Tersandung Korupsi, Waket DPRD Sarmi Ditahan Polda Papua

share on:
Ilustrasi Korupsi
Ilustrasi Korupsi

Jayapura, Jubi – Kepolisian Daerah Papua menahan salah satu Wakil Ketua (Waket) DPRD Sarmi, Robiyanto Salulinggi Pampang (RSP). Ia ditahan terkait kasus dugaan korupsi pembangunan bendungan irigasi di Kecamatan Bonggo, Kabupaten Sarmi, Papua, tahun anggaran 2012 senilai Rp 7,5 miliar, dengan kerugian negara senilai kurang lebih Rp. 2,2 miliar.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Papua, Komisaris Besar (Pol) Patrige Renwarin mengatakan, selain menahan RSP, polisi juga menahan Kepala Dinas Pendidikan setempat, Sudarsono (SO).

“Keduanya kini ditahan di Rumah Tahanan Polda Papua. Tersangka RSP adalah Direktur PT. Intan Bina Mandiri, perusahaan yang mengerjakan proyek itu. Namun tanpa dokumen kontrak serta tidak melalui proses lelang. Sementara SO merupakan Penjabat Pembuat Komitmen dokumen tender,” kata Patrige via pesan singkatnya kepada Jubi, Kamis (3/9/2015) malam.

Menurutnya, tahapan dalam proyek itu melanggar Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Selain itu, sesuai kontrak, pengerjaan proyek berlangsung selama 185 hari, 7 Juni hingga 9 Desember 2012.

“Namun pekerjaan tidak selesai 100 persen, padahal dana sudah dibayarkan 100 persen.  Keduanya disangka melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” ucapnya.

Patrige juga menyatakan, dalam proyek tersebut, ada dokumen yang ditandatangangi Bupati Sarmi, Mesak Manibor. Namun ia hanya sebatas mengetahui proyek itu.

“Ketika proses kasus ini berjalan, penyidik belum memanggilnya  Bupati Sarmi, karena yang bersangkutan telah ditahan Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi. Namun jika dilihat kontraknya, bupati selaku pihak yang mengetahui,” katanya.

Penyidik Polda Papua menetapan RSP sebagai tersangka sejak 2014 lalu. Ketika yang bersangkuta dinyatakan lolos sebagai salah satu Calon Anggota (Caleg) terpilih DPRD Sarmi periode 2014 – 2019 dari Partai Gerindra. Ketika itu, anggota Majelis Rakyat Papua (MRP), Seblum Werbabkay meminta KPU Kabupaten Sarmi tak mengeluarkan SK pelantikan RSP lantaran terjerat pidana korupsi.

“Sebaiknya mereka yang tersangkut kasus korupsi seperti RP jangan dilantik lagi sebagai anggota DPRD. Apalagi status yang bersangkutan sudah ditetapkan Polda Papua sebagai tersangka, himbauan KPK kan sudah jelas,” kata Werbabkay, Rabu (22/10/2014) lalu. (Arjuna Pademme)

Editor : -
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Tersandung Korupsi, Waket DPRD Sarmi Ditahan Polda Papua