Connect with us

Ekonomi, Bisnis & Keuangan

Diskon Pajak bagi WP yang Lakukan Revaluasi Aset

Published

on

Ilustrasi pajak-pemeriksaanpajak.com

Ilustrasi pajak-pemeriksaanpajak.com

Jayapura, Jubi – Sebagai bagian dari paket kebijakan ekonomi tahap V, Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro, mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang Diajukan pada tahun 2015 dan tahun 2016.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua Maluku, Eka Sila Kusna Jaya, menegaskan PMK tersebut mengatur diskon pajak bagi perusahaan yang melakukan revaluasi aset tersebut sebelum 2017.

Sila menjelaskan PMK bagi Wajib Pajak Dalam Negeri, Bentuk Usaha Tetap, dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pembukuan, termasuk Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan dengan bahasa Inggris dan satuan mata uang dollar Amerika Serikat, serta wajib pajak yang masih berada dalam jangka waktu lima tahun sejak dilakukan penilai kembali terakhir.

“Mulai 20 Oktober sampai dengan 31 Desember 2016, pemerintah memberikan perlakuan khusus tarif pajak penghasilan yakni 3 persen untuk permohonan yang diajukan sejak tanggal tersebut. Tarif 4 persen untuk pengajuan permohonan dilakukan sejak 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2016 serta tarif 6 persen untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Desember 2016,” kata Eka Sila, melalui siaran pers yang diterima Jubi, Sabtu (31/10/2015).

“Diskon pajak ini juga akan berlaku pada perusahaan, BUMD, dan Orang Pribadi,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian mengatakan kebijakan revaluasi aset ini dapat dilakukan seluruh elemen perusahaan, baik BUMN, swasta, maupun individu.

Pemerintah juga memperbolehkan perusahaan melakukan revaluasi pada keseluruhan atau sebagaian aset yang dimiliki.

“Bedanya di aturan sekarang, perusahaan yang memiliki pembukuan dan penerimaan dalam mata uang dollar Amerika Serikat diizinkan melakukan revaluasi aset. Dulu tidak boleh,” katanya, dikutip dari Bisnis.com. (Sindung Sukoco)

Ekonomi, Bisnis & Keuangan

Kurang Dikelola, Pasar Youtefa Selalu Langanan Banjir

Published

on

Aktivitas Pasar Regional Youtefa, Abepura pasca banjir Kamis (15/9/2016). – Jubi/ Agus Pabika

Aktivitas Pasar Regional Youtefa, Abepura pasca banjir Kamis (15/9/2016). – Jubi/ Agus Pabika

Jayapura, Jubi – Pedagang kios di Pasar Youtefa merasa kesulitan ketika hujan turun, meski tidak begitu lebat. Sebab hampir seluruh areal pasar terendam banjir. 

Pedagang di kios Pasar Youtefa, Abepura, Hj. Haddade mengatakan, banjir yang selalu merendam Pasar Youtefa terjadi karena saluran pembuangan air tersumbat, sehingga air sulit keluar menuju kali Acai.

 

“Dinas yang menangani pasar seharusnya melihat masalah ini dan memperbaikinya dengan menggali tumpukan sampah yang menutup drainase sehingga jika hujan turun tidak tergenang lagi,” katanya saat ditemui Jubi, Selasa (20/9/2016).

 

Menurutnya, jangankan selokan, jalan di dalam pasar juga berlubang, rusak, namun tidak pernah diperhatikan. Meski sering dilakukan penimbunan, katanya, itu berkat swayada masyarakat tanpa bantuan pemerintah kota dan dinas pasar.

 

“Kami sesalkan anggota DPRD Komisi C yang melakukan pengawasan terhadap pasar tidak pernah melakukan survei dan terjun ke pasar melihat keluhan ini, kami selalu membayar retribusi pasar Rp1.000 hingga Rp3.000 tiap pagi untuk kebersihan, keamanan, dan restribusi, bulanan Rp300 ribu yang dihitung per petak kios,” katanya.

 

Ia menambahkan, Pasar Regional Youtefa sebenarnya layak, namun pengelolaannya kurang diperhatikan dinas pasar. Setiap retribusi pasar dan kendaraan yang masuk dalam setahun seharusnya cukup untuk membenahi pasar Youtefa.

 

“Jangan merugikan orang pasar, benahi dulu di sini, jangan urus yang baru, itu belum tentu kapan dibangun dan selesai,” katanya.

 

Rosa, pedagang pasar berharap pemerintah lebih fokus memperbaiki pasar yang sekarang, sehingga masyarakat dapat berjualan dengan nyaman tanpa banjir lagi di Pasar Youtefa.(*)

Continue Reading

Ekonomi, Bisnis & Keuangan

RUPS Bank Papua Diundur Oktober

Published

on

Komisaris Utama Bank Papua, Lipiyus Biniluk - Jubi/Alex

Komisaris Utama Bank Papua, Lipiyus Biniluk. – Jubi/Alex

Jakarta, Jubi – Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua diundur 6 Oktober. Hal ini karena para pemegang saham saat ini fokus memantau atlet Papua yang berlaga di PON XIX Jawa Barat. 

