DAP Lapago Desak Trigana Air Perketat Manajemen

share on:

Jubi – Dewan Adat Papua (DAP) wilayah Lapago mendesak penerbangan komersial Trigana agar memperketat majamennya, mulai dari penjualan tiket hingga jam terbang untuk mengurangi adanya potensi kecelakaan di wilayah Papua.

“Jasanya kami akui sangat membantu pembangunan wilayah Pegunungan. Namun manajemen operasionalnya tidak beres,” kata Ketua DAP Lapago, Lemok Mabel, kepada Jubi di Abepura, Kota Jayapura, Sabtu (29/08/2015).

Ia bahkan menilai adanya penjualan tiket di luar agen resmi dan jam terbang yang sering molor, semisal dalam tiket ditulis keberangkatan jam 10.00 WIT, tetai kerap molor hingga dua jam kemudian.

Ia melanjutkan, harga tiket pesawat ke wilayah pegunungan Papua pun bervariasi, seperti, rute ke Pegunungan Bintang lebih mahal hingga dua kali lipat tiket ke Wamena, Kabupaten Jayawijaya.

Disebutnya harga tiket ke Wamena hanya seharga Rp 700 ribu dan ke Pegunungan Bintang lebih mahal yaitu dengan harga sejuta rupiah hingga dua juta rupiah.

Menurut Mabel, perbedaan harga tersebut tanpa dasar yang jelas mengingat lama penerbangan dari bandara Sentani menuju dua wilayah tersebut kurang lebih sama, yaitu dengan waktu tempuh sekitar 50 menit.

Perbedaan tersebut dinilainya karena kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, Mabel meminta pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap transportasi udara, terutama Trigana Air, rute Jayapura-Wamena, Jayapura-Oksibil dan Jayapura-Yahukimo.

Ketua Umum DPD Ikatan Agen Tour dan Perjalanan Indonesia atau DPD Asscociation of the Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) Papua, AU Sitepu mengakui ada travel agent yang tidak berizin.

“Ada, paling tidak ada kurang lebih 10 persen, dan kami tidak berwenang terhadapnya sebab pemerintah punya menindaklanjuti hal tersebut,” ujarnya kepada Jubi.

Dari pantauan ASITA, Sitepu mengungkapkan kurang lebih ada 60 perusahaan yang beroperasi di Papua akan tetapi yang sudah masuk dan menjadi anggota ASITA baru mencapai 45 perusahaan. Karena itu, perlu pengawasan Pemerintah daerah. (Mawel Benny)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  DAP Lapago Desak Trigana Air Perketat Manajemen