Demokrat Desak Pelantikan Ketua DPRD Papua Barat

share on:

Manokwari, Jubi/Antara – Kader dan simpatisan Partai Demokrat mendesak Gubernur dan DPRD Provinsi Papua Barat segera menindak lanjut surat keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri tentang pelantikan Ketua DPRD provinsi itu.

Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Manokwari, Frengky Awom di Manokwari, Papua Barat, Rabu (9/9/2015), mengatakan, seluruh kader dan simpatisan Partai Demokrat yang berdomisili di Manokwari, ibu kota provinsi telah bertemu dengan anggota DPRD meminta agar tindak lanjut SK Mendagri tentang pelantikan Matheos Selanno sebagai Ketua DPRD.

Dia mengatakan, kondisi keamanan daerah bukan menjadi alasan bagi DPRD dan Pemerintah Provinsi Papua Barat membatalkan SK pelantikan politisi Demokrat Matheos Selanno yang bukan pribumi sebagai Ketua DPRD.

“Masyarakat di Provinsi Papua Barat inginkan kedamaian sehingga pembatalan pelantikan Matheos Selanno sebagai Ketua DPRD karena pertimbangan politik dan keamanan daerah tidak tepat,” katanya.

Dia menjelaskan, Partai Demokrat mengusulkan Matheos Selanno sebagai Ketua DPRD Papua Barat sudah sesuai dengan mekanisme dan aturan partai sehingga Menteri Dalam Negeri mengeluarkan SK pelantikan.

Ia menyampaikan, jabatan Ketua DPRD Papua Barat merupakan kewenangan Demokrat sebagai partai pemenang dan tidak bisa di intervensi oleh siapapun termaksud Pemerintah Daerah.

Oleh karena itu, kata dia, kader dan simpatisan Partai Demokrat memberikan waktu selama seminggu kepada DPRD dan Gubernur untuk melakukan pelantikan Matheos Selanno sebagai Ketua DPRD Papua Barat sesuai SK Mendagri.

“Apabila dalam kurun waktu yang diberikan tidak dilakukan pelantikan maka kader dan simpatisan Partai Demokrat akan melakukan aksi mosi tidak percaya kepada Gubernur dan DPRD Provinsi Papua Barat,” ujarnya. (*)

Editor : Timoteus Marten
Sumber : Antara
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Demokrat Desak Pelantikan Ketua DPRD Papua Barat