Menteri Agraria Berharap UU Hak Komunal Disahkan

share on:

Jakarta, Jubi/Antara – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, Ferry Mursyidan Baldan, berharap Undang-Undang pertanahan soal hak komunal segera disahkan.

“Sebetulnya substansinya supaya kuat ada pada undang-undang,” kata Ferry, di Jakarta, Jumat (14/8/2015).

Ferry mengatakan pihaknya menerbitkan keputusan menteri (Kepmen) dan peraturan menteri (Permen) berkaitan dengan hak komunal sebelum undang-undang disahkan.

Ferry menjelaskan sebelum UU pertanahan yang mengatur hak komunal disahkan maka Menteri ATR/Kepala BPN RI mengeluarkan Kepmen atau Permen.

Hak komunal merupakan pemberian sertifikat lahan atas penghormatan dan pengakuan terhadap kelompok atau masyarakat adat di wilayah Indonesia.

Ferry mencontohkan pihak telah menyerahkan hak komunal kepada masyarakat adat Tengger Bromo di Probolinggo Jawa Timur.

“Kita berikan sertifikatnya karena ada pengakuan hak komunal masyarakat Tengger yang di dalamnya memuat tidak boleh masyarakat di luar Tengger memiliki tanah di sana,” kata mantan anggota Komisi II DPR RI itu.

Contoh lainnya pemberian sertifikat hak komunal kepada masyarakat Baduy di Lebak Banten dan Kampung Naga Tasikmalaya Jawa Barat.

Kementerian ATR/BPN RI juga telah meminta Majelis Rakyat Papua membantu penentuan batas wilayah antarsuku di Papua. (*)

Editor : Dewi Wulandari
Sumber : Antara
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Menteri Agraria Berharap UU Hak Komunal Disahkan