“Pemerintah Bertanggung Jawab Biayai Tim Ad Hoc”

share on:

Jayapura, Jubi – Bupati Kabupaten Paniai, Hengki Kayame menegaskan bahwa dana untuk Komnas HAM RI melalui tim Ad Hoc untuk penuntasan kasus penembakan warga sipil di Paniai, 8 Desember 2014 adalah tanggung jawab negara.

Bupati Kayame mengaku sudah menemui Presiden Joko Widodo untuk membicara hal tersebut.

Tim Ad Hoc itu harus ditanggung negara. Komnas HAM itu milik negara dan itu masalahnya negara. Kami di daerah tidak punya kewenangan untuk mengeluarkan dana, juga tidak punya pos,” katanya per sambungan telepon kepada Jubi belum lama ini dari Paniai.

“Pak Presiden sendiri ‘kan sudah bilang mau segera selesaikan kasus ini saat natal nasional lalu di Jayapura. Jadi, kita tunggu saja. Apakah janjinya itu akan terlaksana atau tidak. Sebab, pernyataannya itu bukan sekedar ungkapan, tapi punya manfaat,” lanjutnya.

Anggota Komisi I DPRP Laurenzus Kadepa mengatakan, rakyat Papua tidak akan percaya jika Komnas HAM tidak mempunyai dana penyelesaian kasus Paniai berdarah.

“Kalau bilang Komnas HAM tidak punya dana untuk selesaikan kasus Paniai lewat KKP HAM yang sudah dibentuk itu tidak benar. Sangat bohong. Komnas HAM bukan lembaga kecil. Kenapa Komnas HAM sudah turun investigasi ke Tolikara dan akan datang ke Timika untuk investigasi? Padahal masalah penembakan di Paniai belum selesai, kenapa dengan dana ini tidak selesaikan dulu masalah Paniai. Ini aneh,” kata Laurenzus kepada Jubi, Minggu (6/9/2015).

Menurut Kadepa, seolah-olah negara melindungi pelaku penembakan. Padahal, dunia internasional mengakui bahwa pelaku inilah pelanggaran HAM berat. “Juga pelaku kejahatan kemanusiaan terhadap empat warga negara di Enarotali, Paniai. Maka, negara harus bertanggung jawab. Sebab, sejak Jokowi jadi Presiden, rentetan pelanggaran HAM terus terjadi di Papua,” katanya.

Ia juga mengatakan, pendanaan terhadap Komnas HAM, Presiden Jokowi harus mengeluarkan dana agar tim Ad Hoc yang dibentuk Komnas HAM segera ke Paniai.

“Saya rasa soal dana itu kembali pada komitmen pemerintah. Entah itu Pemerintah Pusat, Provinsi atau Kabupaten Paniai. Apakah pemerintah punya hati tentang manusia, demi penegakan hukum dan HAM. Tidak salah kalau pemerintah daerah mau anggarkan dana untuk KPP HAM versi Komnas HAM agar segera bekerja,” terangnya. (Abeth You)

 

 

Editor : Timoteus Marten
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  “Pemerintah Bertanggung Jawab Biayai Tim Ad Hoc”