Polres Mimika Komitmen Tuntaskan Korupsi PPI Paumako

share on:

Timika, Jubi/Antara – Kepolisian Resor Mimika, Papua berkomitmen untuk menuntaskan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Paumako tahun anggaran 2012 yang merugikan negara lebih dari Rp1 miliar.

 

 

Kapolres Mimika AKBP Yustanto Mudjiharso kepada Antara di Timika, Selasa (18/8/2015), mengatakan penyidik Tipikor Polres Mimika telah meningkatkan status dua orang saksi menjadi tersangka dalam kasus tersebut.

 

“Kami berkomitmen sebelum akhir tahun penyidikan kasus PPI Paumako bisa terselesaikan. Pengusutan kasus ini sangat lama karena memang membutuhkan kehati-hatian dan kecermatan untuk membuat terang suatu tindak pidana,” kata Yustanto.

 

Sebelumnya Kasat Reskrim Polres Mimika AKP Galih Wardani mengakui telah menetapkan dua orang tersangka kasus korupsi PPI Paumako.

Hanya saja Galih belum mau membeberkan identitas kedua tersangka tersebut.

“Yang jelas kasusnya sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Untuk sementara kami sudah tetapkan dua orang sebagai tersangka,” ujarnya.

Penyidik, katanya, masih terus mengembangkan penyidikan kasus tersebut untuk mengungkap kemungkinan adanya tersangka lain.

Berdasarkan hasil audit investigasi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Papua beberapa waktu lalu, indikasi korupsi terjadi pada kegiatan pengadaan tiang pancang dermaga dan penimbunan lahan.

“Yang dipermasalahkan yaitu pekerjaan pengadaan tiang pancang dan penimbunan. Kalau pekerjaan lain sudah sesuai,” jelas Galih.

Polres Mimika sudah tiga kali melakukan gelar perkara kasus korupsi PPI Paumako. Dua kali gelar perkara dilakukan di Polres Mimika dan sekali dilakukan di Polda Papua bersama tim penyidik Direktorat Reskrimsus.

Berdasarkan informasi yang dihimpun di Timika, kasus PPI Paumako diduga kuat akan menjerat salah satu pejabat teras Pemprov Papua yang sebelumnya pernah menjabat Kadis Kelautan dan Perikanan di Pemkab Mimika.

Proyek pembangunan PPI Paumako tahun anggaran 2012 itu meliputi tiga kegiatan yaitu pengadaan tiang pancang dengan nilai anggaran lebih dari Rp3 miliar, pemasangan tiang pancang dengan nilai lebih dari Rp8 miliar dan penimbunan lokasi dengan nilai anggaran sekitar Rp12 miliar.

 

Kepala BPKP Perwakilan Papua Ketut Suadnyana Merada mengaku terus memantau perkembangan proses hukum kasus korupsi PPI Paumako yang ditangani Polres Mimika.

“Wewenang untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka atau tidak, itu urusan penegak hukum, bukan wewenang BPKP. Kalau sampai sekarang belum ada penetapan tersangka, kami juga terus melakukan pemantauan,” kata Merada.

Dia secara tegas membantah sinyalemen bahwa ada kongkalikong antara auditor BPKP, penyidik Polres Mimika dan oknum pejabat Dinas Kelautan dan Perikanan Mimika untuk mengamankan kasus tersebut agar tidak sampai diproses hingga Pengadilan Tipikor.

“Tidak ada kongkalikong dengan BPKP. Jika benar ada anak buah saya yang terlibat seperti itu maka saya akan tindak tegas. Kami berkomitmen penuh untuk memberantas praktik korupsi karena korupsi merugikan rakyat. Saya yakin tidak ada seperti itu,” ujarnya membantah.(*)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Polres Mimika Komitmen Tuntaskan Korupsi PPI Paumako