PIF Tegaskan Dukungan terhadap Kedaulatan dan Integritas NKRI

share on:

Jakarta, Jubi/Antara – Forum Kepulauan Pasifik (Pacific Island Forum/PIF) kembali menegaskan dukungan terhadap kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hal itu tertuang dalam keterangan pers dari Kementerian Luar Negeri yang diterima di Jakarta, Minggu (13/9/2015).

Wakil Menteri Luar Negeri RI, AM Fachir, telah menghadiri KTT ke-46 PIF di Port Moresby, Papua Nugini, 7-11 September 2015.

Pertemuan yang membahas isu-isu Perikanan, Perubahan Iklim, Kanker Serviks, Teknologi Informasi dan pelanggaran HAM di Papua Barat, menyepakati komunike bersama sebagai hasil dari KTT tersebut.

Hasil pembahasan isu Papua di forum tersebut, para kepala negara PIF kembali menyatakan dukungannya terhadap kedaulatan dan integritas NKRI, termasuk kedaulatan atas semua provinsi Papua.

Terkait dengan masuknya isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua Barat dalam agenda PIF, Pemerintah Indonesia menyayangkan hal itu, mengingat isu tersebut masuk atas desakan berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan bukan merupakan usulan pemerintah negara-negara PIF.

Karenanya, Pemerintah Indonesia menyampaikan usulan tersebut tidak sejalan dengan tujuan utama pembentukan PIF, yaitu mendorong kerja sama ekonomi dan pembangunan kawasan.

Wamenlu A.M. Fachir mengusulkan agar Ketua PIF melakukan konsultasi dengan Pemerintah Indonesia tentang rencana mengirimkan misi pencari fakta PIF ke Papua Barat terkait adanya tuduhan pelanggaran HAM.

Menanggapi pembahasan isu Papua, Wamenlu RI dalam pernyataannya menyampaikan penolakan terhadap berbagai tuduhan pelanggaran HAM di Papua yang tidak berdasar dan merefleksikan pemahaman yang salah terhadap fakta sesungguhnya di lapangan.

Untuk itu, Wamenlu juga menyampaikan Indonesia menolak intervensi asing termasuk usulan adanya misi pencari fakta PIF ke provinsi Papua Barat terkait tuduhan pelanggaran HAM.

“Sebagai negara demokratis, Indonesia sangat menjunjung tinggi supremasi hukum dan penghormatan terhadap HAM. Indonesia memiliki mekanisme HAM nasional yang berfungsi dengan baik yang belum tentu dimiliki oleh sebagian negara PIF,” kata Fachir.

Selain itu, Wamenlu juga menekankan pembangunan di Papua selama ini jauh lebih maju dari pembangunan di sebagian negara kepulauan di Pasifik.

Wamenlu Fachir menyayangkan dalam pembahasan tidak disoroti kemajuan yang telah dicapai di Papua dan jumlah dana pembangunan yang dialokasikan pemerintah ke Papua untuk pembangunan sosial dan ekonomi.

PIF adalah organisasi regional di kawasan Pasifik yang bertujuan untuk mencapai pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan. PIF memiliki 16 negara anggota dan 17 negara mitra wicara. Indonesia merupakan salah satu negara mitra wicara dalam PIF bersama Amerika Serikat, Tiongkok, Kuba, Filipina, Italia, Spanyol, India, Inggris, Jepang, Kanada, Republik Korea, Malaysia, Prancis, Thailand, Turki, dan Uni Eropa. (*)

Editor : Dewi Wulandari
Sumber : Antara
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  PIF Tegaskan Dukungan terhadap Kedaulatan dan Integritas NKRI