Tambang Freeport di Tanah Papua, Saham di Jakarta dan USA

share on:
Ilustrasi - kindo.hk
Ilustrasi – kindo.hk

Jayapura, Jubi-Perjuangan pemerintah Papua untuk mendapat saham di PT Freeport Ind ibarat duduk di atas tanah tambang Freeport, sambil menengok ke Jakarta dan United Stated of America guna mendapatkan saham. Salahkah jika pemerintah Provinsi Papua ”mengemis” saham di atas tanah masyarakat adatnya sendiri.?

Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe mengatakan akan berusaha sekuat mungkin agar Pemerintah Provinsi Papua mendapatkan bagian dari divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 10,64 persen pada Oktober 2015.

“Itu sudah di 17 item yang kita ajukan dulu, ini kesempatan bagi Pemprov Papua, kalau kita tidak perjuangkan ini tidak ada lagi jalan untuk mendapatkan divestasi itu. Jadi saya pikir kita berjuang untuk 17 item itu, kalau seandainya Freeport mau kasih ke pemerintah pusat melalui BUMN, kita bisa masuk ke situ,” kata Gubernur Lukas Enembe kepada Antara di Jayapura, Rabu (7/10/2015).

Dia menambahkan, Pemprov juga siap bila dipercaya pemerintah pusat untuk membeli keseluruhan saham Freeport yang harus dilepas tersebut. “Atau serahkan ke kita, nanti kita yang cari dengan siapa kita mau bermitra,” ucapnya.

Menurut Enembe, kesempatan untuk mendapatkan saham Freeport ini sulit untuk terulang kembali, karenanya ia meminta semua pihak untuk mendukung hal tersebut.

“Kalau ini tidak berhasil rugi sekali, karena ini setelah kontrak karya 1967 sampai 1992, baru kali ini kesempatan Pemprov Papua untuk masuk mendapatkan,” katanya.

Menurut Gubernur, Pemprov berkeinginan untuk bisa memiliki 10 persen saham Freeport sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh Presiden Indonesia sebelum ini, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Waktu zaman SBY yang diatur kita dapat 10 persen, (sesuai aturan) sekarang pemerintah sudah mendapat saham Freeport 30 persen, pusat sudah memiliki 9 persen saham, jadi apakah kita minta dari 10 persen itu atau Freeport mau tambah untuk kita sendiri,” katanya.

“Kalau mau tambah lagi kasih 10 persen, kita minta Freeport kasih itu, jangan ganggu yang Freeport punya,” ujarnya.

Enembe mengaku, selama ini dirinya terus menjalin komunikasi dengan pihak Freeport untuk memastikan Pemprov Papua mendapatkan sebagian saham perusahaan tambang tersebut sesuai dengan regulasi yang ada.

“Kita sudah komunikasi terus, kemarin kita sampaikan ke vice president karena regulasinya jelas sekali bahwa daerah penghasil harus memperoleh kesempatan itu,” ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah melalui Tim Pengelolaan Sumber Daya Alam Papua menyatakan masih mengkaji skema pelepasan saham 10,64 persen PT Freeport Indonesia. Namun opsi yang muncul adalah kombinasi pengambilan saham oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan juga swasta nasional.

 

“Kita masih mengkaji dulu. Karena butuh dana besar, mungkin ada kombinasi, yang penting kita naikkan kepemilikkan dalam negeri,” kata Sekretaris Tim Pengelolaan SDA Papua Rizky Ferianto.

Sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 77/2014 terkait perubahan ketiga Pemerintah 23/2010 tentang kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, anak perusahaan Freeport McMoran Cooper and Gold Inc ini harus melepas sahamnya hingga 20 persen ke peserta Indonesia. Saat ini porsi kepemilikkan sahan Freeport oleh peserta Indonesia adalah saham pemerintah pusat 9,36 persen.

 

Dengan mengacu PP tersebut, pada Oktober 2015 nanti, Freeport Mcmoran sudah harus melepaskan sisa 10,64 persen sahamnya ke peserta Indonesia.

 

PT Freeport Indonesia akan melakukan pengembangan tambang bawah tanah (underground mining) dengan nilai investasi mencapai USD 15,5 Milyar dan pembangunan smelter mencapai USD 2,5 Milyar, Dengan total investasi sebesar USD 18 Milyar. Dengan nilai investasi tersebut, pengembangan tambang bawah tanah (underground mining) digadang-gadang akan menjadi tambang bawah tanah terbesar di dunia. Lokasi Tambang bawah tanah PT Freeport Indonesia tersebut adalah Grasberg Block Cave, Kucing Liar, Big Gossan, DOZ dan DMLZ (Deep mining Level Zone). Hal ini dapat terwujud jika semua syarat yang diminta oleh Pemerintah Indonesia yang tertuang didalam 17 aspek pembahasan negosiasi dapat dipenuhi oleh PT Freeport Indonesia.

