Tankiu Tumas Mr. Sogavare!

share on:
sogavare web
Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Mannaseh Sogavare dan Perdana Menteri Papua Nugini, Peter O’Neill – Jubi/Victor Mambor

Jayapura, Jubi – Papua Barat dan rakyatnya adalah bagian dari Melanesia dan Pasifik. Karenanya, sangat relevan untuk ditangani oleh bangsa Melanesia melalui Melanesia Spearhead Groups (MSG) dan bangsa-bangsa di Pasifik.

Demikian disampaikan oleh Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Mannaseh Sogavare kepada wartawan di Port Moresby, disela-sela pertemuan para pemimpin di Pasific Island Forum (PIF), Kamis (10/9/2015). Pernyataan Sogavare ini menegaskan kembali apa yang disampaikan utusan khusus Kepulauan Solomon untuk isu Papua Barat, Matius Wale setelah pertemuan para menteri Kepulauan Pasifik, Rabu malam.

“Kepulauan Solomon akan mengangkat isu Papua Barat di pertemuan ke 46 Forum Kepulauan Pasifik (PIF) dalam retreat para pemimpin negara-negara Pasifik yang dijadwalkan besok (Kamis, 10/9/2015) pagi,” ujar Matius Wale kepada wartawan, Rabu malam.

Wale, dalam pernyataannya itu menegaskan Kepulauan Solomon datang ke PIF tahun ini dengan tiga tujuan untuk menyelesaikan masalah Papua Barat. Tiga tujuan inilah yang disampaikan oleh Perdana Menteri Mannaseh Sogavare dalam pertemuan para pemimpin.
“Tujuan kami pertama adalah mendukung aplikasi United Liberation Movement of West Papua (ULMWP) menjadi observer di PIF, kedua mendesak Pemimpin PIF untuk mendukung sebuah resolusi yang menyerukan pada Sekretaris Jenderal PBB untuk melakukan penilaian tentang situasi hak asasi manusia di Papua Barat; dan menyerukan Komite Dekolonisasi PBB untuk mengembalikan Papua Barat dalam daftar dekolonisasinya,” ungkap Wale.

Sogavare usai pertemuan para pemimpin, menegaskan isu Papua Barat sangat relevan dalam PIF. Meski tak mudah, ia mengajak para pemimpin Pasifik untuk menyadari bahwa sekaranglah waktu yang tepat untuk berbicara soal Papua Barat.
‘Opini publik telah terbentuk dan sekian banyak informasi tentang Papua Barat disampaikan pada kita. Para pemimpin forum ini memiliki kewajiban moral untuk menangani masalah Papua Barat secara bertanggung jawab,” ujar Sogavare.

Ia juga membantah pernyataan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Abdurrahman Mohamed Fachir yang menyebutkan PIF bukanlah tempat yang tepat untuk membahas masalah Papua Barat. Pertemuan PIF kali ini, menurut Fachir adalah untuk membahas kerjasama pembangunan ekonomi, mengatasi perubahan iklim, perikanan dan Informasi, Komunikasi dan Teknologi di Pasifik.

“Masalah Papua Barat bukan masalah baru. Masalah ini sudah ada bersama kami sebelum kami merdeka. Kami memperjuangkan saudara kami, bangsa Papua Barat menjadi pengamat di MSG (Melanesia Spearhead Groups). Di PIF, hal yang sama akan kami lakukan,” lanjut Sogavare.

Membawa masalah Papua Barat dalam pertemuan para pemimpin PIF, kata Sogavare, bukanlah sesuatu di luar mandat PIF. Dan Kepulauan Solomon mengakui kedaulatan Indonesia atas Papua Barat. Namun kedaulatan sebuah negara bukan alasan untuk melakukan penindasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia.
“Keanggotaan kami di PBB menunjukkan pengakuan pada kedaulatan Indonesia atas Papua Barat. Sama halnya dengan PBB yang mengakui hak-hak satu bangsa untuk menentukan nasib sendiri dan pelanggaran HAM,” tegas Sogavare.

Dalam pandangannya sebagai seorang pemimpin, jika satu negara anggota PBB melakukan pelanggaran HAM terhadap rakyatnya sendiri, itu bukan lagi masalah domestik negara tersebut. Setiap anggota PBB berkewajiban mempertanyakannya dalam kapasitas keanggotaan mereka di PBB.

Sogavare tak menampik jika sikapnya ini membuat hubungan Kepulauan Solomon dengan Indonesia renggang. Tapi ia menganggap negara dan rakyatnya sedang diuji atas komitmen mereka untuk Papua Barat.
“Mereka (Indonesia) telah menyatakan kekecewaannya dan kami sudah menjelaskan bahwa maksud kami baik dalam kerangka Forum Kepulauan Pasifik dan MSG. Kami berkonsultasi aktif dengan Indonesia,” terang Sogavare.

Ia pun menghargai sikap Papua Nugini pada isu Papua yang bertentangan dengan negaranya. Papua Nugini, kata Sogavare, harus memikirkan kepentingan rakyatnya yang berbagi perbatasan dengan Indonesia. Keputusan dan sikap Papua Nugini adalah hak mutlak negara tersebut, kata Sogavare.

“Indonesia, tak harus setuju dengan posisi dan sikap kami. Tapi kami tetap berkonsultasi dan menjelaskan bahwa sikap kami adalah hal yang benar untuk kami lakukan. Dan kami akan tetap maju untuk tujuan kami,” tegas Sogavare.

Dalam wawancara Jubi dengan Perdana menteri Sogavare di Honiara bulan Juni lalu, Sogavare menjelaskan Rakyat Kepulauan Solomon, menginginkan Papua bebas untuk menentukan nasib sendiri. Melanesia, belum bebas selama Papua Barat belum bebas. Rakyat Kepulauan Solomon, menganggap bangsa Papua Barat adalah saudara tua yang harus dibebaskan demi kejayaan Melanesia.
“Ini bukan semata-mata kehendak seorang perdana menteri. Ini kehendak rakyat Kepulauan Solomon, yang memilih saya sebagai pemimpin mereka. Ini mandat rakyat Kepulauan Solomon,” jelas Sogavare saat itu.

Dukungan rakyat Kepulauan Solomon inilah yang membawa Sogavare gigih melawan Fiji dan Papua Nugini demi membawa ULMWP menjadi pengamat di MSG. (Victor Mambor)

Editor : -
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Tankiu Tumas Mr. Sogavare!