“Sebagian besar para pemegang saham juga ada yang bertindak sebagai manajer cabang olahraga, sehingga RUPS harus diundur dari jadwal semula,” kata Komisaris Utama Bank Papua, Lipiyus Biniluk kepada wartawan di Jakarta, Selasa (20/9/2016).

Menurut ia, saat ini nama-nama calon direksi Bank Papua telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Para pemegang saham juga masih menunggu penetapan waktu pelaksanaan fit & proper test calon direksi Bank Papua oleh OJK.

Sementara para calon direksi yang diusulkan, selain dari Bank Papua, beberapa di antaranya dari Bank Mandiri, BCA, dan BNI. Kombinasi tersebut diharapkan menciptakan terobosan yang lebih mendalam dalam meningkatkan deviden bagi pemegang saham.

“Sebab saya malu kami di Bank Papua selama ini belum pernah berikan deviden maksimal kepada pemegang saham, karena itu saya tidak mau lihat kegagalan itu lagi ke depan,” ucapnya.

Lipiyus berharap cita-cita menjadi bank devisa dapat benar-benar diimplementasikan oleh direksi baru. Karena itu, pihaknya meminta direksi yang nanti terpilih dapat meningkatkan kemampuan manajerial perbankan seluruh pegawai yang ada di Bank Papua, sehingga mampu memenuhi harapan seluruh pemegang saham.

“Saya sudah lama sampaikan mengenai keinginan menjadi bank devisa, tapi sampai sekarang belum, harapan saya begitu dilantik direksi baru sudah bisa jawab keinginan ini, termasuk target penyelesaian kredit bermasalah,” kata Lipiyus.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Direktur Utama Bank Papua, Sharly Parrangan mengatakan, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Papua dan penunjukkan direksinya adalah kewenangan pemegang saham pengendali, yaitu Gubenur Papua.

“Yang mengajukan adalah Gubenur Papua sebagai pemegang saham pengendali (PSP), nama-nama yang akan diajukan sedang diproses KNR (Komite Nominasi dan Remunerasi) sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku,” ujarnya melalui telepon selular kepada Jubi, Selasa (30/8/2016).

Terkait RUPS, kata Sharly, pihaknya menunggu jadwal dari Gubenur. “Jadwal tersebut akan diumumkan atau dilakukan pemanggilan kepada para pemegang saham sedikitnya dua minggu sebelum pelaksanaannya,” tambahnya. (*)

Continue Reading

Ekonomi, Bisnis & Keuangan

Disperindagkop Optimistis Capai Rp1,3 M dari Retribusi Pedagang

Published

on

Arman penjual tomat saat merapikan dagangannya di Pasar Sentral Hamadi – Jubi/Roy Ratumakin.

Arman penjual tomat saat merapikan dagangannya di Pasar Sentral Hamadi – Jubi/Roy Ratumakin.

Jayapura, Jubi – Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) Kota Jayapura optimistis mampu mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi pedagang pasar hingga akhir 2016.

“Kami ditargetkan Rp1,3 miliar dan saat ini kami sudah kumpulkan Rp700 juta, tentu saya optimis bisa mencapainya, meski beberapa pedagang pasar belum membayar retribusi atau menunggak hingga saat ini,” ujar Robert LN Awi, Pelaksana Tugas Kadis Perindagkop Kota Jayapura kepada Jubi, Senin (19/9/2016).

Robert mengakui, secara keseluruhan data pedagang pasar yang dibuktikan dengan kartu pedagang pasar (Kepas) berjumlah 500 pedagang. Ada yang telah lunas, mencicil pembayaran kios pasar melalui retribusi pasar dari rekening Bank Rakyat Indonesia, dan masih ada 300 pedagang yang belum mendaftar dalam e-kepas.

“Sebayak 50 pedagang Pasar Tanjung Ria sudah bayar dan terdaftar, di Pasar Hamadi berjumlah 350, sudah terdata 235, dan lainnya kartunya belum diurus, untuk Pasar Youtefa 370 yang sudah terdata, dan belum 350 pedagang yang belum,” ujarnya.

Anggraini, pedagang di Pasar Youtefa mengaku memiliki empat kios di Pasar Youtefa telah terdaftar dan kewajibannya adalah melunasi. Sebab ia tidak ingin ada permasalahan kemudia.

“Yang terpenting bagi kami terdaftar secara resmi berapa pun biayanya dan kami tidak ada masalah dengan pemerintah, kami sangat patuh,” katanya. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.