Isu dan polemik seputar perpanjangan masa kontrak PT Freeport Indonesia di Timika Papua sudah menjadi bahan pembicaraan umum masyarakat Indonesia terutama di media sosial, Suara pro dan kontra pun beredar di masyarakat luas, Sebagian berpendapat bahwa PT Freeport Indonesia tidak memberikan keuntungan yang setimpal kepada Bangsa Indonesia dan juga rakyat Papua.

Pada Kamis, 2 Juli 2015 Presiden Jokowi didampingi Menteri ESDM Sudirman Said menerima kunjungan Presiden Komisaris PT. Freeport Indonesia James R. Moffet dan Presiden Direktur PT. Freeport Indonesia di Istana Negara Jakarta dalam rangka menindaklanjuti proses finalisasi negosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia yang akan habis masa berlaku kontrak nya pada l 29 Desember 2021.

Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, arahan Presiden merupakan sinyal bahwa Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga kelangsungan operasi PT Freeport Indonesia paska 2021. “Sinyalnya sudah jelas bahwa Pemerintah beritikad menjaga kelangsungan operasi PTFI di Timika, Dengan penekanan agar keberadaan mereka (PTFI) harus dapat memberi manfaat maksimal bagi pembangunan kawasan Papua dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan, Hanya saja kita harus mencari momentum yang tepat dan mencari solusi hukum agar Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2014 tidak dilanggar”, Menanggapi arahan Presiden Jokowi tersebut, James R. Moffett menyatakan kesiapannya untuk mentaati seluruh arahan Presiden tersebut.

Didalam pertemuan ini PT Freeport Indonesia menyatakan komitmennya untuk terus berinvestasi di Indonesia, Namun pemerintah Indonesia mengajukan beberapa persyaratan yang harus di penuhi oleh PT Freeport Indonesia, Persyaratan tersebut tertuang didalam 17 (tujuh belas) aspek pembahasan, Dari 17 (tujuh belas) aspek yang dibahas menyisakan 2 (dua) aspek yang belum disepakati yaitu, Nilai kontribusi kepada Penerimaan Negara dan status hukum kelanjutan operasi sesudah tahun 2021, Kemudian 15 (lima belas) aspek yang telah disepakati terdiri dari 11 (sebelas) poin aspirasi Pemerintah dan masyarakat daerah Papua serta 4 (empat) poin yang menjadi domain pemerintah pusat.

Sebelumnya Gubernur Papua Lukas Enembe kecewa sekaligus murka lantaran tiga menteri dalam Kabinet Kerja secara diam-diam berkunjung ke area pertambangan PT Freeport Indonesia tanpa berkoordinasi dengannya.

“Pak Gubernur sangat marah. Kami juga marah karena tiga menteri itu datang melakukan kunjungan kerja ke PT Freeport tanpa terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemda. Apakah memang aturan protokoler kementerian seperti itu,” kata Bupati Mimika Eltinus Omaleng, Senin, 21 September 2015.

Tiga menteri yang mengadakan kunjungan kerja ke PT Freeport, yaitu Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri ESDM Sudirman Said, dan Menteri/Kepala Bappenas Sofyan Jalil.

Mereka tiba di Bandara Moses Kilangin Timika pada Sabtu 19 September 2015 pukul 04.30 WIT dengan menumpang pesawat Airfast milik PT Freeport Indonesia.

Rombongan kemudian melanjutkan perjalanan ke Tembagapura dengan menumpang helikopter Airfast milik PT Freeport.

Omaleng mengaku baru mengetahui adanya kegiatan kunjungan kerja tiga menteri itu pada Minggu 20 September 2015.

“Mereka (tiga menteri) meminta untuk melakukan rapat dengan kami dari Pemda Papua dan Pemda Mimika di Pendopo Rumah Negara (rumah jabatan Bupati Mimika di Karang Senang) pada Minggu pukul 10.00 WIT. Saya langsung lapor ke Pak Gubernur. Kami menolak permintaan mereka karena itu hari libur. Apalagi bertepatan dengan kegiatan ibadah,” ucapnya.

Karena kejadian itu, Pemprov Papua dan Pemkab Mimika menyatakan akan melayangkan surat protes keras kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Jakarta.

“Kami akan sampaikan surat protes keras ke Presiden di Jakarta. Lain kali tidak boleh pakai cara-cara seperti ini. Kalau ada menteri mau datang, terlebih dahulu harus koordinasi dengan pemda,” tutur Omaleng.

