Sejumlah Fraksi DPRD Jayawijaya Tolak Kehadiran Mako Brimob

share on:
Sidang tanggapan fraksi-fraksi dewan tentang rencana pembangunan Mako Brimob. Jubi/Islami
Sidang tanggapan fraksi-fraksi dewan tentang rencana pembangunan Mako Brimob. Jubi/Islami

Wamena, Jubi – Tujuh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyampaikan beberapa pendapatnya, mengenai rencana pembangunan Mako Brimob di Kabupaten Jayawijaya.

Pandangan fraksi dewan itu disampaikan dalam rapat paripurna kelima masa sidang II tahun 2015 pembahasan pembangunan Mako Brimob yang digelar di Gedung DPRD Jayawijaya, Selasa (4/8/2015).

Dalam masa sidang tersebut, fraksi dewan berkesimpulan tidak menyetujui dan tidak menolak pembangunan mako Brimob di Jayawijaya, karena selama ini tidak ada permintaan resmi dan tertulis oleh Pemkab Jayawijaya dan juga Mabes Polri maupun Polda Papua tentang rencana pembangunan Mako Brimob tersebut.

Sedangkan dalam persidangan adapun fraksi-fraksi menyampaikan pandangannya adalah, Gerindra menolak pembangunan Mako Brimob. Demokrat tidak bisa menolak atau menerima, karena belum ada permintaan dari pemerintah dan juga Kepolisian, Partai Reformasi menyipulkan tidak ada yang perlu dibahas karena tidak ada permintaan, fraksi Pilamo tidak ada hal yang perlu dibahas karena masih wacana, fraksi PKB tidak menolak dan menerima dan fraksi PKPI juga tidak menerima dan menolak pembangunan tersebut karena tidak ada permintaan.

Ketua II DPRD Kabupaten Jayawijaya, Soleman Elosak mengatakan, kesimpulan dari DPRD dalam mengambil suatu kesimpulan harus adanya dasar.

Sedangkan mengenai dasar pembangunan Mako Brimob di Kabupaten Jayawijaya tidak ada, di mana DPRD kesimpulan tersebut adalah tidak menerima dan juga tidak menolak.

“Kita mau mengambil keputusan di sidang tadi karena kita sama sekali tidak menerima rekomendasi, baik dari Pemkab Jayawijaya maupun dari Mabes Polri dan juga Polda Papua tentang permintaan pembangunan mako Brimob ini,” ujar Soleman Elosak kepada wartawan.

Sedangkan mengenai pernahnya pertemuan antara Komisi A DPRD bersama Kapolda Papua beberapa waktu lalu, dirinya mengatakan tidak ada permintaan secara tertulis. Sehingga pembangunan mako Brimob tersebut hanya bersifat isu atau wacana.

“Apakah bisa dibahas tahun mendatang itu kita juga belum bisa disimpulkan karena memang tidak ada permintaan secara tertulis oleh pihak manapun,” jelasnya.

Disisi lain Muli Wetipo yang mewakili forum masyarakat yang menolak pembangunan Mako Brimob mengatakan, dirinya mengapresiasi yang dilakukan DPRD yang sudah menentukan sikap yang pada intinya menolak. Namun dirinya juga mengkritisi hasil tersebut, karena tidak adanya keputusan sampai kapan akan penolakan tersebut diputuskan.

“Keputusan tersebut tadi kita tidak melihat adanya batas waktu sampai kapan pembangunan Mako Brimob ini ditolak di Jayawijaya sehingga kami akan tetap mengawal proses rencana pembangunan mako Brimob ini di Kabupaten Jayawijaya,” ujar Muli Wetipo. (Islami)

Editor : Angela
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Sejumlah Fraksi DPRD Jayawijaya Tolak Kehadiran Mako Brimob