Bilasi: Faktor Politik Penyebab Mambra Masuk Wilayah Adat Saireri

share on:
Ketua Dewan Adat Mamberamo Raya (Mambra) Wempi Bilasi (kedua dari kanan) - Jubi/Doc
Ketua Dewan Adat Mamberamo Raya (Mambra) Wempi Bilasi (kedua dari kanan) – Jubi/Doc

Jayapura, Jubi – Ketua Dewan Adat Mamberamo Raya (Mambra) Wempi Bilasi menyatakan, menolak Perdasus Nomor 6 Tahun 2014 mengenai keanggotaan DPR Papua untuk orang asli Papua lewat pengangkatan.

Alasan ia menolak lantaran dalam Perdasus itu, Kabupaten Mambra yang awalnya berada di wilayah adat  Mamberamo Tami (Mamta) dimasukkan ke wilayah adat Saireri. Katanya, faktor politik penyebab Kabupaten Mambra dipindahkan ke wilayah adat Saireri.

“Mamberamo Raya itu masuk Mamta Tabi, jangan bawa ke Saireri. Itu bukan adat kami. Saya tolak. Itu politik pemerintah, kami tak mau masuk politik. Kami mau tetap di wilayah adat kami. Wilayah Mamta Tabi itu memiliki sejarah yang sama. Budaya kami dari Mamberamo Raya hingga ke Sentani, Kabupaten Jayapura,” kata Bilasi, Kamis (22/10/2015).

Menurutnya, sebelum pembagian wilayah adat dimasukkan dalam Perdasus Nomor 6 Tahun 2014, pihaknya sudah menolak hal itu ketika pertemuan di Kabupaten Biak. Ia ingin wilayah adat Mamta tetap utuh.

“Ini karena masalah politik. Sebagai ketua dewan adat, tugas saya melindungi semua kekayaan alam di wilayah adat saya. Baik yang ada di air dan hutan. Termasuk masyarakat adat saya,” ucapnya.

Sementara pengurus dewan adat Mamberamo Tami (Mamta) Tabi, Goerge Weyasu mengatakan, dalam pedoman dasar Dewan Adat Papua (DAP) pasal 6 ayat 2 wilayah adat dibagi tujuh yakni wilayah adat Tabi Mamta, Saireri, La Pago, Mee Pago, Anim Ha, serta dua di Papua Barat yaitu Domberai dan Bomberai. (Arjuna Pademme)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Bilasi: Faktor Politik Penyebab Mambra Masuk Wilayah Adat Saireri