Masyarakat Nambong Tunggu Janji Pemprov Bayar Hak Ulayat

share on:
Perwakilan masyarakat Adat Namblong, Benny Yanteo - Jubi/Arjuna
Perwakilan masyarakat Adat Namblong, Benny Yanteo – Jubi/Arjuna

Jayapura, Jubi – Masyarakat Distrik Namblong, Kabupeten Jayapura, Papua menunggu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua memenuhi janji membayar hak ulayat tanah adat seluas 129 hektar lebih, yang dipakai pemerintah sebagai lahan hinterland sejak 25 Januari 1974 lalu.

Perwakilan masyarakat adat, Benny Yanteo mengatakan, lahan itu dipakai Dinas Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, dan Pertanian Provinsi Papua. Untuk mempercepat proses pembayaran, pihaknya berkoordinasi dengan Komisi I DPR Papua bidang pertanahan, Senin (22/10/2015).

“Masyarakat sudah menyerahkan tanahnya. Kini kewajiban pemerintah mengganti rugi. Kami berupaya agar pemerintah menyelesaikan kewajibannya,” kata Yanteo usai bertemu Komisi I di DPR Papua, Kamis (22/10/2015).

Menurutnya, 27 Juni 2015 lalu, Pemprov Papua menyepakati pembayaran Rp.7 miliar. Pembayaran tahap pertama Rp.2,5 miliar untuk lahan seluas  44,88 hektar yang difungsikan Dinas Peternakan, dan sudah dianggarkan dalam APBD perubahan 2015. Sisanya, akan dianggarkan dalam APBD provinsi 2016.

“Namun kami khawatir, kalau tak didorong dan tahun anggaran 2015 berakhir, sisa pembayaran nantinya tak masuk APBD 2016. Rp.2,5 miliar itu akan dibayar Pemprov setelah ada kesepatan antara masyarakat adat. 26 September 2015 lalu, masyarakat melakukan pertemuan dan memutuskan, dana akan dibagi merata ke semua pemilik ulayat,” ucapnya.

Sementara Anggota Komisi I DPR Papua, Kusmanto mengatakan, Pemprov Papua sudah menganggarkan pengantian hak ulayat. Namun diantara masyarakat adat sendiri ada dua kubu saling klaim. Meski sudah sepakat di para-para adat, tapi Pemprov menunggu beberapa syarat yang harus dipenuhi masyarakat agar nantinya tak salah bayar.

“Dana sudah ada, hanya saja antara masyarakat adat sendiri saling klaim. Pemprov mengembalikan ke masyarakat untuk diselesaikan. Ada syarat yang harus mereka penuhi agar jadi acuan melakukan pembayaran,” ucap Kusmanto.

Ia berharap, masyarakat segera menyelesaikan dokumen yang diminta Pemprov Papua sebelum tahun anggaran 2015 berakhir. Katanya, jika APBD 2016 sudah ditetapkan, proses pembayaran akan rumit.

“Pembayaran tinggal menunggu persyaratan itu dipenuhi. Jika bisa akhir Oktober dokumen yang diminta Pemprov sudah ada,” katanya. (Arjuna Pademme)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Masyarakat Nambong Tunggu Janji Pemprov Bayar Hak Ulayat