Kabupaten Sarmi, Jayapura, dan Keerom, Idola Para Pencuri Kayu

share on:
Ilustrasi Truk Bermuatan Kayu yang Diduga Ilegal dan Disita Polda Papua Beberapa Waktu Lalu – Jubi/Arjuna
Ilustrasi Truk Bermuatan Kayu yang Diduga Ilegal dan Disita Polda Papua Beberapa Waktu Lalu – Jubi/Arjuna

Jayapura, Jubi – Wilayah Kabupaten Jayapura, Keerom, dan Sarmi yang sebagian besar masih merupakan area hutan dengan akses darat yang mudah, membuat kabupaten itu jadi daerah “idola” para pencuri kayu alias pelaku ilegal loging untuk beroperasi.

Ratusan kubik kayu ilegal yang disita kepolisian, dan pihak terkait lain dari dari tiga kabupten itu setiap tahunnya, menjadi bukti suburnya pembalakan liar di wilayah tersebut.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Papua, Komisaris Besar (Pol) Patrige Renwarin mengatakan, pada tahun ini, sudah lima kasus illegal loging yang ditangani Polda Papua. Sekali tangkap, rata-rata 25 kubik kayu.

“Jadi kurang lebih sudah 100 kubik kayu. Itu baru Keerom dan Jayapura saja. Kalau di Sarmi untuk tahun ini, kasusnya baru yang ditangkap beberapa hari lalu, kurang lebih 25 kubik. Tapi itu belum bisa dinyatakan illegal atau tidak karena masih dalam proses pemeriksaan,” kata Patrige kepada Jubi, akhir pekan lalu.

Kata Patrige yang pernah kurang lebih dua tahun menjabat Kapolres Sarmi itu, tak semua kayu di hutan Sarmi bisa diambil. Hanya kayu – kayu tertentu yang menjadi incaran para pencuri kayu. Khusus untuk Sarmi, kayu yang diambil itu kebanyakan kayu Merbau yang ada di perbasatan Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Jayapura.

“Kadang juga kayu itu diambil di wilayah Jayapura, tapi dikira di Sarmi. Ini karena akses transportasi darat antar kedua kabupaten itu mudah. Begitu juga dengan kondisi hutan yang aksesnya dari jalan utama mudah ditempuh, membuat para pelaku illegal loging dengan gampang mengangkut hasil curian mereka,” ucapnya.

Menurutnya, hal yang sama terjadi di Kabupaten Keerom. Akses transportasi darat yang bisa menghubungkan wilayah itu dengan Kota Jayapura, dan Kabupaten Jayapura memudahkan para pencuri kayu mengangkut hasil curiannya keluar dari Kabupaten Keerom.

“Saya pikir sama. Tapi tak diketahui pasti, apakah kayu yang dibawa dari Keerom murni dari hutan di sekitar wilayah tersebut, atau diambil di hutan yang masih masuk daerah Kabupaten Jayapura, karena wilayah kedua kabupaten berdekatan. Kalau di Keerom kan bisa dikata 70 persen daerahnya masih hutan. Kondisi itu dimanfaatkan para pelaku illegal loging,” katanya.

Ketika masih menjabat Kapolres Sarmi lanjut Patrige, hanya ada satu perusahaan yang memiliki izin Hak Penguasaan Hutan (HPH), dan beberapa perusahaan mimiliki izin Hutan Produksi Terbatas (HPT).

“Hanya saja saya lupa nama perusahaan pemilik izin HPH itu. Yang lain itu ijinnya hanya HPT atau dibawa HPH. Mereka mengelolah hutan secara terbatas. Tapi kemungkinan besar sudah banyak tak beroperasi. Ketika saya menjabat Kapolres Sarmi, illegal loging tak terlalu marak. Kalau tidak salah, selama dua tahun saya di Sarmi hanya satu kasus illegal loging. Tapi sekarang saya tak tahu lagi. Situasinya sudah berbeda,” imbuhnya.

Maraknya pencurian kayu di Papua juga disoroti DPR Papua. Parlemen setempat bahkan membentuk Panitia Khusus (Pansus) illegal loging, untuk mengumpulkan data – data terkait pencurian kayu.

“Pansus Ilegal Loging DPR Papua akan menangani mengenai maraknya pencurian kayu di Papua. Hal itu tak bisa dibiarkan, karena selain merusak hutan, juga merugikan daerah dan masyarakat adat,” kata salah satu anggota DPR Papua, Emus Gwijangge beberapa pekan lalu. (Arjuna Pademme)  

Editor : -
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Kabupaten Sarmi, Jayapura, dan Keerom, Idola Para Pencuri Kayu