Panwaslu Nabire ‘Amankan’ Hak Panwasdis, PPL dan Pengawas TPS

share on:
Ketua Panwas Pilkada Kabupaten Nabire, Yermias Degei - Jubi/Abeth You
Ketua Panwas Pilkada Kabupaten Nabire, Yermias Degei – Jubi/Abeth You

Jayapura, Jubi – Keluhan mengenai honor dari sejumlah Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah tingkat Distrik (Panwasdis) se-Kabupaten Nabire, sebenarnya sudah direspon sejak bulan lalu, termasuk alokasi dana untuk Petugas Pengawas Lapangan (PPL) dan pengawas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan.

Ketua Panwas Pilkada Kabupaten Nabire, Yermias Degei mengatakan, pihaknya diminta klarifikasi oleh DPRD Kabupaten Nabire, dan hal itu sudah dijelaskan saat rapat koordinasi kemarin di ruang Banmus yang dihadiri pimpinan dan anggota dewan.

“Soal honor untuk Panwasdis sebenarnya pada bulan lalu sudah kami selesaikan. DPRD panggil kami itu terlambat, karena persoalan sudah kami respon baik,” ujar Yermias Degei saat dihubungi Jubi melalui telepon seluler, Jumat (6/11/2015).

Dikemukakan Degei, Panwasdis demo ke Kantor Bupati dan DPRD itu dinilai wajar saja, di lain sisi hal itu membantu Panwaslu Kabupaten Nabire. Sebab, setelah demo, ada respon baik. Pemda alokasikan dana tambahan di sidang Aggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan tahun 2015. Sebelumnya, dana untuk pengawasan tahap pertama sebesar Rp 1,5 miliar.

“Dana itu tidak cukup, bahkan sudah dipakai. Nah, setelah demo itu ada dana tahap kedua, jadi untuk pengawasan senilai 5 miliar rupiah,” jelas Degei.

Menurutnya, urusan dana bukan ranahnya komisioner Panwas Pilkada. “Kami tidak tangani anggaran, itu urusan sekretariat.Tetapi, hal itu perlu dibuka agar diketahui publik,” tegasnya.

Saat rapat koodinasi antara DPRD dan Panwas, Kamis (5/11/2015) kemarin, Yermias menjelaskan, dana hibah untuk pengawasan Pilkada serentak se-Indonesia yang dianggarkan lewat APBD di masing-masing daerah, pertanggungjawabannya akan dilaksanakan secara nasional oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI). Karena itu, dana hibah yang diterima Panwas Pilkada kabupaten/kota dilaporkan ke Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI secara nasional.

Dalam rapat itu, DPRD mempertanyakan sekaligus meminta Panwaslu membayar honor anggota Panwasdis se-Kabupaten Nabire. Sebelumnya, beberapa orang anggota Panwasdis ‘mengadu’ ke DPRD terkait honor mereka.

Wakil Ketua I DPRD Nabire, Marci Kegou mengaku beberapa Panwasdis ancam mengundurkan diri, tak mau menjalankan tugas pengawasan Pilkada jika tak segera terima honornya.

Selain Kegou, dalam rapat itu beberapa anggota DPRD juga meminta keterangan dan klarifikasi dari pihak Panwas Pilkada. Menurut penjelasan Panwas, persoalan sudah disikapi sejak bulan lalu. Sebenarnya keluhan muncul karena belum paham mekanisme dan aturan yang berlaku secara nasional.

Selain itu, aksi demo dilakukan karena saat itu anggaran yang disiapkan pemerintah daerah melalui APBD tahun 2015 senilai Rp1,5 Miliar yang selanjutnya telah dipakai untuk membayar honorarium personil, sewa dan belanja alat tulis kantor (ATK), bimbingan teknis dan perjalanan dinas.

Kata Degei, pihaknya tetap berpatokan pada peraturan perundang-undangan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 tahun 2015, jelas ditegaskan bahwa dana hibah pengawasan Pilkada serentak harus dilaporkan ke Bawaslu RI. Karena Bawaslu RI akan mempertanggungjawabkan dana secara nasional, baik APBN maupun APBD.

Dalam lampiran Permendagri itu Bawaslu sudah menguraikan semua item pembiayaan yang dipakai oleh Bawaslu dan Panwaslu, sehingga semua pengeloaran dana harus berdasarkan item-item yang sudah diamanatkan Bawaslu RI. Soal besaran dana untuk setiap item, tentu sesuai dengan kondisi wilayah dan harga satuan belanja di daerah.

Degei menjelaskan, Permendagri tersebut baru keluar Mei 2015, sehingga kemungkinan besar banyak daerah yang belum ketahui akan hal ini. “Panwaslu Nabire juga baru ketahui saat mengikuti Bimbingan Teknis dari Bawaslu RI,” imbuhnya.

Diakui, dana pengawasan bagi Panwas Pilkada Nabire sedikit terbantu dengan adanya sidang perubahan yang nomimalnya Rp5 miliar. Sebab, kalau hanya mengandalkan dana dari APBD tahun 2015 sebesar Rp1,5 miliar, tentu tak cukup untuk membiayai seluruh kegiatan pengawasan. Karena dengan adanya Pilkada serentak, ada tambahan utuk pengawas di setiap TPS. Kalau pada Pemilu dan Pilkadasebelumnya, hanya PPL di setiap kampung, tak ada pengawas TPS.

Dari Rp5 miliar bagi Panwaslu Nabire, sejauh ini sudah realisasikan senilai Rp2,310 miliar untuk semua Panwas distrik sesuai tingkat kesulitan dan jumlah TPS. Sebab, mulai Pilkada serentak tahun 2015, setiap TPS harus diawasi oleh pengawas TPS yang dibiaya lewat dana pengawasan dari Panwaslu.

“Sekarang Panwaslu hanya kelola dana 600 juta rupiah lebih. Jika ada sengketa misalnya gugatan dari kandidat ke MK, maka tentu saja butuh dana tambahan bagi Panwaslu,” jelas Degei.

Ketua Komisi A DPRD Nabire, Udin Mardi mengaku, persoalan sebagaimana dikeluhkan anggota Panwasdis sudah jelas, dan Panwaslu sudah tangani dengan baik sejak bulan lalu. Artinya, permintaan tersebut sudah dijawab dengan membagi dana ke Panwasdis, PPL dan pengawas TPS.

“Kemarin kita rapat dan bicarakan hal itu. Jadi, intinya sudah jelas, sekarang tinggal jalankan tugas pengawasan,” ujar Udin. (Abeth You)

Editor : Angela Flassy
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Panwaslu Nabire ‘Amankan’ Hak Panwasdis, PPL dan Pengawas TPS