Legislator Dukung Mendagri Beri Sanksi Bupati Bandel

share on:

Timika, Jubi/Antara – Legislator yang merupakan anggota Komisi II DPR-Papua Wilhelmus Pigai mendukung penuh agar Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberikan sanksi tegas kepada para bupati bandel yang sering meninggalkan tempat tugas hingga berbulan-bulan.

 

“Saya sangat mendukung kalau ada aturan yang memberikan sanksi tegas kepada kepala daerah-wakil kepala daerah yang meninggalkan tugas dalam waktu yang lama karena mereka dipilih untuk memberikan pelayanan yang maksimal untuk mengurus rakyat, bukan menghabiskan waktu berbulan-bulan di Jakarta,” kata Wilhelmus di Timika, Selasa (25/8/2015).

 

Wilhelmus mengatakan ada sejumlah kepala daerah di Provinsi Papua yang diketahui selalu tidak pernah berada di tempat tugas. Salah satunya yaitu Bupati Mimika Eltinus Omaleng.

 

Bupati Omaleng diketahui sudah pergi meninggalkan Timika sejak sebulan lalu. Yang bersangkutan tidak menghadiri perayaan HUT ke 70 RI di Lapangan Timika Indah pada 17 Agustus lalu dengan alasan sedang sakit. Bahkan saat kunjungan kerja Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa ke Timika, pekan lalu, Bupati Omaleng juga tidak berada di tempat.

 

Padahal Eltinus Omaleng dengan pasangannya, Yohanis Bassang belum genap setahun memimpin Mimika setelah dilantik Gubernur Papua Lukas Enembe pada 5 September 2014.

Wilhelmus menegaskan pemerintahan di Mimika tidak akan bisa berjalan maksimal jika Bupati Omaleng selalu pergi ke luar daerah.

“Bagaimana pemerintahan di Mimika bisa berjalan baik sesuai harapan rakyat dan visi-misinya kalau bupati saja tidak pernah ada di tempat? Kita tidak bisa hanya mengharapkan wakil bupati atau sekda atau kepala-kepala satuan kerja perangkat daerah kalau manajernya tidak ada,” ujar politisi Partai Hanura itu.

Seorang bupati, katanya, harus berada di tempat untuk mengurus rakyat, menyelesaikan persoalan-persoalan pembangunan dan kemasyarakatan.

Mengingat hal itu, Wilhelmus meminta Bupati Omaleng dapat menjaga dan mewujudkan kepercayaan yang telah diberikan rakyat Mimika saat Pilkada Mei 2014.

“Dia dipilih sebagai kepala daerah untuk rakyat Mimika, bukan untuk rakyat DKI Jakarta sehingga menghabiskan waktu berbulan-bulan di Jakarta. Seperti apa jadinya pemerintahan ini kalau untuk minta tanda tangan bupati saja para kepala dinas harus terbang ke Jakarta. Jangan korbankan kepercayaan rakyat yang telah memilih anda,” ujar mantan anggota DPRD Mimika tiga periode itu.

Wilhelmus menambahkan bahwa kinerja para kepala daerah yang tidak mengurus rakyat dengan berfoya-goya menghabiskan anggaran untuk perjalanan dinas ke luar daerah itulah yang memicu masyarakat asli Papua selalu tidak pernah puas dengan kebijakan Otsus Papua yang pada gilirannya terus menuntut untuk memisahkan diri dari NKRI.

Ia juga merasa khawatir dengan tidak aktifnya Bupati Eltinus Omaleng memimpin pemerintahan di Mimika maka nasib anggaran sebesar Rp2,3 triliun tahun anggaran 2015 berpotensi menimbulkan banyak penyelewengan oleh oknum-oknum pejabat birokrasi setempat.

“Saya kira sangat berpotensi terjadi penyelewengan anggaran karena kontrol dari bupati tidak ada, apalagi anggota DPRD Mimika hingga kini belum dilantik. Potensi penyelewengan anggaran seharusnya bisa diminimalisasi jika bupati selalu melakukan inspeksi dan turun ke kampung-kampung untuk mengecek realisasi program yang sudah dianggarkan,” ujarnya.

Wilhelmus menegaskan kritikannya terhadap kinerja Bupati Eeltinus Omaleng bukan atas dasar ketidaksukaan secara pribadi, tapi murni karena rasa keprihatinan sebagai anak daerah.

“Jangan sampai ada sekelompok orang berfikir negatif tentang saya. Saya dipilih oleh masyarakat Mimika untuk duduk di kursi DPR-Papua. Saya punya beban dan tanggung jawab berat untuk menyuarakan apa yang menjadi keprihatinan rakyat Mimika. Lebih bagus saya yang tegur Bupati Omaleng karena dia saudara saya, demi kebaikannya,” ujar Wilhelmus.(*)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Legislator Dukung Mendagri Beri Sanksi Bupati Bandel