Mentri Khofifah Tak Jamin Praktek Prostitusi Hilang

share on:
Mensos Khofifah Indarparawansa saat melepas PSK Tanjung Elmo secara simbolis di Lapangan Kabupaten Jayapura-Jubi/Sindung
Mensos Khofifah Indarparawansa saat melepas PSK Tanjung Elmo secara simbolis di Lapangan Kabupaten Jayapura – Jubi/Sindung

Jayapura, Jubi – Mentri Sosial RI, Khofifah Indarparawansa tidak menjamin praktek prostitusi bersih meski sudah dideklarasikan secara simbolis Gerakan Nasional Penutupan Lokalisasi/Lokasi Prostitusi Tahun 2015 Menuju Indonesia Bebas Prostitusi Tahun 2019.

“Apakah kos-kosan (rumah indekos: red) dan apartemen terselubung ataupun prostitusi online akan bersih? Itu bukan sesuatu yang komparable,” katanya usai menandatangani deklarasi bersama masyarakat Kabupaten Jayapura atas penutupan lokalisasi Tanjung Elmo di halaman kantor bupati Kabupaten Jayapura, Sentani, Jumat (21/8/2015).

Menurut dia minimal ada komitmen politik atau komitmen yang kuat bahwa kita ingin menghapus perdagangan manusia, ekploitasi dan perbudakanmanusia di lokalisasi.

Penutupan yang dilakukan Bupati Kabupaten Jayapura, Mathius Awaitouw dinilainya sebagai langkah yang patut diapresiasi pihaknya sehingga hal tersebut harus berdampat pada kesehatan masyarakat. “Tidak dipungkiri bahwa di dalam prostitusi ada eksploitasi, penyebaran infeksi HIV, perbudakan ataupun juga perdagangan manusia. Mestinya kita ini menolak akan hal tersebut,” ujarnya.

Ia mengakui penutupan lokalisasi Tanjung Elmo, Sentani merupakan penutupan lokalisasi yang ke-33 dari 166 lokalisasi yang ada di seluruh Indonesia.

Deklarasi ditandai dengan pemukulan tifa oleh Mensos bersama sejumlah elemen masyarakat Kabupaten Jayapura dan melepas 34 ekor merpati serta pelepasan balon oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise.

Pada kesempatan itu pula, Mensos Khofifah mengantarkan 69 pekerja seks komersial (PSK) Tanjung Elmo ke kampung halamannya melalui Pelabuhan Jayapura.

Khofifah menyebut Swedia yang menjadi contoh yang baik untuk menyelesaikan masalah prostitusi. Swedia disebut-sebut memberikan regulasi terkait demand side dan supply. “Kalo di negeri ini hanya dari demand side tidak terbentuk, kalaupun terbentuk hanya berjumlah 5 persen,” lanjutnya.

Seperti dilansir tempo.co, Duta Besar Swedia untuk Indonesia, Johanna Brismar Skoog menjelaskan, sejak berlakunya Sex Purchase Law pada 1 Januari 1999, terjadi perubahan besar. Misalnya, persentase prostitusi jalanan di Swedia menurun tajam melebihi 50 persen dibandingkan sebelum tahun 1999. Persentase ini meliputi praktek prostitusi yang terjadi di jalanan, di rumah-rumah bordil, hotel, maupun apartemen yang transaksinya dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Termasuk, kata Johanna, lewat iklan-iklan di Internet.

Undang-undang ini, menurut Johanna, bermaksud mengubah sikap dan cara pandang (mindset) warga Swedia yang sebelum undang-undang lahir fokus untuk mengkriminalkan penjaja seks (pelacur dan tentu mereka hampir semuanya perempuan). “Kini terjadi perubahan sikap (attitude) yang sangat besar di Swedia . Mereka mendukung undang-undang ini,” ujar Johanna.

Awalnya undang-undang ini digagas bukan tanpa tantangan, termasuk pandangan sinis yang menganggap peraturan ini tidak akan berhasil. Namun, belakangan sejumlah negara di dunia telah mengadopsi keberhasilan Swedia mengatasi satu bisnis tertua di muka bumi ini. Di antaranya Norwegia, Iceland, dan beberapa negara lain sedang menggodoknya seperti Inggris, Kanada.

Swedia merupakan negara pertama di dunia yang memiliki undang-undang yang mengkriminalkan pembeli layanan seks dalam bisnis prostitusi. Pengadilan akan menjatuhkan hukuman bagi pelaku. Bentuk hukumannya berupa kerja sosial, denda, hingga dijebloskan penjara paling lama satu tahun. Terhadap korban (pelaku prostitusi), Swedia memberikan pendidikan, pelatihan, pemberdayaan untuk dapat kembali ke masyarakat, dan rehabilitasi.

Dengan adanya keinginan Indonesia mengadopsi undang-undang yang mengkriminalkan pembeli layanan seks, Johanna mengatakan, sistem penegakan hukum yang baik adalah syarat penting untuk berhasil. “Tidak ada suap, tidak ada negosiasi dengan pelaku, tidak korupsi,” ujarnya. (Sindung Sukoco)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Mentri Khofifah Tak Jamin Praktek Prostitusi Hilang