KIP Desak Badan Publik Buka Informasi

share on:

Jakarta, Jubi/Antara – Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia mendesak seluruh badan publik menjadikan keterbukaan informasi publik sebagai sebuah nilai, karakter, dan budaya bangsa yang wajib dilaksanakan dengan penuh komitmen dan sepenuh hati. Komisioner KIP RI, Henny S Widyaningsih, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (27/9/2015), menyebutkan hal itu merupakan pesan utama yang hendak disampaikan dalam rangkaian acara Peringatan Hari Hak untuk Tahu Sedunia, 27-28 September 2015. Pesan tersebut penting karena selain sebagai salah satu syarat mutlak mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, keterbukaan informasi publik sangat mampu mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Sifat tertutup dinilai hanya akan menghambat kemajuan dan melemahkan daya saing masyarakat Indonesia menghadapi persaingan global. Henny menyebutkan KIP bersama pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dari badan publik mengadakan berbagai acara di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (27/9/2015) pagi. Acara tersebut diantaranya pembagian kaos hari hak untuk tahu kepada masyarakat, senam pagi bersama, orasi dan seruan dari KIP, PPID, dan masyarakat, layanan konsultasi keterbukaan informasi publik, dan long march dengan membentangkan spanduk raksasa ‘Selamat Hari Hak untuk Tahu Sedunia 28 September”. Senin (28/9), KPI akan mengadakan Diskusi Publik dengan tema ‘Mengarusutamakan Keterbukaan Informasi Publik sebagai Nilai, Karakter, dan Budaya Bangsa’ di Gedung Krida Bhakti, Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta. Peringatan Hari Hak untuk Tahu (International Right to Know Day) setiap 28 September pertama kali diusulkan pada 28 September 2002 di pertemuan internasional organisasi yang memperjuangkan kebebasan informasi publik di Sofia, Bulgaria. Di Indonesia, Hari Hak untuk Tahu, secara resmi mulai diperingati tahun 2012. Henny berharap, dengan dijadikannya keterbukaan informasi sebagai karakter dan budaya bangsa, setiap orang di Indonesia, dimanapun dia berada, senantiasa menjunjung tinggi nilai transparansi, akuntabilitas, kejujuran, dan partisipatif sebagaimana yang diamanahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (*)

Editor : Dewi Wulandari
Sumber : Antara
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  KIP Desak Badan Publik Buka Informasi