Pembangunan Ekonomi Papua Harus Berlandaskan Keberpihakan ke OAP

share on:
Seminar nasional refleksi dan potensi Ekonomi Papua yang diselenggarakan oleh BI - Jubi/Sindung
Seminar nasional refleksi dan potensi Ekonomi Papua yang diselenggarakan oleh BI – Jubi/Sindung

Jayapura, Jubi – Dalam seminar nasional refleksi dan potensi Ekonomi Papua, Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Cenderawasih, Balthasar Kambuaya mengemukakan kekayaan provinsi Papua ini sangat luar biasa. Beberapa diantaranya merupakan non-renewable resources seperti mineral, minyak dan gas.

Menurutnya, jika tidak dikelola secara efisien dan efektif dikhawatirkan kekayaan sumber daya alam tersebut tidak memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Jangan sampai kita ini seperti Afrika yang dulunya banyak resources, yang ada kini kering. Dan masyarakatnya tidak mendapatkan manfaat atas hal tersebut. Ini kita sering sebut dengan Resources Curse atau Paradox of Plenty,” ujarnya, Senin (7/9/2015)

Kambuaya mengungkapkan Papua dengan luas wilayah 3.144.310 km2, dan berpenduduk 3.144.581 jiwa (BPS,2012) menjadikan Papua sebagai wilayah dengan kepadatan penduduk paling rendah di Indonesia.
“Dengan demikian Papua yang memiliki luas lahan dan hutan yang sangat berpotensi ekonomi dari pengembangan pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan,” katanya.

Diperlukan berbagai upaya memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan dan meningkatkan standar hidup. Sehingga perlu dorongan pemikiran bagaimana mendorong pengembangan ekonomi daerah antara lain partisipasi aktor-aktor lokal, perilaku proaktif pemerintah, kerjasama publik dan swasta, mendorong usaha kecil dan menengah serta pengembangan SDM. Juga eksistensi lembaga pengembangan ekonomi lokal.

Sementara itu, Assiten Dua Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Elia Loupatyy meminta dukungan dari seluruh stakeholder untuk membantu OAP terutama pemberian kredit atau pembinaan yang berkelanjutan demi pengembangan diri kedepan.
“Saya terpukul adanya pernyataan teman saya yang datang ke Papua. Dirinya senang dibelikan oleh-oleh batik Papua akan tetapi yang disayangkan penjual batik bukan orang Papua. Oleh sebab itu, saya meminta perlu adanya keberpihakan terhadap OAP di seluruh sendi perekonomian, mereka dilibatkan secara menyeluruh,” lanjutnya.

Joko Supratikto, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua mengemukakan sebagai lembaga negara yang memiliki mandat untuk mengelola kebijakan ekonomi, BI melihat bahwa dalam mencapai visi pembangunan nasional, kebijakan yang ditempuh harus memperhatikan aspek pembangunan regional atau aspek kedaerahan.

“Oleh karena itu, kebijakan makroekonomi nasional semestinya menaruh perhatian kepada kebutuhan pembangunan ekonomi daerah yang tidak seragam tersebut. Di sisi lain, kebijakan ekonomi daerah mau tidak mau juga harus memperhatikan perkembangan ekonomi baik di level nasional maupun global. Di era dunia tanpa batas (borderless world) saat ini, tidak ada satupun perekonomian daerah yang dapat mengisolasi diri dari perkembangan global maupun nasional,” ujarnya. (Sindung Sukoco)

Tags:
Editor : Victor Mambor
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Pembangunan Ekonomi Papua Harus Berlandaskan Keberpihakan ke OAP