DPR Papua Setujui APBD Perubahan 2015

share on:
Sekretaris Daerah Papua (kanan) Didampingi Ketua MRP Timotius Murib dan Ketua DPRP Yunus Wonda Berbicang Usai Sidang Paripurna - Jubi/Alex
Sekretaris Daerah Papua (kanan) Didampingi Ketua MRP Timotius Murib dan Ketua DPRP Yunus Wonda Berbicang Usai Sidang Paripurna – Jubi/Alex

Jayapura, Jubi – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2015 daerah itu. Dimana total belanja daerah pada Perubahan APBD sebesar Rp13,26 triliun atau mengalami peningkatan secara kumulatif sebesar Rp1,33 triliun.

“Semua komisi di DPR Papua setuju dengan usulan pemerintah atas perubahan APBD 2015,” kata Ketua DPR Papua, Yunus Wonda saat penutupan Rapat Paripurna Pembahasan Raperda Perubahan APBD 2015, Pengahapusan Aset dan Penetapan Program Perda Papua, di ruang sidang DPRP Jayapura, Jumat (7/8/2015).

Ini mekanisme sidang yang sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-udangan yang ada dan ini akan menjadi acuan DPR Papua.

“Jadi semua yang diusulakn sudah kami setujui, diantaranya perubahan anggaran, penghapusan aset, dan peraturan daerah,” ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen mengatakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Perubahan Tahun anggaran 2015 berorientasi pada anggaran berbasis kinerja, yang mengutamakan keluaran atau hasil dari program dan kegiatan yang akan dicapai, dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas yang terukur.

“Tentunya setiap pelaksanaan anggaran kita, harus memberikan keluaran dan hasil yang terencana dan terukur. Hal ini merupakan implementasi dari fungsi alokasi, distribusi dan stabilitas pelaksanaan ABD provinsi Papua,” kata Hery Dosinaen.

Melihat kondisi ini, ujar Dosinaen, diperlukan revisi anggaran baik berbentuk pergeseran, penambahan maupun pengurangan dan yang terpenting dalam proses APBD perubahan adalah tetap terjamin dilaksanakan secara terencana, terukur dan berorientasi pada hasil atau kinerja dengan memperhatikan kebutuhan daerah.

“Dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini banyak terjadi perubahan yang berarti, pada semua tatanan, termasuk juga pada pengelolaan keuangan daerah,” ucapnya.

Paradigma pengelolaan keunagan daerah yang menerapkan prinsip anggaran berbasis kinerja, berpengaruh terhadap tahapan penyususnan anggaran yang di dalam proses perencanaannya harus dilandasi transparasi dan akuntabilitas, serta secara ekonomi, efisien dan efektif, mampu mencermikan pengelolaan keuangan dalam rangka memberikan fungsi pelayanan publik secara utuh dan optimal dalam pencapaian visi bersama.

Untuk itu, lanjutnya, penyusunan APBD Perubahan 2015 berorientasi pada anggaran berbasis kinerja, yang mengutamakan keluaran atau hasil dari program dan kegiatan yang akan dicapai, dengan penggunaan anggaran dengan kualitas dan kualitas terukur.

“Tentunya setiap pelaksanaan anggaran kita, harus memberikan keluaran dan hasil yang terencana dan terukur. Hal ini merupakan implementasi dari fungsi alokasi, distribusi dan stabilitas pelaksanaan APBD provinsi Papua,” katanya.

Meskipun penyusunan APBD Perubahan telah sesuai visi dan menurut peraturan perundang-undangan, namun kata Dosinaen, pihaknya tetap mengharapkan koreksi dan masukan yang konstruktif dari dewan, agar pelaksanaan pembangunan semakin baik, menjangkau seluruh masyarakat, dan berdampak bagi masyarakat khususnya Orang Asli Papua.

“Koreksi, masukan, perbedaan pandangan, dan tuntutan dewan terhadap kami melalui pelaksanaan APBD Perubahan patut kami syukuri, karena menunjukkan, komitmen pemerintah provinsi Papua untuk melakukan perubahan dalam rangka mewujudkan ‘peradapan baru’ mendapatkan dukungan representasi seluruh rakyat Papua,” kata Dosinaen. (Alexander Loen)

Editor : -
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  DPR Papua Setujui APBD Perubahan 2015