kemudian kami dibawa dengan menggunakan truk Dalmas milik anggota Polisi yang saat itu dipakai oleh anggota Brimob,” ujarnya.

Mito melanjutkan, bahwa mereka tidak diberikan izin aksi di lapangan terbuka kantor bupati lama dan aparat menghadang mereka di Jalan Gunung.

Aminus Balingga, Ketua PRD Yahukimo yang ditemui disela-sela aksi mengatakan kegiatan aksi tetap berlangsung. “Tetapi kami sudah laksanakan aksi dukungan kepada negara-negara Pasifik yang tergabung dalam  Pacific Islands Coalition on West Papua (PICWP) yang akan bicara dalam sidang Umum PBB terkait persoalan Pelanggaran HAM Papua  untuk penentuan nasib sendiri,” ujarnya ketika aksi mulai usai.

Kapolres Yahukimo, AKBP Anthony B. Maring, ketika ditemui wartawan Jubi mengatakan bahwa sehari sebelumnya ada surat pemberitahuan KNPB yang diantarkan ke pihak Polres Yahukimo.

“Kami terima surat tersebut, namun pihak KNPB tidak datang ambil surat tanda terima yang di keluarkan oleh kepolisian Polres Yahukimo. Kami menangkap mereka karena ada orasi dan pengumpulan massa. Kalau mereka langsung ke tempat aksi maka kami tidak tangkap,” ujar  Anthony Maring menjelaskan.

Kapolres juga mengatakan karena ada kumpul-kumpul maka pasti pihaknya akan bubarkan. “Tetapi yang ditangkap akan dibebaskan setelah kami ambil keterangan, dan kami bisa saja bebaskan sekarang namun perlu didoakan oleh pihak gereja, jadi kami tunggu lalu akan bebaskan,” demikian kata Kapolres Yahukimo.

Koordinator lapangan (Korlap), Yalenang Wakla mengatakan bahwa mereka sudah menghormati undang-undang dengan memasukkan surat 3 hari sebelumnya. “Namun tadi kami di hadang dan terpaksa kami lakukan aksi di pertigaan Jalan Bandara dan jalan Gunung. Kalau sesuai surat pemberitahuan, maka sampai jam 12 siang, namun karena ada tekanan kami lakukan hanya setengah jam saja,” katanya dengan nada kesal.

Sekretaris I KNPB, Mecky Yeimo, mengatakan Senin (19/9/2016) malam bahwa semua yang ditangkap di Yahukimo sudah dibebaskan. Sehari sebelumnya, 21 orang anggota KNPB juga ditangkap karena menyebarkan selebaran, dan dibebaskan pada sore harinya. (Piter Lokon)

Continue Reading

Lapago & Meepago

Dinas PU Paniai Dorong Perbup Standardisasi Besaran Gantirugi

Published

on

Dengar Pendapat tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Pembangunan Infrastruktur Berbasis Kesepakatan Masyarakat , Jumat (16/09) di Aula SP YPPK Kugapat , Distrik Bibibida, Kabupaten Paniai. - JUBI/Agus Tebai

Dengar Pendapat tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Pembangunan Infrastruktur Berbasis Kesepakatan Masyarakat , Jumat (16/09) di Aula SP YPPK Kugapat, Distrik Bibibida, Kabupaten Paniai. – JUBI/Agus Tebai

Dogiyai, Jubi – Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Paniai menggelar pertemuan Dengar Pendapat Tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Pembangunan Infrastruktur Berbasis Kesepakatan Masyarakat  , Jumat (16/09) di Aula SP YPPK Kugapat , Distrik Bibibida, Kabupaten Paniai.

Pertemuan itu dihadiri  Kepala Dinas PU Paniai, Heri G Saflembolo, sebagai Penanggungjawab Tim, Kepala Suku Moni, Yosep Zonggonau, masyarakat Bibida serta beberapa kontraktor.

Deki Gobai, Ketua Tim Sosialiasi Penentuan Ganti Rugi, mengatakan kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendengar pendapat masyarakat dan mencari titik temu untuk menghasilkan standar harga ganti rugi.

“Memang selama ini tidak ada standar harga ganti rugi untuk kebun dan tanaman lainnya akibat pembuatan jalan. Ada daerah yang masyarakatnya meminta ganti rugi terlalu tinggi tetapi ada juga dibawah dari itu, sehingga perlu ada titik temu untuk menghasilkan angka yang wajar. Dalam rangka itu kami perlu mendengar pendapat masyarakat, sebelum kami mendorong ditetapkan dalam Peraturan Bupati,” katanya.

Menurut dia, selama ini banyak  masyarakat yang baranggapan bahwa Kepala Distrik dan Kepala Kampung yang ‘makan’ uang dari kontraktor, padahal itu tidak.

“Oleh karena itu, hal ini harus kami lakukan supaya ada patokan yang tegas dan jelas supaya masyarakat juga mengetahui nilainya, karena itu kami mulai dengan mendengarkan suara atau pendapat dari masyarakat lebih dahulu,” ujar Deki Gobai yang juga Ketua Asosiasi Kepala Distrik Kabupaten Paniai.

Ditempat yang sama, Kepala Distrik Topiyai yang juga anggota Tim Sosialisasi, Beni Degey  meminta kepada masyarakat agar biaya ganti rugi tidak menuntut yang berlebihan sebab pembangunan jalan ini penting bagi masyarakat, karena itu masyarakat juga harus mendukung pemerintah yang sedang membangun jalan.

”Kami mulai sosialisasi ini dari Bibida karena kami anggap masyarakat Bibida sudah paham dan mengerti bahwa pembangunan jalan ini penting, sebagai salah satu penghargaan kepada masyarakat. Pemda Paniai dalam hal ini Bupati Paniai, Hengki Kayame sekarang sudah  mulai menjangkau kampung-kampung dengan pembangunan jalan,” katanya.

“Saya dulu naik taksi ke Bibida tetapi untuk sampai kerumah, saya harus lewati pecek yang padat. Tetapi sekarang sudah ada jalan sehingga saya bisa naik mobil sampai di depan rumah saya, karena itu saya dukung langkah untuk buat standar harga supaya jangan memberatkan kontraktor tetapi juga bisa penuhi hak masyararakat,” lanjutnya.

Sementara itu, Yosep Zonggonau, Wakil Ketua Dewan Adat Paniai, mengatakan masyarakat Bibida juga mendukung langkah Dinas PU Paniai untuk membuat standardisasi gantirugi hak masyarakat dalam pembuatan jalan di Paniai .

“Masyarakat juga sepakat untuk tidak menuntut hak ulayat dan garapan dalam pembangunan jalan di Paniai. Bila perlu menetapkan peraturan Bupati, dalam hal ini penentuan harga ganti rugi, agar tidak terjadi keterlambatan proses pembangunan,” katanya. (Agus Tebai)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.