Pelantikan Pimpinan DPRD Nduga Terhambat Masalah Internal Partai

share on:
Anggota Komisi I DPR Papua, Emus Gwijangge -
Anggota Komisi I DPR Papua, Emus Gwijangge – Jubi/Arjuna

Jayapura, Jubi – Belum dilantiknya pimpinan DPRD Nduga disoroti Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM. Katanya, hal itu disebabkan masalah internal di kubu partai Golkar, peraih kursi terbanyak di DPRD Nduga.

Anggota Komisi I DPR Papua, Emus Gwijangge mengatakan, Gubernur Papua, Lukas Enembe sudah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pelantikan unsur pimpinan DPRD Nduga. Namun hingga kini proses itu belum dilakukan, karena terjadi tarik ulur di kubu Golkar, mengenai siapa yang duduk sebagai pimpinan parlemen setempat.

“Dua kader Golkar yang terpilih sebagai anggota DPRD Nduga pada Pemilihan Legislatif (Pileg) lalu, berebut posisi ketua. Tapi harusnya masalah itu tak menghambat pelantikan unsur pimpinan DPRD Nduga,” kata Emus Gwijangge kepada Jubi, Rabu (26/8/2015).

Menurutnya, masalah itu harusnya di selesaikan di internal partai, agar tak menghambat roda pemerintah di Nduga. Partai mestinya segera menyikapi kondisi itu dengan menunjuk siapa kader yang dipercayakan duduk sebagai pimpinan DPRD Nduga.

Ia berharap, kondisi itu bisa secepatnya diselesaikan, dan  pimpinan serta unsur pimpinan DPRD Nduga segera dilantik. Apalagi kini menjelang pembahasan APBD induk 2016. Hal tersebut bisa mempebgaruhi tak masimalnya pembahasan anggaran.

“Kalau memang masih terjadi tarik ulur, lantik dulu wakil ketua. Nanti setelah masalah internal di kubu partai pemenang selesai, baru pelantikan ketua menyusul. Pihak terkait harus menyikapi ini agar roda pemerintahan dan pembangunan bisa berjalan baik,” katanya.

Tak hanya di Nduga, di DPRD Yahukimo alat kelengkapan dewan juga belum terbentuk. Salah satu anggota DPR Papua dari Dapil Yahukimo, Natan Pahabol mengatakan, unsur pimpinan DPRD Yahukimo belum dilantik hingga kini karena bupati Yahukimo yang juga ketua Golkar Yahukimo, Ones Pahabol belum mengusulkan siapa yang akan ditunjuk jadi ketua.

“Kini fungsi pengawasan, legislasi tak jalan. Berarti semua dipegang bupati. Apa jadinya kalau begitu. Selain itu ada beberapa hal lainnya. Berarti anggaran digunakan tak melalui persetujuan DPRD. Anggaran digunakan atas kewenangan bupati,” kata Natan. (Arjuna Pademme)

Editor : -
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Pelantikan Pimpinan DPRD Nduga Terhambat Masalah Internal Partai