Kemampuan Rehabilitas Lahan Kritis Di Papua Terbatas

share on:
Kepala Bidang Rehabilitasi Dinas Kehutanan Provinsi Papua, Ade Ridwan - Jubi/Alex.
Kepala Bidang Rehabilitasi Dinas Kehutanan Provinsi Papua, Ade Ridwan – Jubi/Alex.

Jayapura, Jubi – Dinas Kehutanan dan Konservasi mengaku, kemampuan program rehabilitas lahan kritis di Papua sangat terbatas antara 6.000 – 28.000 hektar, sementara luas lahan kritis saat ini telah mencapai 4,8 juta hektar.

Kepala Bidang Rehabilitasi Dinas Kehutanan Provinsi Papua, Ade Ridwan di Jayapura, Senin (9/11/2015) mengatakan tingginya lahan kritis di Papua disebabkan karena laju degradasi hutan dan lahan, penjarahan hutan, alih fungsi lahan dan kebakaran hutan.

“Untuk melakukan rehabilitasi terhadap lahan kritis di Papua, kami miliki beberapa program melalui kampanye menanam yang melibatkan masyarakat dan lembaga keagamaan,” katanya.

Menurut ia, untuk lahan kritis tersebar pada beberapa wilayah di Papua, namun yang paling banyak terdapat di Kabupaten Merauke, walaupun kondisi lahan atau safananya pada awalnya memang seperti itu tetapi dikatakan sebagai lahan kritis.

“Selain itu, wilayah Pegunungan mempunyai lahan kritis yang tidak ada kayu. Dimana hanya ada lumut dan batu, ini masuk dalam kategori lahan kritis,” ucapnya.

Dengan adanya peraturan atau kebijakan kehutanan di provinsi Papua, ujar Ade, merupakan moment penting untuk membangun persamaan pemahaman dan persepsi para pemangku kepentingan dalam pengelolaan hutan di Papua.

“Sebab pembangunan kehutanan menuntut adanya perhatian serius terhadap fenomena perubahan sosial yang terjadi di masyarakat khususnya di Papua,” katanya.

Menurut Ade, konsep Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang sudah menjadi izin pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) pada masa lalu telah memberikan konstribusi yang sangat signitifikan terhadap perekonomian Indonesia serta pembangunan insfrastruktur pada wilayah pedalaman.

Namun lanjutnya, konsep HPH dan IUPHHK belum mampu memberikan konstribusi maksimal terhadap pemberdayaan masyarakat yang tinggal disekitar hutan.

“Oleh karena itu, unsur perlindungan keberpihakan dan pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan kehutanan di Papua,” kata Ade.

Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Papua, John Nahumury mengatakan daerah selatan Papua banyak terdapat savana (alang-alang), sehingga tanpa dibakarpun bisa menyebabkan kebakaran. Untuk itu, langkah-langkah antisipasi sudah harus dilakukan, seperti pembersihan lahan, rumput serta alang-alang yang kering.

“Kalau bisa pembersihannya bukan dengan cara dibakar, tapi dipendam dalam tanah, sehingga titik api tidak berkembang lagi,” kata John. (Alexander Loen)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Kemampuan Rehabilitas Lahan Kritis Di Papua Terbatas