HIPMI Papua Ingin Akses Perdagangan ke PNG Di Buka

share on:
Audiens yang dilakukan oleh HIPMI Papua dengan Kepala Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri, Susi Wanggai – Jubi/IST.
Audiens yang dilakukan oleh HIPMI Papua dengan Kepala Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri, Susi Wanggai – Jubi/IST.

Jayapura, Jubi – Guna menghadapi Asean Komuniti (perdagangan bebas dibuka di tingkat ASEAN), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Papua telah melakukan pertemuan dengan beberapa pihak, diantaranya Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) untuk membuka beberapa akses guna mempermudah pengusaha Papua melakukan usahanya di Negara tetangga, Papua New Guinea (PNG).

“Kami sudah melakukan beberapa kali audien dengan pihak-pihak yang mempunyai kewenangan guna membuka akses kami ke luar negeri dalam hal ini PNG, agar kami pengusaha-pengusaha Papua dapat mengembangkan usaha kami di daerah tersebut,” kata Ketua Bidang Kerjasama Luar Negeri HIPMI Papua, Yance Mote kepada Jubi, Senin (11/8/2015) di Abepura.

Maksud audiens tersebut menurut Yance Mote untuk membantu pengusaha-pengusaha asli Papua agar dapat bersaing dengan pengusaha-pengusaha luar negeri pada Asean Komuniti tahun 2020 mendatang. “Kami ingin membuka akses kerjasama luar negeri untuk menghadapi Asean Komuniti, namun dilain pihak kami juga ditantang dengan MSG. Papua dan PNG merupakan ras melanesia yang hidup berdampingan dalam satu pulau besar,” katanya.

Untuk itu, HIPMI Papua menginginkan terbukanya jalur perdagangan antara Papua dan PNG. “Nah, itulah maksud kami bertemu dengan Kepala Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri. Sebelum kami juga sudah audiens dengan pihak DPRP dalam hal ini ketua DPR Papua,” terang Yance Mote.

Menurut Yance Mote, inti dari audien ini adalah bagaimana regulari kemudahan iklim investasi dari pengusaha-pengusaha Papua dengan pengusaha yang ada di PNG. Supaya perdagangan sembako bisa terbuka dengan baik.

“Bagaimana terbuka dengan baik, saat ini kami mengalami kendala bagaimana regulasi atau aturan. jadi sepanjang UU Otsus itu ada lima hal yang memang diatur oleh Jakarta. Nah, bagaimana akses ini bisa terbuka, untuk itu kami melakukan pertemuan untuk bisa mencari solusi yang baik sehingga akses pengusaha papua bisa masuk ke PNG. Di PNG sendiri, perdagangan dikuasai oleh kelompok Malaysia dan Filipina,” ujarnya.

Oleh karena itu, pihaknya berharap, pengusaha Papua dapat melakukan kerjasama dalam hal perdagangan dengan PNG yang mana jarak dan waktu tempuh yang cukup singkat ketimbang Malaysia dan Philipina. “Kalau kita bisa masuk ke sana kenapa tidak? Jangan biarkan monopoli perdagangan dilakukan oleh Negara lain, sedangkan kita bisa membatu saudara kita sendiri,” tegas Yance Mote.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Perbatasan menyambut baik maksud dan tujuan HIPMI Papua melakukan kerjasama dengan Negara tetangga dalam hal ini penyaluran sembako dan komoditi lainnya. “Saya sangat mendukung itu, saya akan melakukan komunikasi dengan gubernur Papua sehingga kedepannya bisa melakukan dialog dengan konsultan di sana (PNG),” kata Susi Wanggai. (Roy Ratumakin)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  HIPMI Papua Ingin Akses Perdagangan ke PNG Di Buka