Esau Miran: 175 Item Temuan BPK di Yahukimo Dipertanyakan

share on:
Suasana Salah Satu Kampung di Oksibil, Kabupaten Yahukimo - Jubi/Albert Yomo
Suasana Salah Satu Kampung di Oksibil, Kabupaten Yahukimo – Jubi/Albert Yomo

Jayapura, Jubi – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Yahukimo sebanyak 175 item dipertanyakan oleh Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) DPRD Kabupaten Yahukimo.

Menurut Sekretaris Fraksi Nasdem DPRD Yahukimo, Esau Miram dalam salinan LKPJ Bupati Yahukimo yang diterima pihaknya terdapat 175 item temuan BPK RI yang perlu dilakukan pembenahan karena jika tidak yang akan rugi dan merasakan dampaknya adalah masyarakat luas.

“Seharusnya laporan LKPJ tersebut disidangkan dan dibacakan di hadapan wakil rakyat atau DPRD setempat. Tapi ini malah bupati langsung menyerahkan LKPJ ke pihak BPK RI. Yang kami inginkan 175 item tersebut sejauh mana menindaklanjutinya” katanya kepada Jubi belum lama ini di Kota Jayapura.

Disinggung apa alasan Bupati Yahukimo langsung menyerahkan laporan LKPJ-nya kepada BPK RI tanpa dilakukan sidang di hadapan wakil rakyat, Miran mengatakan bahwa mungkin karena hingga kini ketua definitif dan perangkatnya belum terpilih dan dilantik. “Mungkin itu menjadi alasan utama,” ujarnya singkat.

Dikatakan, Kabupaten Yahukimo pada tahun sebelumnya mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK RI karena LKPJ yang dilaporkan cukup baik, namun pada tahun ini dipastikan jauh dari hasil yang baik.

“Dalam LKPJ itu, kami lihat pos untuk pendidikan dan kesehatan nilainya cukup besar. Untuk APBD tahun lalu itu mencapai Rp1,75 triliun, tapi saya lihat tidak ada pembangunan fisik hingga jelang akhir tahun ini,” katanya.

Dirinya berharap pemerintah segera menyikapi temuan BPK RI dengan cara lakukan pembenahan agar Yahukimo kembali bisa mendapatkan WTP.

“Harapannya 175 item temuan itu segera dilakukan pembenahan. Pihak berkompeten juga bisa menindaklanjuti hal ini, jangan didiamkan, karena rakyat akan rugi,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kemendagri, Syarifuddin menyatakan tingkat perolehan WTP bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota masih rendah, yakni hanya 23,9%.

Ian menambahkan, rendahnya tingkat pencapaian WTP ini menandakan bahwa tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah juga belum maksimal. Kendati begitu, ia menganggap bahwa hal ini sebagai sebuah tantangan bagi Kemendagri untuk memperbaikinya pada masa yang akan datang.

“Kami menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk ikut membina Pemda yang dirasa belum akuntable mengelola keuangannya,” katanya. (Roy Ratumakin)

 

Editor : Timoteus Marten
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Esau Miran: 175 Item Temuan BPK di Yahukimo Dipertanyakan