Weyasu: Sistem Pemerintahan Tak Bisa Memisahkan Wilayah Adat

share on:
Peta Wilayah Adat Papua dan Papua Barat. (http://www.lenteratimur.com)
Peta Wilayah Adat Papua dan Papua Barat. (http://www.lenteratimur.com)

Jayapura, Jubi – Polemik Perdasus Nomor 6 Tahun 2014 yang memasukkan Kabupaten Mamberamo Raya (Mambra) ke wilayah adat Saireri ditanggapi pengurus dewan adat Mamberamo Tami (Mamta) Tabi, Goerge Weyasu.

Katanya, meski kini Kabupaten Mambra memiliki wilayah pemerintahan sendiri, namun bukan berarti sistem pemerintahan bisa memisahkan wilayah adat yang sudah ada secara turun temurun, sejak Kabupaten Jayapura wilayahnya sampai Mamberamo.

“Jauh sebelum Kabupetan Sarmi, Keerom, Mambra terbentuk. Wilayah Pemerintahan tak akan pernah bisa memisahkan wilayah adat. Wilayah Mamberamo hingga Tami adalah kehidupan serumpun yang tak bisa dipisahkan,” kata Weyasu, Kamis (22/10/2015).

Menurutnya, dalam pedoman dasar Dewan Adat Papua (DAP) pasal 6 ayat 2 wilayah adat dibagi tujuh yakni wilayah adat Tabi Mamta yakni suku-suku yang mendiami dataran sungai Mamberamo hingga sungai Tami. Wilayah Saireri yaitu suku-suku yang mendiami teluk Saireri.

Wilayah Domberai (Papua Barat) yaitu suku-suku yang mendiami wilayah kepala burung, wilayah Bomberai (Papua Barat) meliputi suku-suku yang mendiami antara teluk Bintuni dan Mimika, wilayah Anim Ha meliput suku-suku yang mendiami wilayah Asmat sampai Kondo Merauke.

Wilayah Lapago meliputi suku-suku yang mendiami wilayah pegunungan tengah bagian timur, dan wilayah Mee Pago meliputi suku-suku yang mendiami wilayah pegunungan tengah bagian barat.

“Ini ditetapkan DAP pada 2002 dalam konferensi besar masyarakat adat Papua I. Dari etika tatanan adat masyarakat Papua, ini kesalahan besar yang dilakukan elit-elit di Papua. Harus ditinjau kembali. Suku di Tanah Papua harus menghargai masing-masing suku. Jika kini wilayah adat dirubah, berarti itu kesalahan yang dilakukan,” ucapnya.

Sementara Ketua Dewan Adat Mambra Wempi Bilasi menyatakan, dimasukkannya Kabupaten Mambra ke wilayah adat Saireri karena faktor politik.

“Itu politik pemerintah. Kami mau tetap di wilayah adat kami. Wilayah Mamta Tabi itu memiliki sejarah yang sama. Budaya kami dari Mamberamo Raya hingga ke Sentani, Kabupaten Jayapura,” kata Bilasi. (Arjuna Pademme)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Weyasu: Sistem Pemerintahan Tak Bisa Memisahkan Wilayah Adat