46 Tahun Pepera, Demokratiskah?

share on:
Sidang DMP terakhir 2 Agustus 1969 di Gedung Negara Dok V Atas.(jubi/ist)
Sidang DMP terakhir 2 Agustus 1969 di Gedung Negara Dok V Atas.(jubi/ist)

Jayapura, Jubi- Bagi pemerintah Indonesia pelaksanaan Pepera 1969 sudah selesai dan 1025 anggota Dewan Musyawarah Pepera (DMP) yang mewaikili masyarakat di Provinsi Irian Barat memilih bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI). Pepera sendiri dimulai di Merauke pada 14 Juli 1969 di Kabupaten Merauke dan berakhir di Jayapura pada 2 Agustus 1969.

 

Menurut buku berjudul, Penentuan Pendapat Rakyat(Pepera) di Irian Barat 1969 terbitan Pemerintah Propinsi Irian Barat ada 1025 pemimpun, mewakili 815.904 orang di Provinsi Irian Barat.
Sidang DMP di Kabupaten Jayapura dipimpin langsung oleh Bupati Jayapura Anwar Ilmar, pukulan palu Ketua Sidang DMP di Jayapura berlangsung dua hari dua malam dan sebanyak 110 anggota DMP memilih bergabung dengan Indonesia dalam sidang di Gedung Negara.

 

Sidang DMP pertama digelar di Kota Rusa Merauke pada 14 Juli 1969 dan selanjutnya ke Wamena, Nabire, Fakfak, Sorong, Biak dan Jayapura. “Secara aklamasi wakil-wakil tersebut dalam sidang-sidangnya dengan tegas, jelas, dan final telag menjatuhkan pilihannya,Irian Barat tetap berada dalam lingkungan Negara Kesatuan Republik Indinesia yang berwilayah dari Sabang sampai Merauke.”

Begitulah sekelumit kisah kemenangan Pepera 1969 yang termuat dalam buku terbitan Pemerintah Provinsi Irian Barat dengan kata sambutan Presiden Seoharto . Amir Mahmud Mendagri, Sudjarwo Tjondronegoro, Sarwo Edi Wibowo Pangdam XVII dan Gubernur Irian Barat Frans Kaisiepo.
Wawancara Adam Malik Menlu dengan wartawan Sinar Harapan soal Act of Free Choice “ atau Pepera 1969.

 

“Act of Free”, demikian Menteri Adam Malik, akan dilaksanakan di Irian Barat sesuai dengan Persetujuan New York 1962. Dalam tingkat pertama harus ditetapkan,”suatu pemilihan yang praktis yang dapat mewakili pikiran rakyat menentukan kehendaknya” Sistem tiu didalam dunai maju yaitu “one man one vote”

 

Karena kata Adam Malik, posisi Irian Barat sedemikian rupa sejak jaman Belanda sampai merdeka dalam NKRI, perhubungan begitu sulit, seluruh Irian Barat begitu luas sehingga belum pernah seluruhnya dapat dicapai sampai di daerah-daerah pedalaman, karena itu tidak mungkin “one man one vote.”

 

Untuk itu dapat dilakukan di Irian Barat. Kedudukan kepala suku itu sudah pasti merupakan perwakilan rakyat. “Stamhouder”. Tribe Chief, ini tidak dibantah dan ini dapat dijalankan. Inipun belum merupakan keputusan baru dalam penyelelidikan yang seksama.

 

“Begitupula kita dapat mencari sistem yang pernah dijalankan pemilihan-pemilihan umum di negara-negara lain, Afrika, Pasifik United Nations di Sabah yaitu menetapkan kiezer-kiezer(pemilih), siapa-siapa yang telah jadi kiezer, yaitu orang-orang yang ditetapkan sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan khusus untuk kiezer tadi,”

 

Benarkah Irian Barat sulit dan sejak jaman Belanda belum mampu melakukan pemilihan langsung untuk memilih wakil rakyat?

 

Meski banyak yang berbeda pendapat soal wakil rakyat jaman Belanda yang dikenal dengan nama Nieuw Guinea Raad (NGR). Waktu itu ada sebanyak 24 anggota Nieuw Guinea Raad terdapat 16 dipilih dan 12 ditunjuk oleh Gubernur Nederlands Nieuw Guinea.
Untuk merebut kursi-kursi di Parlemen terdapat delapan partai politik di Nieuw Guinea Nederland antara lain.

 

Pertama, Demokratisch Volk Partij (DVP).Kedua, Partai Nasional (Parna).Ketiga. Partai KesatuanNieuw Guinea(Epang). Keempat. Partai Persatuan Orang Nieuw Guinea(PONG). Kelima Partai Serikat Pemuda-Pemudi Papua. Keenam Partai Kena U Embay(KUE). Ketujuh Partai Sama-sama Manusia(SSM) dan Kedelapan Partai Persatuan Christen Islam Raja Ampat(Periscra). (Baca PJ Drooglever, Tindakan Pilihan Bebas Orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri).

 

Pemilihan anggota Nieuw Guinea Raad waktu itu dilakukan dengan sistem distrik(districtenstelsel). Di tiap distrik pemilihan dipilih satu orang mengikuti cara pemilihan Inggris. Kecuali di Schouten eilanden dan Yapen Waropen yang rakyatnya lebih banyak dipilih satu orang.

 

Distrik-distrik pemilihan di Kota Hollandia (Jayapura) dan Manowkari dilakukan pemilihan langsung. Sementara di distrik-distrik lain, pemilihan tak langsung (dipilih wakil-wakil pemilih). Caranya setiap distrik pemilihan dibagi menjadi lingkungan-lingkungan pemilihan. Dari sini akan dipilih satu orang wakil pemilih dari kurang lebih 50 orang dalam daftar pemilih.

 

Saat pemilihan berlangsung, orang yang tak bisa baca tulis, membisikan nama calon favoritnya kepada komisi pemilihan(whispering ballot) cara yang biasa digunakan diberbagai daerah di Afrika. Dari 14 distrik pemilihan, terjaring 16 anggota NGR yang akan dipilih. Mereka dipilih dari calon yang diajukan. Para calon tidak boleh mewakili partai politik. Soalnya, selain Demokratische Volks Partij(DVP), partai-partai politik yang baru muncul di Nieuw Guinea kebanyakan bersifat ke daerahan.

 

Walau demikian Pemilu tetap berjalan dan rakyat bebas memilih wakil baik secara langsung maupun tidak langsung. Bayangkan 1961 orang Papua sudah punya partai politik sendiri dan memilih wakil rakyatnya sendiri. (Dominggus Mampioper)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  46 Tahun Pepera, Demokratiskah?