Connect with us

Pasifik

Kep. Salomon Desak Prancis Didesak Patuhi Proses Dekolonisasi PBB

Published

on

Perdana Menteri Kepulauan Salomon, Manasye Sogavare, berbicara di PBB - PBB

Perdana Menteri Kepulauan Salomon, Manasye Sogavare, berbicara di PBB – PBB

Jayapura, Jubi – Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasye Sogavare, meminta Prancis melaksanakan proses dekolonisasi bagi Polinesia Prancis yang telah disetujui oleh PBB dua tahun lalu.

Pada tahun 2013, Majelis Umum telah memutuskan sebuah resolusi yang disponsori oleh Kepulauan Solomon telah mendaftarkan wilayah teritorinya pada daftar dekolonisasi PBB, namun, Paris mengabaikan keputusan tersebut.

Laporan Radio New Zealand akhir pekana lalu mengatakan, Perancis menyatakan tidak akan mengambil proses dekolonisasi PBB dan juga mengesampingkan penyelenggaraan referendum kemerdekaan langsung seperti yang diminta oleh majelis teritorial.

Berbicara di PBB di New York pada pekan lalu, Perdana Menteri Sogavare mendesak Prancis untuk mengubah sikapnya dan mentaati keputusan PBB.

“Kepulauan Solomon desak kekuatan administrasi untuk sepenuhnya bekerja sama dengan komite khusus (pansus). Kami mencatat, 30 tahun uji coba nuklir oleh kekuatan administrasi telah menyebabkan radiasi atom yang berdampak pada kesehatan yang meluas serta pada lingkungan,” kata PM Sogavare, seperti dilaporkan Radio New Zealand, Sabtu (3/10/2015).

Selain itu, dalam pidatonya, Sogavare juga mendesak PBB agar segera mengambil tindakan atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di wilayah Papua, Indonesia.

Sogavare mengatakan Kepulauan Solomon dan negara-negara Pasifik lainnya sedang mencari waktu melakukan dialog yang baik dan kerjasama dengan Indonesia terkait situasi pelanggaran HAM tersebut. Namun, ia mengatakan ada desakan dimana harus ada tindakan sendiri yang dilakukan Dewan Hak Asasi Manusia PBB agar berbuat lebih banyak untuk menyelidiki pelanggaran HAM di Papua.

“Kami menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk memungkinkan akses bebas dan tidak terbatas terhadap misi ini (pencari fakta ) dalam semangat sejati atas kerjasama regional. Dalam jangka panjang namun PBB tidak dapat menghindar dari akar penyebab pelanggaran ini,” ucapnya. (Yuliana Lantipo)

Pasifik

Perombakan Kabinet Fiji Berpotensi Bentuk “Super Ministers”

Published

on

Suva, Jubi – Perombakan struktur kabinet Fiji yang terjadi dua pekan lalu mulai menuai kritik. Partai Federasi Nasional menyebut perombakan kabinet itu berpotensi membentuk “super ministers” yang berarti bahwa ada beberapa menteri yang memonopoli kekuasaan pemerintahan.

Perdana Menteri Frank Bainimarama. -- pina.com.fj

Perdana Menteri Frank Bainimarama. — pina.com.fj

Pemimpin Partai Federasi Nasional, Dr. Biman Prasad menyebut kini Fiji memiliki kabinet dalam kabinet yang disetir oleh menteri-menteri super tersebut.

Para “super ministers” mengontrol lebih dari 80 persen anggaran nasional dengan kewenangan hampir seluruh sektor penting termasuk sumber daya alam dan urusan pemerintahan.

Prasad menyebut super ministers terdiri dari Perdana Menteri Frank Bainimarama sendiri ditambah tiga menteri lainnya. “Perubahan struktur kabinet sekarang ini meniadakan nilai-nilai transparansi, penuh dengan konflik kepentingan, dan tidak imparsial,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa kini Fiji memiliki seorang Menteri Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata yang merangkap sebagai Menteri Pertanahan dan Sumber Daya Mineral.

Itu berarti satu orang menteri tersebut akan membuat kebijakan dari mulai tentang pembangunan pariwisata dan peruntukkan penggunaan tanah hingga industri sumber daya mineral.

Selain itu, ia menyebutkan bahwa sekretaris Jaksa Agung yang dijabat oleh Aiyaz sayed-Khaiyum harus merangkap menjadi Menteri Pemilihan Umum. “Fiji selalu mempunyai kementerian yang berbeda untuk urusan pertanahan dan pengelolaan sumber daya mineral. Bagaimana mungkin menteriyang sekarang menangani dua urusan penting, hanya menteri itu dan perdana menteri yang tahu,” katanya.