Lebih lanjut, ia juga mempertanyakan kepentingan di balik kunjungan tiga menteri itu yang dilakukan secara diam-diam. Omaleng menilai, selama ini pemerintah pusat memberikan hak-hak sangat istimewah kepada PT Freeport Indonesia.

Kunjungan kerja ketiga menteri tersebut berlangsung di tengah adanya tuntutan warga Suku Amungme, agar perusahaan penambangan emas asal Amerika Serikat membayar ganti rugi lebih dari Rp400 triliun atas pemanfaatan lahan jutaan hektare untuk kelanggengan bisnis pertambangan.

Tuntutan ganti rugi pemanfaatan tanah hak ulayat itu didasarkan atas kenyataan bahwa selama lebih dari 40 tahun Freeport Indonesia beroperasi di Papua, perusahaan itu belum pernah membayar ganti rugi hak ulayat bagi warga Suku Amungme.

Freeport disebutkan hanya membayar dana satu persen atau yang sekarang disebut dana kemitraan dari pendapatan kotornya sejak 1996 sebagai bentuk tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat setempat.

PT Freeport Indonesia merupakan perusahaan penanaman modal asing (PMA) pertama di Indonesia yang menjalin kontrak karya I dengan Pemerintah Indonesia pada 1967, dan kontrak karya tahap II dilakukan pada 1991 semasa pemerintahan Presiden Soeharto.

Menjelang semakin dekat masa akhir kontrak karya tahap II PT Freeport yang berakhir pada 2021, perusahaan itu kini terus melobi pemerintah di Jakarta untuk segera mendapatkan kepastian perpanjangan kegiatan pertambangannya melalui Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)
Sebelumnya Menteri ESDM, Sudirman Said, mengatakan belanja Freeport per tahun mencapai sebesar 1,9 milyar USD, besaran tersebut dalam keadaan operasi belum maksimal. Pembelian barang-barang sekitar USD 1,4 milyar, sisanya belanja jasa.”Nah dari sejumlah BUMN yang datang sebetulnya mereka melihat peluang dan kesempatan besar karena dari seluruh bekanja barang dan jasanya Freeport itu hanya 165 juta yang dibelanjakan melalui BUMN,”kata Sudirman dalam laman resmi Kementerian ESDM.org.

“Padahal sebetulnya kan kita punya Krakatau Steel yang mempunyai baja kemudian, Pertamina yang mepunyai fuel maupun pelumas, punya PT Batubara Bukit Asam yang dapat menyediakan batubara, begitupun Pindad, yang bisa menyediakan alat-alat berat dan peledak bersama sama Dahana,”katanya.

Menurut Sudirman, lokal konten baru akan suistanble kalau kebijakannya didasari oleh transaksi business to business yang saling menguntungkan, kalau membagi barang dan jasa membelinya pada penyedia local hanya karena taat pada peraturan itu biasanya kurang lestari karena dipaksakan. “Jadi yang penting adalah Freeport dapat menyediakan spek kemudian si BUMN atau swasta sekalipun silahkan bisa memenuhi spek itu kemudian harganya kompetitif dua duanya saling menguntungkan,” kata Sudirman.

“Rasanya sangat terbuka, sekarang tinggal telatenan kedua belah pihak untuk saling mengeksplore, apalagi kalau jangka panjang dan pesannya dalam jumlah besar skala ekonomisnya bisa diatur lebih baik,”lanjut Sudirman.

Sudirman menjelaskan, saat ini kandungan local dalam negeri di PT Freeport yang barang sudah mencapai 70 persen kemudian yang jasa sudah lebih besar 90 persen lebih nah yang masih tergantung kepada impor adalah alat-alat berat sama komponen-komponen yang memang memerlukan teknologi tinggi tetapi selebihnya sudah dilakukan oleh penyedia barang di Indonesia baik dia sebagai agen, sebagai distributor maupun sebagai produsen.

PT Freeport Indonesia telah beroperasi di Indonesia sejak 45 tahun yang lalu. Pusat operasi PT FI berada di Kabupaten Mimika, Papua. Saat ini PT FI telah membuka lapangan pekerjaan bagi 31.694 karyawan dengan perincian 25.38 persen karyawan merupakan warga asli Papua, sisanya 72.11 persen WNI non Papua dan 2.51 persen karyawan Asing.

Berdasarkan kajian LPEM-UI, dampak multiplier effect keberadaan PT FI di Papua, PT FI memberikan kontribusi sebesar 37.5 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Papua dan 0.8 persen PDB Indonesia. (Dominggus Mampioper)

 

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Tambang Freeport di Tanah Papua, Saham di Jakarta dan USA