KPK Periksa Kadis untuk Ketua DPRD Musi Banyuasin

share on:

Jakarta, Jubi/Antara – KPK mulai memeriksa saksi untuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Riamon Iskandar, dalam penyidikan kasus dugaan korupsi penyuapan dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) tahun anggaran 2015.

Saksi-saksi yang diperiksa adalah Sekretaris Daerah kabupaten Musi Banyuasin Sohad Majid, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan pengairan kabupaten Musi Banyuasin Zainal Aripin, Kepala Dinas Pendidikan Nasional kabupaten Musi Banyuasin M Yusuf, dan Kepala Dinas Pekerjaan Bina Marga kabupaten Musi Banyuasin Andri Sophan.

“Saksi-saksi diperiksa untuk tersangka RIS (Riamon Iskandar),” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, di Jakarta, Senin (24/8/2015).

Pemeriksaan ini adalah pemeriksaan pertama untuk pasca-KPK menetapkan Riamon dan tiga pimpinan DPRD Musi Banyuasin lain sebagai tersangka kasus tersebut pada 21 Agustus 2015 lalu.

Para tersangka itu adalah Riamon Iskandar selaku Ketua DPRD Musi Banyuasin dari fraksi Partai Amanat Nasional dan tiga Wakil Ketua DPRD yaitu Darwin AH dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjulangan, Islan Hanura berasal dari fraksi Partai Golkar, dan Aidil Fitri sebagai wakil dari Partai Gerinda.

Keempatnya diduga melakukan perbuatan dalam pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 Undang-undang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 KUHPidana.

Pasal tersebut mengatur tentang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dengan ancaman penjara 4-20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan Rp 1 miliar.

Enam tersangka Sebelumnya KPK sudah menetapkan enam orang tersangka dalam perkara ini mereka adalah dua orang penerima suap yaitu Bambang Karyanto selaku Ketua Komisi III DPRD Musi Banyuasin dari fraksi (PDIP) dan Adam Munandar yaitu rekan Bambang di Komisi III dari fraksi Partai Gerindra. Komisi III diketahui mengurus bidang infrastruktur.

Sedangkan pemberi suap adalah Bupati Musi Banyuasin Pahri Azhari dan istrinya Lucianty, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Syamsudin Fei, dan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Faisyar.

Keempatnya disangkakan pasal 5 aayt 1 huruf a atau pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 tentang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Kasus ini berasal dari Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan KPK pada 19 Juni 2015 di kediaman Bambang Karyanto di Jalan Sanjaya kelurahan Alang-alang Kotamadya Palembang.

Dalam OTT tersebut, petugas KPK mengamankan alat bukti berupa uang berjumlah Rp2,56 miliar yang diduga diberikan oleh Syamsudin Fei kepada anggota DPRD Musi Banyuasin.

Pemberian uang itu bukanlah yang pertama karena pada Januari 2015 juga sudah diberikan uang sekitar Rp 2 hingga Rp 3 miliar untuk anggota DPRD masih terkait RAPBD Perubahan 2015 dari total komitmen yang diduga sekitar Rp 17 miliar.

Penerimaan bagi 33 anggota DPRD Musi Banyuasin adalah masing-masing sebesar Rp 50 juta sedangkan 8 orang Ketua Fraksi mendapatkan sebesar Rp 75 juta, dan 4 pimpinan DPRD Muba masing-masing sejumlah Rp 100 juta. (*)

Editor : Dewi Wulandari
Sumber : Antara
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  KPK Periksa Kadis untuk Ketua DPRD Musi Banyuasin