Sekda Sarmi: Lancarnya Pemerintahan, Rohnya Adalah Harmonisasi

share on:
Sekda Kabupaten Sarmi, Victor Pekpekay - Jubi/Roy Ratumakin.
Sekda Kabupaten Sarmi, Victor Pekpekay – Jubi/Roy Ratumakin.

Jayapura, Jubi – Renggangnya hubungan antara Bupati Kabupaten Sarmi, Mesak Manibor dan wakilnya sudah menjadi rahasia umum. Sejak menjadi penghuni Lembaga Pemasyarakat (LP) Abepura, praktis tampuk pimpinan sebagai bupati diambil alih oleh wakilnya Albertus Suripno.

Tak tanggung-tanggung sejumlah pejabat di SKPD diganti  sang wakil. Hal tersebut membuat Mesak Manibor berang dan mempertanyakan apakah pergantian tersebut sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Karena menurut Manibor, yang berhak menggantikan pucuk pimpinan di SKPD-SKPD adalah seorang bupati, bukan wakil bupati.

“Saya ini masih sebagai bupati sah Kabupaten Sarmi. Jadi, tindakan wakil saya itu sudah menyalahi aturan yang berlaku di negara ini,” kata Manibor beberapa waklu lalu.

Menanggapi ketidakharmonisan kedua pucuk pimpinan di Kabupaten Sarmi tersbeut, Sekda Kabupaten Sarmi, Victor Pekpekay kepada wartawan di Abepura, Selasa (15/9/2015) mengatakan, dirinya dan juga pihak DPRD lagi berupaya agar baik bupati dan wakilnya bisa kembali harmonis.

“Sedang kami upayakan agar berjalan sesuai dengan koridor, dan pak wakil sudah bersedia melakukan koordinasi dengan bupati. UU nomor 9 tahun 2015 perubahan kedua UU nomor 23 tahun 2014 tentang peraturan daerah rohnya adalah harmonisasi. Kearah itu saya dorong dibantu dengan DPRD supaya kedua pucuk pimpinan ini harmonis, karena akibat dari itu yang rugi adalah masyarakat,” katanya.

Ia mengaku ada roling jabatan, tetapi sesuai kebutuhan dan aturan yang berlaku. Soal pelantikan terkat roling jabatan tersebut menurut Sekda bahwa walaupun kini Bupati lagi dalam proses hukum, Mesak Manibor masih berstatus sebagai Bupati Sarmi.

“Beliau masih tetap sebagai bupati belum ada putusan inkra. Sehingga dalam UU mengatakan bahwa walaupun wakil bupati melaksanakan tugas dan wewenang bupati yang diikat dalam pasal 66 ayat 3 mengatakan bahwa ia harus selalu bertanggungjawab terhadap daerah yang dipimpinnya. Peraturan Pemerintah juga belum diatur tetapi untuk eksekutornya bisa Bupati ataupun Sekda,” katanya. (Roy Ratumakin)

Editor : Timoteus Marten
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Sekda Sarmi: Lancarnya Pemerintahan, Rohnya Adalah Harmonisasi