Pemerintah Terkesan Diam, Tuntaskan Kasus Paniai

share on:
Ketua Pansus HAM DPR Papua, Laurenzus Kadepa - Jubi/Doc
Ketua Pansus HAM DPR Papua, Laurenzus Kadepa – Jubi/Doc
Ketua Pansus HAM DPR Papua, Laurenzus Kadepa - Jubi/Doc
Ketua Pansus HAM DPR Papua, Laurenzus Kadepa – Jubi/Doc

Jayapura, Jubi- Ketua Pansus Hak Asasi Manusia HAM, DPR Papua yang juga anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa menilai adanya upaya mengalihkan isu penembakan masyarakat sipil yang telah menewaskan 8 orang pada 8 Desember 2014 yang terjadi di Paniai Papua.

 
“Saya melihat Negara ini terkesan diam dan menganggap kasus Paniai itu hal yang biasa. Saya minta butuh keseriusan Negara untuk mengungkap kasus Paniai. Saya bilang stop pengalihan isu yang dibuat oleh pihak tertentu sehingga kasus Paniai dilupakan,” kata Laurenzus Kadepa,
Kamis (20/8/2015).

 

Sejak kejadian hingga saat ini, kata Laurezus Kadepa keluarga korban dan masyarakat masih tetap menunggu keadilan dan proses hukum terhadap pelaku penembakan di Paniai namun hal ini sekan dibiarkan oleh pemerintah.

“Kami minta harus diungkap dan tidak dibiarkan. Jangan kasus Tolikara begitu cepat ditangkap karena provokasi tapi pelaku penembakan dibiarkan,” lanjutnya.

 

Negara Indonesia harus mengirimkan Tim Independen untuk melakukan investigasi dan melakukan penyelidikan di Paniai untuk mengungkap pelaku yang sebenarnya. “Kehadiran tim Independen di Paniai berdasarkan hasil permintaan masyarakat sehingga harus dihargai. Sebab mereka sudah tidak percaya lagi terhadap TNI dan Polri yang melakukan investigasi. Tidak perlu melakukan otopsi untuk menggali jasad korban karena itu akan menimbulkan persoalan baru,”ujarnya.

Kadepa masih khawatir terhadap adanya anggota TNI dan Polri yang masih bertugas Paniai yang arogan sehingga masyarakat merasa ketakutan.
“Jadi saya yakin Paniai akan terjadi kasus yang sama, dan akan terjadi penembakan karena TNI dan Polri di sana,” ujarnya.

Hingga saat ini, Keluarga empat pelajar korban penembakan pada 8 Desember 2014 di Paniai menolak  membuat surat pernyataan kesediaan otopsi yang diminta oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM).

“Kami menolak surat ini. Komnas HAM jangan mendesak otopsi. Kami menunggu semua pihak yang berkunjung ke Paniai mengungkap siapa pelaku penembakan,” ungkap Pdt. Nikolaus Degey, Ketua Komisi Keadilan dan Kebenaran, Gereja KIGMI, koordinator Paniai, mewakili keluarga korban, di Abepura, kota Jayapura, Papua, Selasa (11/8/2015)

Kalau mau otopsi, kata Degei, semua prosesnya harus jelas. Komnas HAM, DPR RI dan Presiden harus merekomendasikan KPP HAM Paniai yang dibentuk beberapa waktu lalu yang melakukan proses otopsi. Karena KPP HAM dibentuk untuk menangani kasusnya. “Kalau bukan KPP berarti ada kepentingan tertentu,” tegasnya. (Sindung Sukoco)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Pemerintah Terkesan Diam, Tuntaskan Kasus Paniai