Pemprov Papua Diminta Dukung Program IOM

share on:
Wakil Kepala Bagian Politik Kedudataan Besar Belanda untuk Indonesia, Maarten Van Den Bosch (kiri) saat berfoto bersama Sekda Provinsi Papua, T. E. A. Herry Dosinaen (Kanan) – Jubi/Munir
Wakil Kepala Bagian Politik Kedudataan Besar Belanda untuk Indonesia, Maarten Van Den Bosch (kiri) saat berfoto bersama Sekda Provinsi Papua, T. E. A. Herry Dosinaen (Kanan) – Jubi/Munir

Jayapura, Jubi – Staf Kedutaan Besar Belanda untuk Indonesia meminta pemerintah Provinsi Papua agar dapat mendukung atau melanjutkan program International Organization for Migration (IOM) di Papua, sebab, tanggung jawab menciptakan keamanan ada pada setiap orang termasuk pemerintah.

Dalam Kunjungannya ke Papua, Wakil Kepala Bagian Politik Kedutaan Besar Belanda untuk Indonesia, Maarten Van Den Bosch yang diterima oleh Sekda Papua T.E.A Hery Dosinaen di ruangan kerjanya, Senin (5/10/2015), menanyakan sejauh mana implementasi International Organization for Migration atau Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) di Papua.

Maarten Van Den Bosch kepada wartawan usai melakukan pertemuan mengaku menuturkan tujuan dalam kunjungannya kali ini untuk mengetahui sejauh mana program kerja sama antara pemerintah Provinsi Papua khususnya dengan Polda.

“Kami mempunyai program dengan pemerintah daerah atau dengan Polda yang diimplementasikan International Organization for Migration, dimana kerja sama ini untuk mendekatkan antara masyarakat dengan polisi,” kata Van Den Bosch.

Sebab kata dia, program yang telah berjalan sejak tahun 2013 ini akan berakhir tahun depan. Sehingga perlu ada laporan kepada pemerintah Belanda sebagai penyantun anggaran.

Kedutaan Besar Belanda meminta kepada pemerintah Provinsi Papua agar dapat mendukung atau melanjutkan program ini. Sebab, tanggung jawab menciptakan keamanan ada pada setiap orang termasuk pemerintah.

Menurutnya, ada dua program besar IOM di Papua yakni memberikan pelatihan. Dimana IOM memfasilitasi pelatihan polisi pada tingkat Polda lalu mereka melanjutkan pada tingkat Polres, untuk selanjutnya dilanjutkan pada tingkatkan Babinkam yang akan bertugas pada setiap desa di Papua.

“Dimana program ini juga dilakukan di Maluku, sejauh ini jumlah polisi yang sudah dilatih sebanyak 5000 orang terdiri dari polisi Papua dan Maluku, laki-laki dan perempuan,” jelasnya.

Program kedua adalah bagaiamana mendekatkan masyarakat dengan polisi atau program kemitraan antara polisi dengan masyarakat, program ini yang akan terus didorong atau dihidupkan. Karena dinilai sangat berguna atau berfungsi dalam menghindari kejadian yang merugikan.

Ditempat yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua T. E. A Hery Dosinaen mengaku, dalam pertemuan tersebut ada beberapa hal yang ditanyakan oleh Deputi Belanda terutama kerja sama dengan IOM yang melibatkan Polda yang tentunya akan dilanjutkan ke Polres.

“Bagaimana memberdayakan polisi masyarakat atau polisi adat,” terangnya.

Disamping itu kata Dosinaen, Deputi Belanda juga ingin mengetahui tentang situasi politik dan ekonomi di Papua seperti masalah kontemporer yang terjadi sekarang.

Ia menambahkan, Deputi juga mempertanyakan tentang undang-undang Otsus Plus yang sedang diperjuangkan di Pemerintah pusat dan sesuai dengan Menteri Politik hukum dan HAM yang masuk dalam Prolgenas pada tahun 2016. “Mereka menanyakan kebijakan pemerintah Papua saat ini,” ujarnya.

Pada pertemuan tersebut, Deputi Belanda juga menanyakan soal hubungan media baik media nasional, internasional dan lokal yang oleh Presiden ada satu kebijakan semua media dapat di Indonesia khususnya di Papua.

“Dengan kepemimpinan dan kebijakan Gubernur hal ini sudah terlaksana dengan baik, saya kira semuanya bisa melihat kondisi objektif di Papua dengan baik dan bisa mempublikasikan ke dunia nasional dan internasional,” tambahnya. (Munir)

Editor : Angela Flassy
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Pemprov Papua Diminta Dukung Program IOM