Raperda Pajak Sudah Siap, Tinggal ‘Dirapikan’

share on:

Banjarmasin, Jubi/Antara – Ketua Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Penagihan Pajak Daerah Dengan Surat Paksa di Kalimantan Selatan, Muharram, mengatakan pembahasan Raperda tersebut ibarat bangunan tinggal finishing atau penyelesaian/merapikan.

“Sesudah uji publik, kita sempurnakan Raperda penagihan pajak daerah dengan surat paksa tersebut, kini tinggal merapikan. Tanggal 28 September kita paripurnakan untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah,” katanya, di Banjarmasin, Senin (21/9/2015).

Muharram yang juga Ketua Komisi II bidang ekonomi dan keuangan DPRD Kalsel dari Partai Gerindra itu berharap, dengan disahkannya Perda penagihan pajak daerah dengan surat paksa, bisa menjadi payung hukum bagi pemungut pajak.

“Ke depan, penerimaan pajak daerah atau pendapatan asli daerah Kalsel makin meningkat,” kata Muharram.

Pada kesempatan terpisah, Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kalsel, Gustava Yandi, mengaku pihaknya belum berpengalaman menagih pajak daerah dengan surat paksa.

“Namun kita akan mencoba dan belajar dengan orang yang sudah berpengalaman dalam menerapkan sistem paksa untuk penagihan pajak daerah,” kata mantan Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Kalsel itu.

Ia berharap, dengan keberadaan Perda tentang Penagihan Pajak Daerah Dengan Surat Paksa itu nanti dapat menambah kekuatan serta payung hukum bagi Dispenda dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pemungut pajak daerah.

“Berharap penunggak pajak semakin berkurang dan pada gilirannya dapat pula meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pemungutan pajak daerah yang makin intensif,” katanya.

Ia menjelaskan penunggak pajak daerah di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut cukup besar. Pajak kendaraan bermotor (PKB) jumlah tunggakan mencapai Rp162 miliar.

Tunggakan pajak daerah/PKB alat berat sekitar Rp 400 juta dari tujuh perusahaan besar, antara lain PT Antang Gunung Meratus, Cipaganti, PT Candra Batuah, Mutiara Insani, serta Rahmat Abadi Jaya. (*)

Editor : Dewi Wulandari
Sumber : Antara
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Raperda Pajak Sudah Siap, Tinggal ‘Dirapikan’