Sejumlah Perda yang Sudah Dibuat Bakal Dievaluasi Lagi

share on:

Sentani, Jubi – Sesuai dengan rencana kerja (Renja) anggota DPRD Kabupaten Jayapura yang ditetapkan dalam rapat badan musyawarah belum lama ini, ada sejumlah agenda yang diatur dalam Renja tersebut.

Salah satunya adalah evaluasi sejumlah Peraturan Daerah (Perda) yang telah ditetapkan pada lima sampai sepuluh tahun yang lalu, termasuk yang baru ditetapkan.

“Ada sejumlah perda yang telah ditetapkan pada masa-masa periode yang lalu, sampai saat ini kami belum tahu apa manfaat dan juga perda tersebut masih diberlakukan atau sama sekali tidak berfungsi,” kata Ketua Bapperda, Karel Samonsabra di ruang kerjanya, Rabu (23/9/2015).

Dari sejumlah Perda yang sudah dibuat, belum semua bisa mengontrol pengelolaan pendapatan asli daerah. Ia mencontohkan, Perda retribusi sampah, setiap tahun pemerintah daerah menganggarkan Rp 2 miliar untuk operasional.

“Fasilitas penunjang seperti truk pengangkut, bentor, tenaga kerja yang begitu banyak, tetapi sampai saat ini hasil yang diperoleh dari retribusinya tidak tampak. Perda tersebut mengatur setiap rumah yang diangkut sampahnya oleh petugas, maka kepala keluarga wajib membayar Rp 25 ribu. Dimana hasil yang diterima dari retribusi sampah selama ini?” katanya.

Selain retribusi sampah, katanya, masih banyak retribusi yang harus dibuat regulasinya dalam bentuk Perda, seperti retribusi air minum, retribusi hutan kayu, retribusi hasil laut, termasuk Perda yang mengatur wilayah kawasan Bandara.

“Melalui peraturan daerah yang ketat dan tegas, maka pendapatan asli daerah akan meningkat. Ini tujuan dari kami sebagai bapperda. Saya contohkan bandara Sentani, bandara ini ada di daerah kita, tetapi apa yang didapat dari aktivitas di bandara itu? Bandara ini penghasil terbesar bagi perhubungan pusat. Sementara kita di sini hanya melihat pesawatnya naik turun saja. Oleh sebab itu, kami harus atur regulasinya sehingga benar-benar bermanfaat bagi PAD kita,” katanya.

Kepala Dinas Kebersihan Pertanaman dan Pemakaman (DKPP) Kabupaten Jayapura Zakaruddin membantah dana miliaran rupiah untuk operasional sampah.

“DKPP baru saja terbentuk dua tahun yang lalu, kami baru diberikan lima armada truk dari dana hibah pemerintah daerah bersama beberapa unit bentor. Dana sebanyak yang disebutkan itu, sama sekali tidak dikelola di dinas kami. APBD tahun ini kami hanya dianggarkan Rp 300 juta. Mau bikin apa dengan dana tersebut sementara luas wilayah, jumlah penduduk dan volume sampah yang setiap hari dihasilkan tidak sebanding dengan fasilitas yang dimiliki,” katanya. (Engel Wally).

Editor : Timoteus Marten
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Sejumlah Perda yang Sudah Dibuat Bakal Dievaluasi Lagi