Negara Harus Mengubah Pola Pendekatan di Papua

share on:
Koordinator Hukum, HAM, Politik, dan Hubungan Luar Negeri DPR Papua, Laurenzus Kadepa - Jubi/Arjuna
Koordinator Hukum, HAM, Politik, dan Hubungan Luar Negeri DPR Papua, Laurenzus Kadepa – Jubi/Arjuna

Jayapura, Jubi – Rencana Polda Papua memanggil tiga pendeta GIDI untuk dimintai keterangan sebagai saksi, pasca insiden Tolikara lalu ditanggapi Koordinator Hukum, HAM, Politik, dan Hubungan Luar Negeri DPR Papua, Laurenzus Kadepa. Ia tak setuju dengan pemanggilan itu, katanya kini saatnya negera harus merubah pola pembangunan dan pendekatan di Papua.

“Kini saatnya negara harus merubah pola pendekatan dan pembangunan di Papua. Pola pendekatan dan pembangunan yang lebih mengutamakan asas kemanusiaan, itu yang diinginkan oleh orang Papua,” kata Kadepa via pesan singkatnya kepada Jubi, Minggu (2/8/2015) petang.

Menurutnya, kepercayaan rakyat Papua terhadap negara kini, sudah tak ada lagi sejak banyak orang Papua dibunuh dengan alasan Gerakan Pengacau Keamanan (GPK), Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), Organisasi Papua Merdeka (OPM), dan alasan lainnya.

“Hingga kini orang Papua masih diperlakukan tak adil. Masih distigma macam – macam, penetapan tersangka yang tidak benar, penangkapan tidak melalui prosedur, kejahatan semakin meningkat. Proyek NKRI Harga mati di Papua akan gagal kalau krisis kemanusiaan di Papua terus meningkat,” ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Komisi I DPR Papua, Orwan Tolli Wone mengatakan, ia khawatir pemanggilan para tokoh agama itu akan menimbulkan polemik di masyarakat Tolikara.

“Saya tak setuju Polda akan memeriksa dan memanggil presiden dan para petinggi GIDI. Jangan sampai masyarakat awam di sana berpendapat lain dan terjadi reaksi yang tak diinginkan. Jangan sampai jadi polemik. Kenapa mereka diperiksa, tapi penembakan warga sipil tak diusut. Ini ada apa,” kata Orwan Tolli Wone kala itu. (Arjuna Pademme)

Editor : -
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Negara Harus Mengubah Pola Pendekatan di Papua