Staf Khusus Presiden Janji bantu Selesaikan Masalah Freeport

share on:
Lenis  Kogoya ketika menyampaikan niatnya untuk membawa aspirasi pemilik ulayat hingga ke Presiden Jokowi (Jubi/Istimewa/Saldi)
Lenis Kogoya ketika menyampaikan niatnya untuk membawa aspirasi pemilik ulayat hingga ke Presiden Jokowi (Jubi/Istimewa/Saldi)

Timika, jubi – Staf Khusus Presiden, Lenis Kogoya berjanji akan membantu masyarakat Mimika untuk menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan PT Freeport Indonesia yang sudah beroperasi selama 48 tahun di Mimika.

“Saya sebagai anak koteka, saya selalu pakai noken, di istana pun saya pakai noken, itu berarti ada sesuatu yang saya belum bereskan di Papua. Sekarang saya belum penuhi itu, jadi noken belum bisa lepas, maka isi noken ini saya bawa dan nanti saya datang lagi,” ujar Lenis.

Lenis mengatakan, terkait aspirasi masyarakat yang meminta kompensasi atas penggunaan lahan hak ulayat selama 48 tahun sejak tahun 1967 hingga 2015 kepada PTFI, ia akan mengusahakan, agar tahun ini dapat terselesaikan, sehingga tidak ada lagi masalah antara PTFI dengan dengan pemilik hak ulayat.

“Saya usahakan dalam tahun ini saya mau selesaikan Freeport, terima kasih,” ujar Lenis saat bertemu dengan masyarakat di halaman Gereja GKI Kingmi, jalan Agimuga, mile 32 Mimika, Selasa 928/7/2015).

Sementara itu, Bupati Mimika, Eltinus Omaleng menyatakan terkait tuntutan masyarakat pemilik hak ulayat terhadap PTFI, pihaknya akan kembali mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam hal kesepakatan yang dilakukan antara PTFI dengan tokoh dan masyarakat pemilik hak ulayat saat pertama masuk ke Kabupaten Mimika untuk memulai aktivitas pertambangannya.

“Freeport sejak masuk tahun 1967 sampai dengan 2015 ini, apakah pernah duduk dengan saya punya bapak yang tadi disebut? Apakah itu pernah duduk didepan notaris? dalam akte notaris itu kesepakatan apa yang dimasukkan?” tanya Bupati.

Ditambahkan, PTFI diminta menunjukkan bukti-bukti yang selama ini telah dibuat dan diberikan kepada masyarakat pemilik hak ulayat, jika benar PTFI telah memberikan hasilnya sesuai dengan apa yang diperbuat di Kabupaten Mimika, maka itu akan diterima.

“Namun jika sebaliknya PTFI belum atau tidak sepenuhnya memberikan hak masyarakat pemilik ulayat, maka PTFI harus membayar kompensasi yang selama 48 tahun beroperasi di Kabupaten Mimika, yakni disebutkan Bupati senilai 3 miliar USD atau setara dengan Rp 39 triliun (jika dihitung dollar pada angka 13 ribu),” ujarnya.

Tidak hanya itu,pelaksanan tugas harian (Plh) Direktur Lemasko, Antonius Alomang menitipkan pasan khusus kepada presiden, “Yang teristimewa, pesan khusus, Lemasa punya titipan, sama, mendukung apa yang tadi ibu Natkime sampaikan, karena masyarakat Amungme, masyarakat Kamoro masih telanjang, belum dapat apa-apa, tidak dapat apa-apa,” katanya.

Mengenai perpanjangan kontrak karya Freeport, menurut Lenis hal itu sedang dibahas, namun lebih diutamakan tuntutan masyarakat barulah berbicara soal kontrak karya. Begitu juga dengan izin eksport Freeport yang sudah berakhir sejak Sabtu (25/7/2015) kemarin dan hingga saat ini belum ada kepastian perpanjangan dari pemerintah.

“Selesaikan masalah hak ulayat ini dulu baru kita bicara untuk kedepan. Saya yakin bulan Agustus masalah ini selesai,” ujar Lenis.

Sedangkan mengenai kontrak karya, Lenis mengatakan belum bisa berbicara dahulu. “Kontrak atau tidak, selesaikan ini dulu, ada tahapan dan nanti saya akan bicarakan, pokoknya permintaan masyarakat diselesaikan dulu sambil bahas,” ujarnya. (Eveerth Joumilena)

 

Editor : Angela
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Staf Khusus Presiden  Janji bantu Selesaikan Masalah Freeport