Legislator Papua Tak Setuju Semua Ijin Pertambangan Dikeluarkan Pusat

share on:
Anggota Komisi IV DPRP, Thomas Sondegau
Anggota Komisi IV DPR Papua, Thomas Sondegau – Jubi/Doc

Jayapura , Jubi – Legislator Papua menyatakan tak setuju jika draft revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang kini disusun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), nantinya menyebut semua ijin pertambangan hanya dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.

Anggota Komisi IV DPR Papua bidang Pertambangan, Thomas Sondegau mengatakan, pusat jangan selalu merugikan pemerintah di daerah. Harus ada kebijakan agar pemerintah provinsi juga punya hak mengeluarkan ijin pertambangan di daerahnya.

“Draf revisi Undang – Undang Minerba jangan sampai merugikan pemerintah di daerah. Terutama masalah ijin dan pembagian hasil. Untuk Papua, kami mau agar bagaimana Pemprov Papua juga diuntungkan. Bahkan jika bisa pembagian keuntungan 80 persen untuk Papua,” kata Thomas, Senin (28/9/2015).

Menurutnya, di Papua berlaku Undang – Undang Otonomi Khusus (Otsus), sehingga perlu ada kewenangan lebih untuk Pemprov Papua mengeluarkan ijin pertambangan.

“Berikan kewenangan. Tak benar dan kami tak setuju kalau ijin pertambangan nantinya hanya boleh dikeluarkan Pemerintah Pusat. Daerah yang punya potensi alam, tapi kenapa hanya Pemerintah Pusat yang harus mengeluarkan ijin?” ucapnya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai menyusun draft Revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba). Tak hanya inisiatif DPR RI, Kementerian ESDM juga bakal memberikan masukan-masukan terhadap RUU Minerba dalam poin per poin.

Kepala Bagian Hukum Kementerian ESDM, Susyanto mengatakan, meskipun draf RUU Minerba adalah inisiatif DPR. Namun, Kementerian ESDM juga akan menyusun draf tersebut.

“Lagi disusun sekarang, lagi dibahas poin per poin dan kita pakai tim independent untuk mengkaji poin-poinnya,” kata Susyanto pekan lalu.

Katanya, poin pentingnya adalah mengubah UU 23 Tahun 2014 tentang perizinan pertambangan di setiap daerah, karena berbenturan dengan UU Minerba kini.

Dalam UU 23/2014 diketahui, perizinan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dilakukan oleh Pemerintah Provinsi. Sedangkan dalam UU Minerba bisa diberikan izin lewat kabupaten. (Arjuna Pademme)

 

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Legislator Papua Tak Setuju Semua Ijin Pertambangan Dikeluarkan Pusat