Wagub : Keberadaan FPK Untuk Atasi Gesekan

share on:
Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal - Jubi/Alex
Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal – Jubi/Alex

Jayapura, Jubi – Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal mengatakan keberadaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) untuk mengatasi terjadinya gesekan di masyarakat, walaupun kondisi Bumi Cenderawasih hingga kini masih tetap kondusif.

“Keberadaan forum ini sangat penting untuk bagaimana tetap menjaga kondisi Papua tetap aman,” kata Klemen Tinal, di Jayapura, Rabu (11/11/2015).

Tinal menilai, saat ini banyak kemajuan yang dicapai, namun kemajuan di berbagai bidang ini mendapat tantangan luar biasa dan tentu harus dihadapi semua pihak.

“Berbagai organisasi yang dibentuk oleh pemerintah harus mendapat respon positif dari masyarakat karena keberadaan FPK dimaksud untuk memelihara konduktifitas masyarakat jika terjadi gesekan,” ucapnya.

Menanggapi itu, Klemen Tinal berharap, kehadiran FPK mampu menjaring aspirasi masyarakat di bidang kebangsaan, menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat.

Selain itu, juga menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaaan serta merumuskan rekomendasi kepada gubernur sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan di Papua.

“Ini harus dilakukan agar Tanah Papua tetap kokoh dan aman dari berbagai gangguan,” kata Klemen.

Sebelumnya, Asisten bidang Umum Sekda Papua, Rosina Upessy mengatakan pembaruan kebangsaan adalah proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku dan etnis melalui interaksi sosial dalam segala bidang bahasa, adat istiadat, seni, budaya, pendidikan dan perekonomian untuk wujudkan kebangsaan Indonesia.

“Masalah pembaruan kebangsaan menjadi penting mengingat latar belakang bangsa Indonesia yang sangat pluralistik yang terdiri dari berbagai macam ras, suku, etnis, bahasa dan kebudayaan daerah,” ucapnya.

Bertolak dari hal itu, ujar Rosina, maka pembaruan kebangsaan menjadi tanggung jawab bagi semua warga negara Indonesia yang beraneka ragam suku dan asal usulnya.

“Agar pembaruan kebangsaan dapat terwujud, diperlukan sosialisasi pembentukan forum pembaruan kebangsaan sekaligus pemilihan kepengurusan dan dewan pembinaan forum pembaruan kebangsaan (FPK) tingkat provinsi,” ucapnya. (Alexander Loen)

Editor : -
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Wagub : Keberadaan FPK Untuk Atasi Gesekan