Prasad mengatakan, partainya juga menyayangkan jabatan rangkap yang diemban sang perdana menteri. Selain sebagai PM, Bainimarama juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dan menteri urusan i-Taukei dan urusan gula.

Ia memahami bahwa urusan perombakan kabinet adalah hak prerogatif perdana menteri. Namun, sebaiknya perombakan kabinet itu berdasarkan kemampuan, kompetensi, dan kecocokan seorang menteri dengan urusan yang akan diembannya. (*)

Continue Reading

Pasifik

Ancaman Zika Meluas di Amerika-Samoa

Published

on

Samoa, Jubi – Virus zika terus meluas di Amerika-Samoa. Jumlah pasien yang terduga terinfeksi virus zika mencapai 851 orang. Mereka langsung dilarikan ke instalasi gawat darurat Rumah Sakit LBJ Samoa dan beberapa klinik serta pusat kesehatan masyarakat setempat.

123.rf via RNZI

123.rf via RNZI

Departemen Kesehatan wilayah Samoa mengatakan bahwa beberapa gejala yang dialami para pasien yaitu demam, gatal, mata memerah dan tubuh lemah.

Jumlah pasien yang positif terinveksi virus berbahaya itu kini telah mencapai 52 orang termasuk 21 di antaranya adalah wanita hamil.

Pusat Penanganan dan Pengendalian Wabah Penyakit (CDC) telah menurunkan tenaga kesehatannya untuk menolong otoritas lokal dalam mencegah, mendeteksi dan merawat pasien yang terduga terinfeksi virus tersebut.

Kelompok khusus yang ditangani yaitu para ibu hamil untuk mencegah penularan virus kepada bayi yang sedang dikandungnya.

Bulan lalu, otoritas kesehatan di bawah Pemerintah A.S. meninjau ulang kemampuan Samoa untuk menangani kasus microcephaly yang disebabkan oleh virus Zika. Sejak virus Zika ditemukan di wilayah Samoa pada awal tahun ini, CDC telah mengirim timnya ke Samoa untuk membantu proses identifikasi  dan kasus-kasus kesehatan yang disebabkan oleh virus Zika.

Seorang epidemiologis, Gerry Farjardo, mengatakan bahwa diduga ada kaitan antara virus Zika dan microcephaly, kelainan syaraf yang biasanya dihubungkan dengan kasus kepala kecil pada bayi. Dari bayi-bayi yang lahir dari ibu yang terinfeksi virus Zika di Samoa tidak ada yang mengalami kondisi kepala kecil, akan tetapi Dr. Farjado mengatakan prosedurnya harus tetap diikuti ketika ada kasus pasien terinfeksi virus Zika.

Dia menambahkan, di Puerto Rico, wilayah A.S. lainnya di mana pernah ditemukan virus Zika, telah menerapkan prosedur serupa untuk kasus microcephaly. (*)

Continue Reading

Pasifik

Pemimpin Kecam Toko yang Buka Selama Perayaan HUT PNG

Published

on

Mt Hagen, Jubi – Pemimpin suku terbesar di Mt. Hagen, John Barnabus mengecam para pemilik toko di perkotaan yang tetap beroperasi selama perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Papua Nugini pada 16 September lalu.

Toko-toko tetap buka selama perayaan HUT kemerdekaan Papua Nugini. -- postcourier.com.pg

Toko-toko tetap buka selama perayaan HUT kemerdekaan Papua Nugini. — postcourier.com.pg

Itu menunjukkan para pemilik toko tidak menghormati kemerdekaan Papua Nugini dan merenggut hak libur para pekerjanya.

Seharusnya, para pekerja itu diberikan hak merayakan HUT kemerdekaan Papua Nugini bersama keluarga masing-masing.

Barnabus memahami biasanya toko yang tetap buka di hari kemerdekaan adalah toko yang dimiliki orang-orang Asia. Namun, kali ini yang dia lihat adalah toko-toko yang dimiliki orang-orang Papua Nugini asli.

Pada Jumat malam perayaan HUT kemerdekaan lalu, toko-toko orang asli ternyata masih beroperasi melayani pembelinya. Kendati demikian, Papua Nugini tidak memiliki undang-undang atau hukum khusus yang melarang toko-toko beroperasi selama perayaan HUT kemerdekaan.

Ia meminta agar hal itu tidak terulang lagi di tahun-tahun mendatang. Hal serupa pernah disuarakan oleh tokoh oposisi Don Polye. Ia bahkan meminta polisi menertibkan toko-toko yang masih beroperasi di kala hari libur nasional. Polye mengatakan mereka seharusnya wajib mengikuti tradisi perayaan nasional di Papua Nugini. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.