Dinsos Akan Data RTLH di Kabupaten dan kota

share on:
Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial  dan Permukiman Papua, Ribka Haluk - (Jubi/Alex)
Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan Permukiman Papua, Ribka Haluk – (Jubi/Alex)

Jayapura, Jubi – Dinas Kesejahteraan Sosial dan Permukiman Provinsi Papua akan melakukan pendataan terhadap rumah tidak layak huni (RTLH) di kabupaten/kota se-Papua. Hal ini dilakukan untuk diusulkan ke pemerintah pusat agar direhabilitasi melalui program bedah rumah.

“Kita akan data, karena ini sesuai dengan permintaan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar pemerintah daerah dapat menyiapkan data RTLH masyarakat yang ada di daerahnya masing-masing,” kata Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan Permukiman Papua Ribka Haluk, di Jayapura, Rabu (30/9/2015).

Menurut Ribka, data RTLH akan dihimpun secara nasional mulai tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga pemerintah pusat, sehingga kerjasama dalam penanganan perumahan bagi masyarakat bisa terlaksana dengan baik.

“Data inti mengenai RTLH itu sebenarnya ada di tingkat kabupaten/kota. Jadi kami berharap para bupati/wali kota dapat menyiapkan data valid sehingga dapat diketahui secara pasti jumlah rumah yang perlu mendapat bantuan dari pemerintah,” ucapnya.

Agar berjalan baik, ujar Ribka, pihaknya telah mengundang beberapa kabupaten untuk mensosialisasikan pendataan rumah kumuh secara online.

“Jadi semua masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni, agar segera dilaporkan kepada dinas sosial atau Dinas Pekerjaan Umum kabupaten/kota yang menangani perumahan,” katanya.

Saat ditanya indikator apa yang dipakai untuk menilai sebuah rumah itu layak huni atau tidak, kata Ribka, sebagian besar rumah di Papua tak layak huni atau kumuh. Indikator rumah yang dianggap tidak layak huni adalah lantainya masih tanah, tidak dilapisi semen dan atapnya masih alang-alang.

“Rumah tidak layak huni pada umumnya berada di daerah pedalaman. Ini yang perlu diusulkan agar ada perbaikan melalui program bedah rumah,” katanya lagi.

Mengenai anggaran, jelas Ribka, pemerintah pusat melalui kementerian terkait sudah menyediakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Negara (APBN) sebesar Rp7.5 juta per rumah yang dilakukan melalui program bedah rumah.

“Dari hasil pendataan nantinya akan kami usulkan ke pemerintah pusat melalui kementerian terkait agar usulan yang dimaksudkan dapat disetujui,” ucapnya.

Secara terpisah, Magdalena, Warga Kelurahan Bhayangkara, Jayapura Utara, Kota Jayapura berharap program pendataan rumah tidak layak huni dari pemerintah provinsi Papua dilakukan secara baik dan tepat sasaran.

“Rumah tak layak huni masih banyak ditemui di Papua, bahkan di kota pun masih ada. Untuk itu, pemerintah provinsi harus jelih saat mendata, bila perlu turun langsung ke lapangan agar informasi yang dibutuhkan 100 persen benar,” kata Magdalena. (Alexander Loen)

Editor : -
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Dinsos Akan Data RTLH di Kabupaten dan kota