Realisasi PAD Maluku Semester Pertama Jauh dari Target

share on:

Ambon, Jubi/Antara – Meski secara umum rancangan APBD Perubahan tahun anggaran 2015 diprediksikan mengalami peningkatan sebesar Rp 2,38 triliun tetapi dari sisi pendapatan daerah justru terjadi penurunan dan masih jauh dari target.

“Realisasi PAD semester pertama masih jauh dari target yang ditetapkan dalam APBD 2015 dan tentu para SKPD tekhnis yang berkaitan dengan kontribusi PAD harus lebih meningkatkan kinerja,” kata Ketua DPRD Maluku, Edwin Adrian Huwae, di Ambon, Selasa (3/11/2015).

Penegasan tersebut disampaikan Edwin saat memimpin rapat paripurna VI tahun sidang 2015/216 DPRD Maluku dalam rangka penyampaian nota keuangan dan RAPBD Maluku tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah oleh Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua.

Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2015 ditetapkan dengan Perda nomor 28 tahun 2014 yang pelaksanaannya telah memasuki triwulan keempat.

Namun, selama kurun waktu pelaksanaan APBD tersebut, masih terdapat persoalan yang harus dibenahi, disesuaikan serta disempurnakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran pada 31 Desember 2015.

Soal realisasi pendapatan daerah sampai akhir semester pertama baru mencapai 47,85 persen, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap pos-pos pendapatan yang diperkirakan sampai akhir tahun anggaran 2015 tidak dapat mencapai target ditetapkan.

Menurut Edwin, agar target PAD bisa terpenuhi dan dari sisi pajak kendaraan bermotor ditingkatkan mengingat cukup banyak kendaraan bermotor di Kota Ambon misalnya memakai nomor polisi daerah luar.

“Sebetulnya kalau ada niat bersama menggantinya dengan plat nomor polisi Ambon saya kira bisa ada peningkatan PAD,” kata Edwin.

Sejak 22 Oktober 2015, pimpinan DPRD bersama Wakil Gubernur telah menandatangani nota kesepakatan kebijakan umum perubahan anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan tahun 215 yang merupakan tahapan awal dalam poses penyusunan perubahan APBD.

“Kesepakatan tersebut merupakan dasar bagi kita untuk memasuki tahapan lanjutan yang dilaksanakan pada Selasa(3/11) yaitu penyampaian nota keuangan dan rancangan Perda tentang perubahan APBD Provinsi oleh Wagub kepada DPRD,” katanya.

Dengan disepakatinya KUPA dan APBD Perubahan 2015, maka setiap SKPD telah memiliki gambaran yang jelas tentang program maupun kegiatan prioritas yang direncanakan akan dilaksanakan pada sisa tahun anggaran sekarang.

Pagu indikatif beserta program yang disepakati bersama ini telah dimasukan dalam DPPA SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD oleh masing-masing SKPD.

Sehingga diharapkan agar program dan kegiatan termuat dalam Raperda perubahan APBD sebagaimana disampaikan Pemprov Maluku benar-benar sesuai apa yang telah disepakati sebelumnya dengan mendasari diri pada ketentuan berlaku. (*)

Editor : Dewi Wulandari
Sumber : Antara
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Realisasi PAD Maluku Semester Pertama Jauh dari Target